Bapak Gubernur, Mohon Perhatikan Kesejahteraan Guru

Selasa, 27 November 2018

Pengirim: Drs. NADA SUKRI PANE. MPd. I, Sipirok - Kota RantangHamparan Perak - Deli Serdang.

CERITA bermula pada tahun 2016 yang lalu. Telah di pindahkan Manaje­men SMK-SMA dari kabu­paten Kota ke Pe­merintah Propinsi Sumatera Utara (Pem­­propsu). Sejak itu semua lambang, plank dan atribut di baju juga telah be­rubah menjadi Pempropsu. Suasana ini disikapi guru dengan ragu-ragu. Adakah se­kolah sema­kin maju, atau tetap saja se­perti dulu. Para guru bagaikan ber “ibu baru”. Adakah penyayang seperti ibu yang dulu, atau justru ibu yang tak mau tau?!.

Kecurigaan guru ternyata beralasan. Karena sejak dipin­dahkan, sang guru mu­lai meng­alami penderitaan. Ada be­berapa kriteria penilaian; Pertama ten­tang perhatian. Dulu, masa guru masih di bawah Kabupaten Kota diletak­kan, mereka mendapat uang ma­kan dari wa­likota atau bupati setiap bulan. Ke­mu­dian setiap tahun ada jatah baju sera­gam. Bahkan setiap hari raya Idul Fitri atau Tahun baru, guru menerima tunja­ngan (THR). Tapi sekarang semua ting­gal kenangan.“Sepeserpun tak pernah me­nerima bantuan.”

Oleh karena itu, kami guru SMK-SMA meminta perhatian kepada bapak Gu­bernur Sumatera Utara, mohon diha­dir­kan kembali beberapa fasilitas yang per­nah kami dapatkan.

Perlu bapak ketahui bahwa selama ini guru cukup menderita dan kesulitan. Ga­jinya hanya cukup buat makan. Jika se­karang dibe­rikan dana sertifikasi tam­bahan, hanya sekedar buat biaya anak menempuh pendidikan. Jikapun ada guru yang mengunakan mobil buat unda­ngan, itu karena suami­nya/istrinya punya penghasilan lumayan.

Kedua tentang manajemen adminis­trasi. Dulu, urusan admi­nistrasi kita cu­kup datang ke Dinas Pendidikan. Tapi kini kita beru­rusan dengan pembantu Pe­­me­rintah Dinas Pendidikan Prem­prop­­su, (UPT). Jalur pendek semakin pan­­jang. Diper­buruk lagi dengan aturan dari UPT yang merepotkan. Selalu saja ada data ulang administrasi atau “pem­ber­kasan.” Baik yang manual maupun ber­basis tegnologi, keduanya harus di kirimkan.

Akibatnya para guru mulai kepaya­han, mundar mandir menyiapkan pem­ber­kasan. Takut “sertifikasi tak dicair­kan.” Terpaksa pulang kampung buat melegalisir ijajah SD empat puluh tahun yang silam.

Kasihan guru usia tua kesusahan. Ter­­paksa membayar orang lain untuk mem­buat data online dengan judul ber­beda bergiliran. Data harus pula dil­eng­kapi dengan scan arsip yang silam. Be­berapa ibu guru kadang menangis men­cari arsip yang sudah kelamaan.

Dua minggu masa pember­kasan, ter­paksa kelas di tinggal­kan, murid disuruh mem­­buat ringkasan. Bahkan beberapa siswa ikutan direpotkan. Mereka disuruh berulang kali untuk fotocopy surat yang dimintakan.Pokoknya,lelah administrasi bulan lalu belum usai,sudah disuruh lagi pember­kasan .Selanjutnya, saat me­ngantar berkas ke UPT,terpaksa di iringi dengan “Pengawalan.”

Oleh karena itu kami guru SMK-SMA meminta kepada Bapak Kepala Dinas Pen­didikan Suma­tera Utara. Mohon di­tertibkan KUPT yang ada. Agar jangan ter­lalu membebani guru dengan pem­ber­kasan data. Kadang ada yang se­kedar rekayasa. Karena aturan tersebut hanya terdapat pada KUPT tertentu saja. Jika begini adanya maka dapat diduga aturan tersebut hanya untuk menghasil­kan “biaya tak terduga?!”

Sekedar perbandingan. Kita kadang iri melihat negara tetangga yanggaji gu­ru­nya sangat tinggi. Bisa buat biaya anak kuliah ke luar negeri. Mereka lang­ganan majalah seminggu sekali, beli ko­ran tiap hari. Mereka punya sisa gaji buat mengikuti penataran, seminar, me­nambah kompetensi.

Mereka tidak direpotkan dengan ad­ministrasi guru yang tak berhenti. Akibatnya kualitas pendidikan mereka bagus sekali. Kadang kita ngimpi, “Kapankah nasip guru Indonesia bisa se­perti ini?!”***

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar