Jakarta, (Analisa). Kementerian dan lembaga negara dimin­ta untuk memastikan kesiapan sistem peringatan dini bencana serta manajemen penanganan dampak bencana.

“Saya mengingatkan seluruh kemen­terian dan lembaga agar sistem peringatan dini, edukasi mengenai kebencanaan, kesiapan manajemen bencana ini betul-betul kita perhatikan di seluruh daerah yang rawan bencana yang petanya saya kira sudah tahu semuanya,” kata Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Selasa (16/10).

Dalam rapat terbatas sehari sebelumnya, Senin (15/10), Presiden menjelaskan, pemerintah sudah memutuskan memang­kas prosedur pencairan dana stimulan bagi korban bencana.

“Kemarin sudah diputuskan dari 17 prosedur yang ada sudah diputuskan menjadi satu saja yang harus diikuti agar di lapangan benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai kalau uang ada tapi tidak bisa dicairkan, ya buat apa,” katanya.

“Dengan satu prosedur tetap, dengan akuntabilitas yang bisa dipertanggung­jawabkan. Saya tidak mau masyarakat merasa rumit, berbelit-belit dan harus segera dipangkas disederhanakan. Tapi, sekali lagi, tanpa harus mengabaikan prin­sip akuntabilitas keuangan,” tambahnya.

Presiden Jokowi dijawalkan akan me­nin­jau kemajuan penanganan dampak gem­pa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk memeriksa kecepatan pencairan dananya, Kamis (18/10).

“Kemudian mengenai bencana Palu, Donggala, Sigi. Karena masa tanggap darurat diperpanjang, saya minta fokus di penanganan pengungsi, evakuasi dan layanan medis betul-betul diperhatikan, termasuk di dalamnya bantuan logistik. Harus benar-benar dipastikan menjangkau semua wilayah yang terdampak,” katanya.

“MCK (mandi, cuci, kakus) masih kurang. Masalah ini agar segera disele­saikan. Aktivitas ekonomi, toko, pasar, kantor pemerintah, kita perintahkan dibuka. Saya melihat sudah mulai pergerakan ekonomi sehingga saya berharap juga di provinsi, kabupaten dan kota, pelayanan publik bisa segera kembali berjalan normal,” ungkap Presiden.

Penanganan dampak bencana di NTB sudah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebanyak 600 dari total 700 fasilitas umum yang rusak sudah diperbaiki.

Selain itu sudah ada 1.200 unit hunian sementara dengan kapasitas per unit 10 kepala keluarga atau 10 petak yang dileng­kapi MCK, dapur umum dan fasilitas pendukung lainnya.

Hati-hati atas pinjaman

Terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah berhati-hati dalam membuat keputusan mengenai tawaran pin­jaman dari lembaga keuangan inter­nasional untuk membiayai rekonstruksi pascaben­cana di NTB dan Sulteng.

“Ya namanya tawaran, nanti kita pertim­bangkan karena kebutuhan kita tidak sebesar itu juga. Ini pinjaman, jadi kita harus hati-hati juga; tapi ya dalam keadaan begini kita juga berterima kasih dengan adanya tawaran itu,” katanya di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Pemerintah masih menghitung nilai kerugian akibat bencana gempa bumi di Pulau Lombok, NTB, serta gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Donggala Sigi, Sulteng.

Pemerintah masih mendata kerusakan dan selanjutnya akan menghitung kebutuh­an biaya untuk rekonstruksi dan rehabilitasi di daerah-daerah terdampak gempa ter­sebut.

“Nanti tawaran itu kita pertimbangkan, berapa sebenarnya kebutuhkan kita. Tapi itu jelas jangka panjang. Jadi, 30 tahun lebih. Jadi, lebih menarik sebenarnya dibandingkan apabila kita memakai dana APBN yang ada, tetapi kita tidak boleh berlebihan,” katanya.

Jusuf Kalla mengatakan, tawaran dari lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) saat ini berbeda dengan ketika gempa dan tsunami menghancurkan Aceh pada 2004.

“Memang beda antara Aceh dan Lombok (serta Palu). Kalau Aceh, semuanya grant (hibah); ini pinjaman,” ujarnya.

Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia telah menawarkan bantuan pinjaman jangka panjang masing-masing sebesar satu miliar dolar AS untuk rekonstruksi Lombok dan Palu. Sementara untuk dana hibah, Bank Dunia memberikan senilai 5 juta dolar AS dan ADB sebesar 3 juta dolar AS untuk rekonstruksi Lombok dan Palu.

Siapkan pusat distribusi

Sementara, usai sidang kabinet pari­pur­na, Menteri Perencanaan Pembangunan Na­sional Bambang Brodjonegoro, menga­takan, pemerintah akan menyiapkan pusat kawasan tanggap darurat sebagai pusat pendistribusian bantuan jika terjadi bencana di wilayah-wilayah daerah.

“Itu lebih kepada sistem peringatan dini. Kemudian, perlunya satuan yang perlu gerak cepat apabila di suatu daerah ada ben­cana sehingga tidak perlu seperti sekarang di mana ada apa-apa, harus datangkan dari Jakarta,” katanya usai sidang bertopik “Evaluasi Penanganan Bencana Alam” itu, kemarin.

Bambang juga menjelaskan, pemerintah akan menyiapkan tiga wilayah baru bagi ma­syarakat terdampak bencana yang tempat ting­galnya musnah dan memiliki areal tanah yang berbahaya. “Kita menghindarkan wilayah-wilayah yang kemarin itu memang berbahaya, utamanya wilayah yang langsung di bawahnya ada sesarnya. Kedua, pantai yang kena tsunami, dan ketiga, wilayah yang kemarin kena likuifaksi," ujar Bambang. Menurutnya, war­ga yang memiliki rumah di areal tanah yang tidak berbahaya tetap akan diperbaiki di tempat yang sama. Bambang mengung­kap dana hibah tanggap darurat yang telah terkumpul hingga saat ini senilai 50 juta dolar AS. (Ant)