Gedung Warenhuis Ada Ahli Waris, Ini Kata Wali Kota Medan

gedung-warenhuis-ada-ahli-waris-ini-kata-wali-kota-medan

Analisadaily (Medan) - Bangunan bersejarah Warenhuis di Jalan Ahmad Yani VII-Hindu, Medan Barat menjadi polemik. Pasalnya, gedung ini ada yang klaim dengan menyebut sebagai ahli waris, padahal sudah dibersihkan Pemerintah Kota Medan.

Ahli waris, G Dalip Singh Bath juga telah menyatakan keberatan karena bangunan supermarket pertama pada era Kolonial Belanda itu  di klaim Pemerintah Kota Medan dan meminta agar Pemko Medan membuktikan legalitas bangunan itu.

Menanggapi itu, Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin, sedikit kaget saat dikatakan bangunan Warenhuis ada yang memiliki. "Ada yang punya? O.. siapa yang mengklaim?," ucap Eldin, Senin (23/9).

Bila ada orang yang mengklaim bangunan itu, kata Eldin, boleh-boleh saja. Akan tetapi, Pemko Medan telah punya sertifikat Hak Pengelolaan (HPL).

"Ya gak apa itu, bisa saja ada orang mengklaimnya ya. Tapi, sertifikat HPL nya itu ada pada kita. Bahkan pihak kepolisian juga bersama-sama dengan kita mengawal bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan ini. Masa polisi mau membuat yang bersalahan," sambung Eldin.

Menurut Eldin, gedung bersejarah itu nantinya akan dirawat Pemko Medan. Ia menceritakan, gedung ini sama seperti bangunan yang ada di luar negeri, misalnya bangunan yang ada di Athena, ibaratnya bangunan sepotong saja menjadi destinasi pariwisata.

"Tapi saya pikir lebih baiklah kita pugar dan sudah kita usulkan ke pemerintah pusat untuk bisa mendapatkan anggaran untuk memugar itu. Karena untuk membangun itu butuh biaya yang tidak kecil. Tentu dalam perawatan membutuhkan biaya besar," terangnya.

Eldin menambahkan, sebelumnya Pemko Medan bersama Polda Sumatera Utara membersih Gedung Warenhuis. Usai membersihankan, pihaknya telah mengutus tim untuk berangkat ke Belanda mencari arsip nasional.

"Kita dan Polda sudah bentuk tim untuk pergi ke Belanda mencari data blueprint bangunan yang ada di Kota Medan ini. Khususnya bangunan peninggalan Belanda. Hal ini juga berdasarkan perintah Presiden, aset-aset yang ada pada pemerintah harus didata dan itulah yang kita lakukan bersama pihak polisi," tambah Eldin.

(JW)

Baca Juga

Rekomendasi