Manila, (Analisa). Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, Rabu (11/9), mengatakan pemerintah Manila tidak akan mengizinkan kunjungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menyelidiki perang berdarah terhadap narkoba.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyetujui resolusi pada Juli untuk menyusun laporan komprehensif tentang tindakan keras tiga tahun Presiden Rodrigo Duterte, di mana setidaknya 6.700 orang tewas dalam apa yang dikatakan polisi sebagai baku tembak dengan para bandar narkoba yang menentang penangkapan.
Ribuan pengguna narkoba yang sebagian besar kaum miskin perkotaan juga telah terbunuh, banyak dalam keadaan misterius. Kelomwpok-kelompok hak asasi manusia menuduh polisi menutup-nutupi secara sistematis dan mengeksekusi semua orang yang terkait dengan narkoba, suatu tuduhan yang ditolak polisi.
Ditanya dalam sebuah wawancara televisi apakah para penyelidik PBB diizinkan untuk bekerja di Filipina, Menlu Locsin mengatakan: "Tidak. Karena mereka sudah berprasangka."
"Saya sudah mengatakan bajingan itu terutama wanita itu yang bertingkah seperti ratu di Alice in Wonderland pertama, penghakiman, kemudian persidangan. Tidak."
Locsin merujuk pada Agnes Callamard, pelapor khusus Amerika Serikat (AS) tentang eksekusi di luar hukum, rangkuman, eksekusi arbiter. Dia telah menjadi kritikus setia bagi Duterte, yang telah mengancam akan menamparnya dan telah memperingatkan sebelumnya akan kampanye yang lebih berdarah.
"Tidak-saya tidak ingin mereka datang ke sini dan kemudian mengatakan bahwa semua yang mereka katakan, tetapi belum terbukti, benar 'karena kita melihatnya'. Bagaimana? Apakah mereka akan menggali kembali setiap mayat?" Locsin berkata.
"Tidak. Aku saya tidak akan memberi mereka kesempatan itu."
Resolusi itu keluar setelah seruan dari 11 pakar PBB yang mengkhawatirkan jumlah kematian "mengejutkan" selama kampanye penting Duterte.
Duterte juga menyebutnya penyelidikan PBB "sangat sepihak, sangat sempit, partisan dan berbahaya".
Namun, Dutertte belum mengatakan dia akan menyetujui penyelidikan independen di wilayah Filipina, seandainya permintaan diajukan.(Ant/Rtr)
