Beda TPS Beda Kebijakan

Sabtu, 30 Juni 2018

Pengirim: Firman Situmeang, Medan

PADA 27 Juni 2018, masyarakat Su­ma­tera Utara mengadakan pemilihan gu­bernur periode 2018-2023. Kejadian me­narik terjadi di Padang Bulan dimana di dua (2) TPS yang berdekatan justru memiliki kebijakan yang berbeda terkait surat A5.

Di TPS 12 Jalan Berdikari, Ke­lurahan Pa­dang Bulan, Kecamatan Medan Baru, pemilik surat A5 tidak diizinkan langsung memilih namun harus disuruh melapor ke Lurah setempat terlebih dahulu. Hal ini dialami oleh Indira Sinambela, Mahasiswa Fakultas Hukum USU yang tinggal di Jalan Berdikari. “Saya disuruh melapor ke Lurah karena tujuan TPS tidak tertera di surat A5 milik saya”, ujar­nya kesal.

Mendengar hal itu saya langsung meng­konfirmasi ke petugas TPS yang ber­sangkutan. “ Kalau di surat A5 tidak ter­cantum TPS tujuan, maka harus me­lapor dulu ke Lurah. Disana nanti baru ditentukan di TPS mana si pemilik A5 boleh memilih. Itu sudah intruksi dari pimpinan,”, ujar salah satu petugas.

Anehnya di TPS lain yang tidak jauh jaraknya yakni di TPS 10 Gang Purba, Kelurahan Padang Bulan. Pemilih yang di surat A5-nya tidak tertera TPS tujuan justru diterima tanpa dirujuk ke Lurah terlebih dahulu. Untuk memas­tikannya, saudari Indira beranjak ke TPS tersebut. Benar saja setelah saya hubungi via WhatsApp, gadis berkulit putih tersebut menyatakan bahwa dirinya diperboleh­kan memilih dengan berbekal surat A5 miliknya.

Perbedaan kebijakan juga terjadi terkait penggunaan e-KTP bagi warga yang tidak mendapat undangan C6. KPU sebelumnya sudah  menyatakan bahwa war­ga yang tidak mendapat undangan C6 boleh memilih menggunakan e-KTP dengan syarat merupakan warga asli di Kabupaten/Kota di tempat dia memilih.

Namun hal tersebut tak seindah yang di­bayangkan. Via Sihombing via WhatsApp berkeluh kesah karena kakak iparnya yang tinggal di Pasar 6 dan merupakan warga asli Padang Bulan tidak diizinkan mencoblos di TPS 004 meski sudah membawa e-KTP. Padahal di tempat berbeda yakni TPS 10 dan TPS 12 Padang Bulan, untuk warga dengan kasus yang sama justru diberi kesempatan untuk memilih pada jam 12.00 WIB-13.00 WIB.

Perbedaan kebijakan antar berbagai TPS ini menunjukkan bagaimana bu­ruk­­nya koordinasi antara KPUD dengan pung­­gawa tiap TPS. Apalagi dalam pe­nga­­kuannya petugas TPS menyata­kan bahwa regulasi yang mereka pakai ber­asal dari KPUD. Sebagai warga Su­mut saya tentu berharap hal ini segera di­evaluasi, karena tahun depan kita akan melaksanan pesta akbar bertajuk Pilpres dan Pileg.

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar