Mempertanyakan Sistem yang Digunakan BNI Syariah

Senin, 7 Mei 2018

Pengirim: Liliana Kartika, Komplek Ruko Cimone Indah Plaza Blok B 37- 38, Jl. Teuku Umar Raya, Karawaci. Tangerang

SEBAGAI Bank berbasis Syariah  se­harusnya BNI Syariah lebih berhati-hati da­lam pengelolaan dana nasabah. Ter­kait  pencabutan gugatan yang telah di­ajukan di Pangadilan Agama Tiga­raksa No. Perkara 4717/Pdt.G/2017/PA.TGRS adalah bentuk rasa kecewa terhadap instansi terkait yang menunjuk bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lah yang sangat bertanggung jawab terhadap penga­wasan perbankan di Indonesia. 

Adapun landasan hukum dan krono­loginya sebagai berikut :

Akad Pembiayaan Mudharabah an­tara H. Endang Hermawan tercatat seba­gai seorang Nasabah yang terka­te­gori kredit lancar, oleh karena dalam hu­bunganya dengan BNI Syariah Cabang Tangerang City, hampir dipas­tikan tidak pernah mengalami dan/atau melakukan keterlambatan pembayaran setiap kewa­jiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang umat muslim yang taat. 

Fakta yang dialami dalam kaitan hu­bungan hukumnya dengan BNI Syariah Cabang Tangerang City tidaklah sejalan dengan harapan serta keyakinan yang se­lama ini justru bertolak belakang dan/atau berben­turan dengan menggu­nakan sistem yang salah. Fakta adanya suatu keja­ha­tan secara nyata yang diduga dila­kukan oleh BNI Syariah Ca­bang Tange­rang City adalah pada saat dila­kukan upaya pelunasan atas fasilitas pem­­bia­yaan dimaksud yang berlang­sung seti­dak-tidaknya pada 31 Desem­ber 2015.

Pokok persoalannya terkait mun­cul­nya beban kewajiban biaya yang harus di­bayar secara tidak wajar, yakni tin­da­kan auto debet oleh BNI Syariah Ca­bang Tangerang City atas sejumlah sal­do  senilai Rp.43.516.250.

Surat yang dikirim ke BNI Syariah No. 03/BNI/XI/2016, tertanggal 7 November 2016, adalah  langkah dan/atau upaya protes/pengaduan yang telah dila­kukan dari kami kemudian mendapat respon dari BNI Syariah Cabang Tange­rang City melalui Surat yang ditujukan Kepada Saudari Liliana Kartika (sebagai kuasa dari H. Endang Hermawan) No. BNISy/OPD/02/815, tertanggal 16 November 2016 yang isinya melaporkan adanya kekeliruan perhi­tungan oleh sis­tem dalam pende­betan rekening.

Kekeliruan perhitungan oleh sistem BNI Syariah Cabang Tange­rang City adanya kesengajaan dan/atau kelalaian bank tersebut meng­ambil hak berupa sejumlah uang senilai Rp.43.516.250 de­ngan cara-cara yang tidak patut dan me­lawan hukum dan karenanya menim­bul­kan adannya kerugian, walaupun ke­mudian setelah dilakukan protes oleh kami kemudian BNI Syariah Cabang Ta­ngerang City melakukan pengem­ba­lian sejumlah uang senilai Rp.41.094.­162 dengan cara diam-diam dan dire­kayasa tanggal 31 Agustus 2016 tanpa sepenge­tahuan nasabah (tiga bulan sebelum la­poran koreksi yang disam­pai­kan kepada kami No. BNISy/OPD/02/815, ter­tang­gal 16 November 2016).

Hal demikian itu jelas tidak dapat serta merta menghapus sifat mela­wan hu­­kumnya suatu perbuatan oleh karena serangkaian tindakan/per­buatan BNI Syariah Cabang Tange­rang City telah se­cara nyata berakibat timbulnya keru­gi­an bagi nasabah. Dari dana yang di­kem­balikan terdapat kerugian yang nyata senilai Rp.2.422.083. 

Fakta yang kedua adalah kerugian lain yang dialami nasabah dengan dite­mu­kannya kelebihan-kelebihan menge­nai per­hitungan bunga pin­jaman yang dibe­bankan kepada nasabah selama kurun waktu 21 bulan, setidak-tidaknya senilai total Rp.10.434.583. Margin bagi hasil setara 15% p.a: 12 bulan = 1,25% x Rp.1.000.000.000 = Rp.12.500.000/bu­­lan tapi kenyataan dibebankan ke­pada nasabah Rp.12.916.667/bulan + cicilan  pokok (selisih bunga rata-rata Rp.416.667/bulan selama 21 bulan).

Fakta ketiga adanya perbedaan simu­lasi pembayaran pada Juli 2014 Rp12.865.000 menjadi Rp.12.877.917 adanya kecurangan maka jelas serang­kaian tindakan yang telah dilakukan oleh margin bagi hasil yang telah berakibat pada timbulnya kerugian pada nasabah secara patut dan wajar serta bera­lasan menurut hukum dikategorikan sebagai serang­kaian perbuatan melawan hukum (onrechtmatidge daad).

Perbuatan BNI Syariah Cabang Ta­nge­­rang City dalam perbuatannya secara korporasi yang bertentangan de­ngan ke­wajibannya sebagaimana ama­nah Un­dang-undang Nomor 21 Tahun 2008 ten­tang Perbankan Syariah.

Sementara pihak OJK terkesan men­jadi bagian dari serang­kaian perbuatan me­lawan hukum yang dilaku­kan oleh BNI Syariah Cabang Tange­rang City, dengan mengarah­kan nasabah untuk melaporkan masalah di­maksud kepada Lembaga Alternatif Penye­lesaian Sengketa Perban­kan Indonesia (LAP­SPI) dan biaya jasa media­tor sebesar Rp.7 juta.

Kita berharap agar kejadian serupa tidak menimpa lebih banyak lagi rakyat Indonesia sebagai korban dari serang­kaian kejahatan terselubung semacam ini yang secara nyata dapat mengancam ke­berlangsungan pere­ko­­nomian bang­sa.

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar