Ada satu kasus lagi yang ditangani Pidsus Kejatisu, yaitu dugaan korupsi biaya Rumah Tangga Bagian Umum Setdakab Dairi tahun 2021 dan 2022. Sprintnya sudah keluar 12 Juni 2023 yang lalu, artinya kasus ini ditangani Kejatisu sudah jalan 3 bulan.

Kordinator Aliansi Pemerhati Penggunaan Anggaran Negara (AP2AN), Vander Sinaga, bersama Rizal Sitompul, mengatakan, jika memang dalam penyelidikan itu tidak terbukti ada unsur korupsinya, maka harus dinyatakan kepada masyarakat tidak terbukti.

"Kalau dibiarkan kasus ini mengendap tanpa ada kepastian, nanti menimbulkan prasangka negatif terhadap pihak Kejati," sebutnya, Kamis (31/8).

Vander menambahkan, dirinya menyadari bahwa penanganan kasus korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun jika penyelidikannya berlarut-larut tanpa adanya peningkatan pada proses penyidikan, ini sebuah proses hukum yang patut dipertanyakan.

Kristin Lumbanraja, seorang pegawai Kejatisu yang menerima perwakilan AP2AN di ruangan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), membenarkan sudah melakukan pemanggikan terhadap istri Bupati Dairi dan Wakil Bupati Dairi sesuai surat panggilan terhadap RMS dengan nomor surat R 847 / L.2.5/Fd d.2/ 07/ 2023 dan istri wakil Bupati WG dengan nomor surat R 848 / L.2.5/Fd d.2/ 07/ 2023 tanggal 18 Juli 2023, untuk hadir di kantor Kejatisu Jalan AH Nasution Medan, pada hari Rabu (26/7/2023) untuk menghadap Kasi Penyidikan.

Surat panggilan ditandatangani langsung Asisten Tindak Pidana Khusus Aton Delianto. Namun Kristin Lumbanraja enggan memberikan informasi apakah keduanya datang untuk memenuhi panggilan kasi penyidik Kejatisu sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Vander berharap agar dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan istri pejabat dilingkungan Pemkab Dairi ini segera ditangani dan segera naik ke meja hijau.

(JW/RZD)