PR Pilgub 2018 Berlanjut Pilpres 2019

Senin, 13 Agustus 2018

Pengirim: M Hutabarat, Jl. Mesjid Syuhada Medan

UU Nomor 06 Tahun 2012 tentang Desa, telah mengem­balikan kedaulatan Desa. Seperti yang sudah pernah di­sam­paikan oleh Soedjadmoko dalam bu­kunya ‘Manusia Subjek Pemba­ngu­nan’. Beliau menekankan supaya Ma­sya­­rakatlah yang menjadi subjek pem­ba­ngunan. Maka makna dari  ‘mem­ba­ngun Desa’ di zaman orde baru,  diubah men­jadi ‘Desa mem­bangun’ di era se­karang. 

Dengan terbitnya UU Desa tersebut, Desa memperoleh dana langsung dari APBN, dan Desa saat ini sudah mem­punyai rekening sendiri. Kepala Desa dipilih langsung masyarakat Desa. Rasi­onalnya, praktek kongka­likong tetap saja bisa terjadi, tetapi dalam hal pe­nye­lenggaraan pemili­han kepala desa adalah lebih sulit terjadi praktek pen­cu­rian suara oleh para calon pemilih. Meng­­ingat peserta pemilihnya adalah pen­du­duk setempat yang sehari-hari sudah saling mengenal.    

Jauh berbeda di wilayah admi­nis­trasi Kota, jika ada UU Perkotaan yang mengatur bahwa Kepala Lingkungan dipilih secara langsung. Otomatis pe­nye­lenga­raan pemilihan di levelling­ku­ngan, akan lebih terkontrol, dibanding de­ngan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

Mengingat skala kota adminis­tra­sinya lebih luas. Artinya, Pemilihan Wa­likota/Bupati dan atau Gubenur dan Presiden yang selalu menjadi masalah adalah di Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan proses rekapitulasi perhitungan sua­ra.

Kota Medan yang terdiri dari 21 Ke­camatan, untuk Kecamatan Medan Se­layang saja terdiri dari 6 Kelurahan, dan di Kelurahan Medan Beringin, terdiri dari 6 Kepala Lingkungan. Sejak saya ting­gal di Pasar VI tahun 1998 hingga kini, belum pernah terjadi pemilihan Ke­pala Lingku­ngan.

Setelah Kepala Lingkungan sebelum­nya meninggal, sebagai penggantinya di­amanatkan kepada menantunya tanpa pro­ses pemi­lihan. Sekalipun menantu ter­sebut asalnya dari kota sebelah. Ar­tinya, Walikota terpilih mempunyai hak pe­nuh untuk menentukan siapa Camat, Lurah dan Kepala Ling­kungan diperio­denya.  

Demikian juga di lingkungan Beringin II, sisi Barat lingkungan pasar VI. Setelah ke­pala lingku­ngannya meninggal dunia, po­sisinya digantikan oleh anaknya. Se­dang­kan di lingkungan Selatan -lingku­ngan Pijarpodi (kampung bersinar)-, me­nurut kabarnya, setelah kepala ling­ku­ngannya meninggal dunia, posisinya di­gan­tikan oleh anaknya padahal sta­tusnya aparatur POLRI.

Warga di lingkungan Medan Beringin sa­ngat beragam, ada yang bekerja se­bagai Dosen, Guru, ASN, Pengusaha, Pensiunan, Dokter, Wirausaha. Namun belum ada kesadaran diantara warga, bah­wa demokrasi yang benar-benar terpantau itu adalah di level Lingkungan.

Ketika berdiskusi dengan tetangga pada saat Pilgub berlang­sung, seorang yang senantiasa terlibat dalam kepani­tia­an pemi­lihan. Aktif di STM Ling­ku­ngan Pasar VI dan perkumpulan Mar­ga. Sudah pernah mengusulkan, de­ngan melampir­kan dua ratusan warga ling­kungan beringin Selayang supaya di­lakukan Pemi­lihan Kepala Lingkungan Medan Beringin ke Lurah  dan Camat. Sayangnya usulan itu tidak direspon oleh Lurah dan Camat. Dengan alasan, biar­lah yang sudah berjalan supaya dite­ruskan.  

Inilah realitas ‘Demokrasi’ di lingku­ngan terdekat kita sebagai penduduk kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang masih berbeda-beda bentuk dan wa­jahnya.

Kabupaten Batubara, terobosan H. OK Arya Zulkarnaen, SH., MM maju dua kali menjadi Bupati dari barisan Indepen­den dan meme­nangkan perta­ru­ngan. Mendapat apresiasi luas dari masyarakat Indonesia dan Sumatera Utara. Walau­pun tertangkap kasus suap OTT oleh KPK di bandara KNIA.

Beberapa Kabupaten ada calon yang maju hanya satu pasangan, karena Pe­milu harus tetap ber­langsung, akhirnya KPU membuka mekanisme melawan ko­tak kosong. Satu diantaranya pada Pe­milihan Bupari 2018 di Kabupaten Pa­dang Lawas Utara.

Lalu pertanyaannya adalah, jika calon yang maju hanya satu pasangan ada mekanisme melwan kotak kosong. Lo­gikanya, jika tidak ada calon yang se­suai hatinurani kita, harusnya kita bisa mencoblos seluruh calon yang maju. Tidak bisa diartikan suara kita batal. Artinya, hal itu untuk memberikan in­dikasi kepada para penyelengara dan pe­ngamat, tentang pandangan politik yang ada di masyarakat.

Demikian juga dalam ajang Pilpres, jika boleh untuk menjadi kepala Daerah bisa maju nyalon dengan calon indepen­den, kenapa di Pilpres tidak bisa ? Ba­gai­mana akal sehat kita bisa mem­be­nar­kan, pemilihan Kepala Desa, Bupati, Walikota dan Gubernur bisa maju calon in­dependen, kenapa untuk Pilpres tidak di­mungkinkan maju dari barisan in­de­penden ?

Hal ini juga menjadi pekerjaan rumah kita bersama.

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar