Pembakar Hutan Jangan Hanya Dipenjara

pembakar-hutan-jangan-hanya-dipenjara

Oleh: Array Argus. Kebakaran hutan dan lahan di sejum­lah wilayah In­do­nesia kian meng­kha­wa­tirkan. Berdasarkan rilis Badan Na­sio­nal Penanggulangan Ben­cana (BNPB) yang diterima penulis, ke­bakaran hebat terjadi di Pulau Suma­tera dan Pulau Kalimantan. Untuk wila­yah Sumatera saja, kebakaran masih ber­lang­sung di Ri­au, Jambi dan Sumatera Se­la­tan. Se­da­ng­kan di Kalimantan, ke­bakaran me­nye­bar di Kalimantan Barat, Ka­limantan Tengah dan Kalimantan Se­la­tan. Adapun wilayah terparah, yakni Ka­li­mantan Te­ngah. Titik panas hingga Se­nin (16/9/2019) tercatat sebanyak 548. Sedangkan di Kalimantan Barat, titik api sebanyak 497.

Gara-gara kebakaran ini, banyak masalah yang muncul. Sebut saja masalah ke­se­hatan. Anak-anak, hingga orang lan­jut usia nyaris mati karena sesak nafas. Me­reka yang tinggal di kawasan ka­but asap terpaksa menahan perihnya mata ka­rena paparan debu sisa pem­ba­karan. Ber­dasarkan informasi terakhir yang ber­kembang, kabut asap juga di­prediksi me­micu kecelakaan lalu lintas. Pe­ngendara motor maupun mobil yang me­lintas di jalan raya terpaksa berjalan lambat, meskipun di siang hari sudah menyalakan lampu kendaran. Baru-baru ini, beredar pula dua video yang sangat memilukan.

Video pertama, seorang pengendara motor menabrak pohon sawit di kawasan Sampit, Kalimantan Tengah. Saking tebalnya kabut asap, pengendara motor itu tidak melihat jika jalan di depannya adalah kawasan perladangan. Beruntung, si pengendara tidak mati walaupun terpental dari kendaraannya. Video kedua tak kalah menyesakkan dada. Di Pekan­baru, seorang wanita yang tengah me­ngen­­­darai motor tiba-tiba saja berhenti di satu persimpangan. Perempuan itu ter­­lihat lemas, nyaris jatuh dari kenda­raan. Belakangan diketahui, perempuan ter­sebut mendadak mengalami sesak na­fas meskipun sudah mengenakan masker.

Orang-orang yang ada di persim­pa­ngan jalan kemudian sigap memapah pe­rem­puan itu ke tempat yang lebih aman. Mereka berusaha menenangkan sang wanita, walaupun kondisinya ter­lihat cukup memprihatinkan. Menurut ke­terangan Kepala BNPB, Doni Mu­nar­do, kebakaran hutan dan lahan ini tak ter­le­pas dari adanya unsur kesengajaan ma­nusia. Ia menyebut, kurangnya per­hatian pemerintah daerah juga membuat sejumlah oknum nekat membuka lahan dengan cara-cara kotor pembakaran hutan, yang akhirnya merugikan ma­sya­rakat luas. Tidak hanya orang perorangan, pem­bakaran hutan dan lahan juga me­libatkan sejumlah korporasi besar di In­donesia. Ada 42 perusahaan raksasa yang kemudian disegel Kementerian Ling­ku­ngan Hidup dan Kehutanan Republik In­donesia (KLHK RI). Jika dirincikan, ke 42 perusahaan nakal itu dua di anta­ranya berada di Jambi, lima di Riau, dan sisanya paling banyak berada di Kalbar dan Kalteng. 

"Itu ada PT ABP yang merupakan per­kebunan sawit yang ada di Kalimantan Ba­rat. PT AER yang merupakan perke­bunan sawit Kalimantan Barat, PT SKM perkebunan sawit Kalimantan Barat dan PT KS di Kalimantan Tengah," kata Di­rektur Jendral (Dirjen) Penegakan Hu­kum KLHK, Rasio Ridho Sani sebagi­mana dilansir liputan6.com. Dari se­jum­lah perusahaan tersebut, empat korporasi ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 189 orang lainnya. Meskipun sudah ada tersangkanya, namun pembakaran hutan dan lahan seolah kian massif. Tidak ada efek jera terhadap pelaku pembakaran. Malah perusahaan yang beberapa di antaranya merupakan anak perusahaan dari luar negeri diduga kembali berulah.

Hukum yang selama ini ditegakkan seolah tak mempan menjerat para pelaku, khususnya perusahaan-perusahaan nakal yang berkutat pada perkebunan sawit itu. Oleh karenanya, menurut hemat pe­nulis, sudah semestinya ada aturan keras terhadap pelaku pembakar hutan dan la­han. Boleh jadi, aturan keras yang patut diberlakukan bagi mereka adalah tembak mati. Para pelaku, hingga ke level direktur harus dijerat dengan hukum yang se­berat-beratnya. Sebab karena ulah me­reka itu, bukan hanya manusia saja yang dirugikan, tapi hewan liar yang selama ini hidup di hutan-hutan kecil mati ter­panggang. Orangutan yang ada di areal Kon­servasi Mawas Kabupaten Kapuas, Ka­li­mantan Tengah terpaksa dievakuasi. Hu­tan yang selama ini menjadi paru-paru dunia itu sekarang hanya me­nyi­sakan tumpukan kayu kering, dan batangan pohon yang sudah hangus. 

Jikapun pemerintah berusaha keras ingin mengembalikan hutan yang ter­ba­kar ke posisi semula, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu puluhan bahkan ratusan tahun untuk memperbaikinya. Maka dari itu, sebagai­mana penulis sampaikan di atas tadi, jika saja hukum ini membolehkan para pelaku pembakaran ditembak mati, maka hal itu lebih baik dilakukan ketimbang mereka hanya dipenjara dalam waktu yang singkat. Barangkali, jika ada pelaku yang ditembak mati gara-gara membakar hutan, akan membuat ciut para bandit yang selama ini memiliki konsesi lahan dari pemerintah. Hukum tembak mati itu pun rasa-rasanya juga sangat setimpal, mengingat apa yang telah diperbuat para perusak hutan menimbulkan dampak yang luar biasa. Mereka tak ubahnya se­perti gembong narkoba, yang pelan-pelan membunuh masyarakat. 

Menagih Janji Presiden

Berkaitan dengan karhutla ini, Pre­siden RI Joko Widodo pernah menya­takan akan mencopot Kapolda, Kapolres, Dan­rem, hingga Pangdam yang tak mampu mengatasi masalah karhutla. Su­dah saatnya janji ini harus ditepati. Apa­lagi kebakaran hutan kali ini luar biasa parahnya. Dimana-mana asap mengepul. Bahkan, asap kiriman dari Riau dan Ka­limantan diklaim sudah mencapai negara tetangga Singapura dan Malaysia. Jika Pre­siden tidak menepati janjinya itu, ten­tu tak salah rasanya jika rakyat meng­anggap orang nomor satu di Indonesia ini sebagai pembual belaka. Setiap janji yang disampaikan, haruslah ditepati. Sehingga masyarakat tidak kehilangan rasa kepercayaannya terhadap Presiden yang selalu mengusung jargon "Pembela Wong Cilik" ini. Selain mencopot pejabat ter­kait, Presiden juga harus tegas ter­hadap perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di Riau dan Kalimantan.

Rasanya, penyegelan terhadap 42 peru­sahaan yang terindikasi membakar hu­tan dan lahan itu belum dirasa cukup. Bila perlu, perusahaan-perusahaan itu dicabut saja segala perizinannya. Toh selama ini, mereka tetap nekat melanggar atu­ran yang dibuat pemerintah. Bahkan, pelanggaran itu dilakukan berkali-kali, seolah ingin menantang pemerintah, khususnya Presiden dalam mengambil tindakan. Besar harapan, Presiden kali ini bersikap tegas sebagaimana janji-jan­ji yang disampaikannya terkait ben­cana karhutla ini. Jangan lagi beri ampun bagi mereka yang terbukti melakukan pengerusakan. Sebab, berdasarkan data terakhir yang disampaikan Air­Vi­sual.com yang merujuk data KLHK, polusi udara di Palangkaraya, Kaliman­tan Tengah berada dalam taraf mem­bahayakan.

Hingga Senin (16/9/2019) kemarin, kan­dungan polusi PM2,5 tercatat men­capai 1.413,4 mikrogram/m³. Padahal, am­bang batas normal polusi PM2,% yang ditetapkan KLHK adalah 65 mikrogram/m³. Partikulat (PM2,5) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (mikrometer).

Ukurannya yang sangat kecil bisa diibaratkan hanya 3% dari diameter rambut manusia. Sedemikian kecilnya, hi­ng­ga Greenpeace Indonesia menga­ta­kan bahwa PM 2,5 bisa dengan mudah me­nembus masker hijau yang biasa di­pa­kai warga. Bahkan, Organisasi Kese­hatan Dunia (WHO) dengan tegas me­nyatakan bahwa polusi udara yang sangat halus PM 2,5 ini amat berbahaya bagi manusia, karena dapat memicu stroke, penyakit jantung, infeksi saluran per­napasan, kanker dan penyakit paru kronis.

Evaluasi dan Monitoring

Dengan adanya fakta-fakta itu, sekali la­gi perlu bagi pemerintah untuk meng­kaji ulang izin operasi semua perusahaan sawit yang ada di Riau dan Kalimantan. Ka­rena rata-rata perusahaan yang ter­indikasi membakar hutan dan lahan ada­lah perusahaan sawit yang memiliki kon­sesi lahan dari pemerintah, tapi justru malah disalahgunakan. Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, tentu citra dan marwah pemerintah ikut dipertaruhkan. Bagaimana mungkin pemerintah diam saja melihat masyarakat diracuni terang-terangan melalui asap sisa pembakaran hutan dan lahan seperti ini. Maka dari itu, kedepan semua pihak harus benar-benar tegas dalam menerapkan aturan. Yang perlu dilakukan adalah tindakan evaluasi dan monitoring. Catat betul-betul mana saja perusahaan yang sudah disegel. Selanjutnya, pantau perusahaan-perusahaan itu.

Jika di kemudian hari ada oknum yang ter­bukti melakukan pembakaran, tangkap dan langsung proses hukum. Bila perlu, lakukan tembak di tempat sebagaimana aparat memperlakukan kelompok begal atau­pun rampok yang merugikan masya­ra­­kat luas selama ini. Kalau saja pe­me­rin­tah tidak tegas mulai detik ini, sudah da­pat dipastikan kebakaran hutan akan ter­jadi lagi di kemudian hari. Lalu, aparat ja­ngan berhenti pada orang-orang di level ba­wah saja. Para pemimpin perusahaan rak­sasa itu juga harus dimintai pertang­gung­jawabannya. Seret mereka semua ke ha­dapan hukum. Dengan begitu, maka ter­ciptalah rasa adil di tengah ma­sya­rakat. ***

Penulis adalah, jurnalis yang berdomisili di Medan.

()

Baca Juga

Rekomendasi