Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Makan Pondok Santai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin, 16 Desember 2024.

Dalam dialog tersebut, sejumlah permasalahan krusial mencuat, antara lain irigasi pertanian, kebijakan zonasi sekolah, serta penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Dalam siaran persnya, Selasa (17/12), Penrad menyoroti kondisi irigasi pertanian di Langkat yang kerap menjadi kendala bagi para petani. Dengan 70 persen penduduk di kawasan tersebut bergantung pada sektor pertanian, irigasi yang buruk menyebabkan banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau.

“Puluhan ribu hektare lahan pertanian di Langkat selalu bermasalah—banjir saat musim hujan, namun kekeringan ketika kemarau tiba. Jika irigasi ini diperbaiki, swasembada pangan di Sumut akan terdorong lebih kuat,” ujar Penrad.

Ia pun berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setelah pelantikan bupati baru.

“Saya akan bertemu dengan Pemda dan Dinas PU agar perbaikan irigasi menjadi prioritas. Langkat bisa kita dorong sebagai salah satu daerah penopang produksi beras di Sumut,” tambahnya.

Selain itu, kebijakan zonasi sekolah turut menjadi sorotan. Masyarakat mengeluhkan sulitnya akses pendidikan akibat penerapan sistem zonasi, yang memaksa banyak keluarga menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta dengan biaya lebih mahal.

“Zonasi seharusnya tidak menutup peluang anak-anak berprestasi untuk bersekolah di tempat terbaik. Saya akan membawa isu ini ke tingkat pusat agar kebijakan yang lebih fleksibel dapat dirumuskan,” tegas Penrad.

Permasalahan penyaluran PKH juga disampaikan warga dalam diskusi tersebut. Menurut mereka, banyak keluarga miskin, terutama lansia, justru tidak mendapatkan bantuan. Sementara itu, beberapa penerima PKH diduga terpilih karena kedekatan dengan aparat desa.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Menteri Sosial. Saat ini sedang dilakukan pendataan ulang penerima PKH. Segera ajukan data-data warga yang membutuhkan, saya pastikan akan mengawal agar bantuan ini tepat sasaran,” ujar Penrad dengan tegas.

Di akhir diskusi, warga menyampaikan harapan agar solusi konkret segera terealisasi. Penrad menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat.

“Kita perjuangkan bersama. Pembangunan di Sumut harus berangkat dari suara rakyat,” tutup Penrad.

Diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menargetkan peningkatan produksi padi Sumatera Utara hingga 700 ribu ton pada tahun 2025.

Target tersebut akan dicapai melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan dengan meningkatkan indeks tanam dari satu menjadi tiga kali setahun.

Menanggapi target tersebut, Penrad Siagian mendukung upaya Kementerian Pertanian agar program tersebut diterapkan di wilayah-wilayah produktif, seperti Desa Panca Arga di Kabupaten Serdang Bedagai dan Tapanuli Selatan.

“Saya akan mendukung dan mengawal agar bantuan yang telah disiapkan Kementerian Pertanian dapat direalisasikan dan produktivitas petani di Sumut semakin meningkat,” pungkas Penrad Siagian.

(NAI/RZD)