Analisadaily (Tapanuli Utara) - Selain memiliki wacana wisata halal, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, juga ingin membentuk tim percepatan kesuksesan pariwisata Danau Toba seperti penanganan limbah industri dan limbah rumah tangga hingga penataan keramba jaring apung.
Keinginan itupun mendapat apresiasi dari sejumlah pihak karena keindahan dan kebersihan Danau Toba sangat diperlukan.
"Ada saatnya nanti kita kepala daerah sekawasan Danau Toba duduk bicara bagaimana menanganinya, apakah itu bisa berbentuk Perda agar warga tidak membuang limbahnya ke Danau Toba," kata Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan.
Terkait penataan hewan berkaki empat agar tidak sembarangan dipotong di tempat umum, Nikson juga sepakat agar tidak mengganggu lingkungan wisata Danau Toba.
"Namun kita juga harus menghargai kearifan maupun adat istiadat setempat. Ini butuh pendekatan dan memang memotong hewan tidak pernah dilakukan di kawasan wisata Danau Toba," ujarnya.
Nikson memandang wisata halal tidak perlu diterapkan di Danau Toba mengingat Sumut yang heterogen dan kawasan wisata Danau Toba sangat homogen dan terikat dalam kekristenan maupun kentalnya adat istiadat yang sampai saat ini masih berjalan.
"Saya yakin Mendagri tidak akan langsung menyetujui Perda Gubsu dan kami selaku kepala daerah se-kawasan Danau Toba juga punya hak untuk dilibatkan dalam pembuatannya sehingga tetap menjaga kearifan lokal," ujarnya.
Nikson berharap Edy Rahmayadi bisa mendengar aspirasi masyarakat se-kawasan Danau Toba yang tidak ingin ada penerapan wisata halal ataupun tidak halal.
"Kita yakin Pak Gubsu sangat arif menyikapinya dan saya berharap warga se-kawasan Danau Toba tidak perlu kasar dalam menyampaikan pesannya ataupun komentarnya. Mari kita jaga falsafah Dalihan Natolu dengan menunjukkan suku Batak masyarakat yang beradab (Anak Ni Raja Boru Ni Raja) dan penuh kasih dalam menyampaikan aspirasi," imbaunya.
