Surat Terbuka untuk Gubsu cq Bank Sumut

Jumat, 3 Maret 2017

Pengirim: Hidayat Banjar, Jl. Kpt. M. Jamil Lubis No. 4 A Medan

Harian Analisa, Kamis 23 Februari 2017 lalu (halaman 17) mem­beritakan tentang du­kungan Bank Sumut kepada UKM (Usa­ha Kecil Menengah) dalam bentuk kredit. Gu­bernur Sumatera Utara Erry Nuradi se­cara simbolis menyerah­kan kredit Sa­habat Insan Pengusaha Pemula (SIPP) ke­pada tujuh pengusaha pemula.

Kredit produk PT Bank Sumut ini ber­tujuan mendorong lahirnya wirausaha baru di Sumut. Bunga kreditnya relatif ren­­dah yaitu 6,99 persen per tahun. Gu­ber­­nur ber­harap fasililitas kredit ini bisa di­man­faatkan dengan baik oleh para pengusaha pemula untuk memajukan usahanya.

“Saya minta para pengusaha pemula memanfaatkan fasilitas kredit ini untuk memajukan usahanya. Dengan begitu, bisa terus melakukan upaya-upaya kreatif, ino­vatif dalam mengem­bangkan dan me­ngolah sumber­daya yang ada untuk men­dorong pertumbuhan ekonomi menuju Su­mut yang berdaya saing,” kata Erry, Rabu (22/2/2017).

Program SIPP yang merupakan ker­jasama PT Bank Sumut, Pemprov Sumut dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). SIPP merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan mi­si Provinsi Sumut dalam mengurangi jum­lah pengangguran melalui penciptaan wi­rausaha baru dan penyerapan tenaga kerja oleh koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Serta meningkat­kan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah.

Direktur Utama PT Bank Sumut Edie Riz­liyanto menambahkan, produk SIPP se­jalan dengan visi Bank Sumut untuk meng­gerakkan eko­nomi Sumut. Kredit SIPP men­jadi modal kerja dan investasi bagi segmen kredit mikro di Bank Sumut.

“Dengan bunga kredit hanya 6,99 persen, di Indonesia baru Bank Sumut yang memberikan kredit dengan bunga se­rendah ini. Tujuannya supaya kegiatan eko­­nomi masyarakat Sumut mening­kat,” kata Edie.

Betapa gembiranya saya dan keluarga mem­­baca berita tersebut. Mengapa tidak, SIPP diprioritas­kan kepada pengusaha mi­kro yang bergerak di semua sektor di Su­matera Utara. Tahap pertama, pihak­nya menyiapkan dana Rp 25 miliar yang di­alokasikan untuk 1.700 pengusaha pe­mula.

Boleh jadi program Gubsu itu merupa­kan dampak positif repa­triasi dana dari luar negeri yang dengannya sumber pen­danaan atau likuiditas di dalam negeri ma­kin tinggi. Dengan begitu ekonomi lebih ber­gairah dan banyak bank akan mena­war­­kan suku bunga lebih rendah. Dengan ada­nya modal ini, bank bisa memberikan kre­dit ke sektor riil.

Surat Pembaca ini saya tulis agar program yang baik dan mulia ini – tidak mem­buat masyarakat terjebak gurita ren­tenir – tersebut dapat terlaksana di alam nyata, tidak hanya ada di dalam berita. Sebab, saya dan keluarga pernah mengalami kenyataan buruk dengan bank pemerintah (tak etis menyebutkan namanya).

Makanya, melalui Surat Pem­baca ini saya sarankan agar bank tidak sekadar se­bagai penyalur dana, juga konsultan eko­nomi bagi para peminjam. Kondisi pe­min­jam (debitur) seyogianya diketahui oleh pihak bank (kreditur) sehingga tidak sesukanya menyatakan black list.

Untuk menambah barang-barang ke­lontong jualan istri, kami meminjam uang di salah satu bank pemerintah. Dalam per­jalanan pengembalian kredit berikut bu­nga­nya, terjadi musibah. Kom­por minyak tanah kami meledak dan men­ce­derai istri saya. Akibatnya, pe­ngem­­ba­lian kredit tidak sesuai dengan jadwal. Mi­sal­nya, pembayaran bulan Mei, kami kem­balikan pada Juni. Kerap kali kami me­ngembalikan untuk dua bulan sekali­gus.

Pelunasan kredit memang tetap tepat wak­tu. Namun ketika mau melanjutkan kre­dit, pihak bank menyatakan kami di-black list. Dikatakan, kami boleh melanjut­kan kredit tapi hanya Rp 5 juta saja. Saya kesal dan meminta pihak bank me­ngem­ba­likan agunan kami. Lalu kami datangi Bank Sumut, pegawai mengatakan, kami tak boleh meminjam karena di-black list. Pa­dahal kami mem­bawa agunan berupa ser­tifikat rumah. Sampai sekarang kami be­lum (tak) lagi meminjam uang di bank karena takut dikecewakan.

Mungkin tak sedikit orang mengalami peristiwa sebagaima­na yang kami alami. Untuk kasus yang kami alami, seyogianya pihak bank mau turun melihat, kenapa kami tak tepat waktu mengemba­likan kredit. Jangankan melihat, mengirim surat pe­ringatan saja tidak pernah dilakukan pi­hak bank ketika kami menunggak kredit, bu­kan macet lho.

Bertitik tolak dari hal itulah, jika pihak bank masih enggan berperan sebagai kon­­sultan eko­nomi bagi nasabah, ter­utama UKM (Usaha Kecil Menengah), da­na repatriasi dari pengampunan pajak tidak akan signifikan menggairah­kan eko­nomi wong cilik. Atau program Bank Sumut bu­kan untuk orang-orang kecil seperti kami.

Jujur saja, dewasa ini peng­hasilan ke­luarga kami benar-benar labil. Mengapa tidak, kios kelon­tong kami sudah tutup karena ketiadaan modal. Saya sehari-hari hanya menulis yang penghasi­lannya ter­gantung kemurahan hati redaktur me­muat tulisan-tulisan saya. Seminggu sekali saya mengajar di sebuah sekolah tinggi.

Nah, bagaimana ini Pak Gubsu cq Bank Sumut?! Apa orang-orang seperti saya tidak boleh mendapat bantuan pin­ja­man dana dari bank, khususnya Bank Sumut?

Komentar

Komentar

Silahkan masuk atau daftar untuk memberikan komentar