Masalah Perumahan Pengungsi Sinabung

Jumat, 2 Agustus 2019

Pengirim: Miduk Hutabarat, Kordinator TIM IA ITB SUMUT Peduli Sinabung 2014-2016

Pada 24 Januari 2014 Presiden SBY sudah memberikan pimpinan penanganan pengungsi erupsi Sinabung kepada kepala BNPB Provinsi Sumatera Utara Bapak Syamsul Maarif. Ketua pelaksana hariannya, Kasdam BB Bapak Brigjen Handoko. 

Namun, karena status bencananya berskala daerah, pelaksana eksekusi di lapangan kuncinya ada di Pemerintah Daerah. Bahkan Pemerintah Provinsi sifatnya men-support, dan bilamana dibutuhkan  dalam hal fungsi kordinasi -sebagai perpanjang tanganan Pemerintah Nasional-, sifatnya membantu.

Permasalahannya adalah, Bupati menjabat pada waktu itu eksistensinya mendapat penolakan kuat dari DPRD dan masyarakatnya. Berita tentang penolakan itu sudah berlangsung sebelum erupsi terjadi! 

Situasi tersebut membuat -dari sisi managemen-, membuat proses penanganannya menjadi lambat. Akibatnya, tidak ada yang signifikan dilakukan oleh Bupati Karo terpilih tahun 2010-2015 untuk proses relokasi penduduk dari tahun 2014 hingga periode beliau berakhir hingga tahun 2015. Kecuali untuk penanganan kebutuhan sehari-hari masyarakat korban. 

Setelah Pilkada berlangsung dan terpilih bupati baru dan dilantik, proses penanganan pembangunan rumah dan permukiman untuk lima desa yang berada di radius 7 KM sekitar Sinabung pun mulai berlangsung. 

Walaupun prosesnya tidak mudah, khususnya dalam mendapatkan lahan yang sesuai. Dan lokasi terpilihnya di Desa Siosar Kecamatan Merek Kabupaten Tanah Karo. Itupun luas lahannya sangat terbatas. Membuat pembangunan tahap pertama hanya bisa dilakukan berjumlah 370 unit saja. Antara lain ada ditiga cluster, yakni : cluster desa Berkerah berjumlah 112 unit. Cluster desa Sukameriah berjumlah 128 unit dan, cluster desa Simacem berjumlah 130 unit. Dan pembangunannya selesai akhir tahun 2017. 

Mengingat sarana pengungsian kurang memadai, kemudian Pemerintah pusat cq BNPB membangun hunian sementara (huntara) di dua lokasi. Antara lain di desa  Ndokum Siroga 1,2,3 kecamatan Tigan Derket. Karena daya tamping hunian sementara terbatas –hanya kurang lebih 200 keluarga-, sementara jumlah pengungsi yang wajib relokasi ada lima desa yang berada di radius bebas permukiman mencapai kurang lebih 1.500 KK. 

Oleh Pemerintah memfasilitasi hunian sementara dengan memberi uang sewa rumah secara tunai kepada setiap keluarga pengungsi. Lalu mereka mencari sendiri rumah sewanya. Tetapi masih ada ratusan keluarga yang berada di penampungan di dua lokasi areal dua gereja di kota Berastagi dan Kabanjahe. 

Kemudian oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara –tepatnya diperankan oleh Wakil Gubernur yang mendampingi Gubernur-, dengan dana APBD Provinsi dibangunlah 103 unit, pembangunan itu selesai menjelang akhir tahun 2018. Hingga kini sudah ada sejulah 473 unit rumah yang dibangun di desa Siosar.

Persoalan sementara ada pada masalah lahan. Sekalipun hutan di Tanah Karo masih sangat luas, tetapi statusnya dalam RTRW sebagai daerah hutan lindung. Tentu tidak mudah untuk merubahnya. Hal Itu kendala terbesarnya yang membuat pembangunan perumahan masyarakat korban erupsi Sinabung menjadi terkendala hingga sekarang.

Persoalan kedua yang saya peroleh dari perbincangan dengan warga yang saya kenal, adalah faktor internal di masyarakat. Kabar yang beredar mengatakan, terjadinya pertambahan jumlah pengungsi yang ingin mendapatkan rumah. Membuat Pemda Kabupaten Karo menjadi terbebani. Termasuk ketidaksepahaman diantara keluarga yang korban dan yang tidak. 

Berdasarkan informasi sementara yang saya baca dan peroleh, masih ada sejumlah 400-an keluarga yang masih tinggal di hunian sementara komunal (lost) di dua lokasi, dan ada ratusan keluarga yang masih tinggal dipenampungan sementara di dua lokasi areal Gereja. Dan yang masih tersebar di masyarakat. Walaupun kondisinya sudah berjalan lima tahun, jumlah rumah yang sudah terbangun masih 473 unit. Masih perlu sejumlah 970 unit lagi yang akan dibangun.

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar