Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,2 persen Pada 2019-2020

SDM dan Perlindungan Sosial Jadi Fokus

sdm-dan-perlindungan-sosial-jadi-fokus

Jakarta, (Analisa). Presiden Joko Widodo mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan lebih berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial.

“Terkait penyusunan pagu indikatif 2020, perlu saya ingatkan, yang pertama untuk kesinambungan pembangunan kita harus fokus pada penguatan SDM dan perlindungan sosial, menyambung yang kita mulai 2019,” katanya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin (22/4).

Presiden menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas dengan topik “Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif 2020” yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator (Menko) Perekono­mian Darmin Nasution, Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiran­to, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, para menteri Kabinet Kerja serta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

“Kita harus memastikan bahwa tahapan kerja teknokratik dalam penyusunan RAPBN 2020 tetap berjalan, 2019 sudah mulai,” tambah Presiden.

Jokowi mengingatkan bahwa tantangan yang akan dihadapi pada 2020 akan semakin meningkat dan tidak mudah. “Kita harus mengantisipasi dinamika perekono­mian dunia yang terus berubah secara dinamis dan terus bergerak,” ungkapnya.

Menurut Kepala Negara, kuncinya adalah peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi Indoneia.

“Terutama dua hal yang sudah sering saya sampaikan, investasi dan ekspor. Karena itu, APBN 2020 harus mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi, serta menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang rata, dan berkeadilan,” jelasnya.

Rencana anggaran untuk 2020 juga harus detail dan sesuai dengan prioritas pembangunan. “Hal yang paling utama harus bisa dilaksanakan dan bisa diukur hasilnya,” tambah Presiden.

Dalam sejumlah pernyataan, Presiden juga mengatakan pada 2020 pemerintah akan memulai program tiga kartu sakti, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako Murah.

Prediksi global

Sementara, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Ke­uangan (Kemen­keu) menyebutkan, kalangan pelaku eko­nomi global memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5,2 persen (year on year/yoy) pada 2019 dan 2020, di tengah banyak negara maju dan berkem­bang mengalami perlambatan pertumbuhan.

Kepala BKF Kemenkeu, Suahasil Naza­ra, dalam jumpa pers kondisi terkini APBN 2019 di Jakarta, kemarin, mengatakan, Indonesia perlu mencari sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi untuk melengkapi potensi pertumbuhan dari sektor-sektor yang selama ini menjadi andalan.

Maka dari itu pula, Suahasil mengklaim, Kemenkeu memberikan stimulus terhadap perekonomian dengan mempercepat pem­ba­yaran kelebihan pajak atau restitusi kepada pengusaha agar sektor riil mampu berekspansi memenuhi target bisnisnya.

“Proyeksi ekonomi global untuk Indonesia masih 5,2 persen pada 2019 dan 2020, tahun depan,” ujarnya.

Proyeksi tersebut merupakan hasil per­temuan musim semi Dana Moneter Interna­sional dan Bank Dunia (IMF-WB) di Washing­ton DC, AS, pada pekan kedua April 2019.

Dalam pertemuan rutin yang memper­temukan seluruh pemangku kebijakan ekonomi tertinggi di setiap negara di dunia itu, Dana Moneter International (IMF) me­nurunkan proyeksi pertumbuhan eko­nomi global dari 3,5 persen menjadi 3,3 persen pada 2019.

Sementara pertumbuhan ekonomi nega­ra maju pada 2019 diperkirakan IMF turun dari proyeksi sebelumnya dua persen menjadi 1,8 persen. Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang juga dikoreksi dari 4,5 persen menjadi 4,4 persen.

Adapun, menurut Suahasil, Indonesia sedang memom­pa konsumsi rumah tangga dan investasi untuk terus men­jaga momentum pemrtumbuhan ekonomi.

Salah satu upaya untuk memberikan dorongan kepada pereko­nomian adalah dengan mempercepat pembayaran restitusi pajak agar dunia usaha bisa ekspansif. Menurut data Kemenkeu, restitusi pajak yang sudah dibayarkan selama kuartal I 2019 mencapai Rp50,65 tri­liun atau tumbuh 47,83 persen dibanding periode sama tahun lalu.

“Pertumbuhan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai untuk restitusi yang kami bayarkan 47,83 persen. Total rupiahnya selama tiga bulan adalah Rp50,65 triliun. Jadi, ada pertumbuhan restitusi yang sangat cepat,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Robert Pak­pahan pada kesempatan yang sama. Pada 2018, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17 persen (yoy). Bank Indonesia (BI) sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di 5,0-5,4 persen pada tahun ini. (Ant)

()

Baca Juga

Rekomendasi