Harian Analisa, 07 Juli 2020 - page 1

ISSN 0215 - 2943
Membangkitkan Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan
Selasa, 7 Juli 2020
(16 Halaman)
HARIAN
Tahun XLIX No. 16873
Harga Eceran Rp3.500
Dukung KSPN Danau Toba
Kementerian PUPR Tata Kampung Ulos Samosir
Jakarta, (Analisa)
KementerianPekerjaanUmumdan
Perumahan Rakyat (PUPR) mulai
melakukanpenataanKampungUlos
Samosir dalam rangka mendukung
KawasanStrategisPariwisataNasio-
nal (KSPN)DanauToba.
"Selainsebagaipusattenun,dengan
adanyabeberapaRumahGorgayang
sudah cukup tua menjadikannya
sebagai kawasanpusaka.Ada sekitar
40 unit rumah yang akan kita coba
rehabilitasi,supayapelatihantenundan
keahliannya terus berlanjut," ujar
Menteri PUPRBasuki Hadimuljono
dalamketerangantertulisyangditerima
di Jakarta, Senin (6/7).
MenteriPUPRmengatakan, ruang
lingkuppenataanadalahperbaikanrumah
gorgadanlingkungannya.Selainkondisi
beberaparumahyangsudahterdegradasi,
sebagian rumah lainnya telahberalih
wujudmenjadirumahmodern.
PulauSamosir, Provinsi Sumatera
Utara sebagai salah satu destinasi
dalamKSPN Danau Toba terkenal
dengan keindahan alamnya dan
keunikanbudaya,termasukpembuatan
kain tenunUlos khasSumateraUtara
yang dibuat secara tradisional.
Kegiatan produksi tenun ulos yang
menampilkan kearifan lokal juga
menjadidayatariktersendiribagipara
turisdomestikdanmancanegara.
Sebagai upayamempertahankan
senidanbudayalokaldalam.produksi
tenunulos, KementerianPUPRpada
tahun 2020 ini telahmemulai proses
lelangpekerjaanPenataanKampung
UlosHutaRajadanHutaSiallagandi
KabupatenSamosirdenganPaguDIPA
2020-2021sebesarRp57,9miliar.
Kedua desa tersebut selama ini
dikenalsebagaidesawisatayangkerap
disambangiwisatawan.Selainsebagai
pusat tenun, di Kawasan Huta Raja
jugamasihterdapatRumahAdatBatak
Samosir atauRumahGorga.
Menurut Menteri Basuki, bila
KampungTenunUlosHutaRajadapat
ditata dengan lebihbaik serta dileng-
kapi berbagai infrastruktur dasar,
sepertiairbersihsanitasi,danlansekap
yangmenarik,makadiharapkandapat
meningkatkanjumlahwisatawanyang
berkunjung.
Sementara itu Direktur Jenderal
(Dirjen) CiptaKaryaDanisHSuma-
dilagamengatakan,pemugaranRumah
Gorgayangmerupakancagar budaya
akanmelibatkan tukang-tukang lokal
setempatsehinggasekaligusakanmenjadi
workshop/medialatihanbagimasyarakat
setempatuntukmemeliharakeberlanjutan
tradisidankeahlianyangunikini.
"Ada beberapa rumah yang ben-
tuknya telah beralihmenjadi rumah
modern, sehingga nantinya akankita
coba relokasi dan buat sepenuhnya
menjadi rumah gorga. Kita akan
melibatkan masyarakat setempat
karena butuh keahlian khusus untuk
membangunnya, sehingga menjadi
kombinasipekerjaankonstruksimod-
erndankearifan lokal," ujarDanis.
Untuk mendukung pemulihan
ekonomi lokal di kawasan tersebut,
Danis juga menyatakan setelah di-
revitalisasi, rumah-rumah
gorga
tersebut dapatmenjadi
homestay
bagi
parawisatawan.(Ant)
Kepala Treasury Bank Sumut
Didakwa Korupsi-TPPU
Jaksa penuntut umum (JPU) Ro-
bertsonPakpahandalamdakwaannya
menyebut negaramengalami kerugian
Rp202miliar lebih akibat perbuatan
keduanyayangmemperkayadirisendiri
atau orang lain dan suatu korporasi.
Kasusinibermula,darisaksiLeoChan-
dra selakuDirektur PTSNP.
Pada 10 Juli 2017, PT SNP meng-
alami kekuranganuang, yang terendus
dari
cashflow
atau
cashoutflow
,terlihat
pergerakan
cash inflow
lebihkecil dari
uangyangkeluar.Akibatnya, PTSNP
memerlukan tambahandanaoperasio-
nal, sehingga diambil langkah untuk
menjualsuratberhargaberupaMedium
TermNotes (MTN).
Kemudian,untukmenjualsuratber-
harga itu,DonniSatriaselakuDirektur
Utama PTSNP,melakukan negosiasi
kerja sama dengan Dirut PT MNC
Sekuritas, Dadang Suryanto, beserta
BambangRudi Sutiawan selakuHead
of Investment Banking PTMNC Se-
kuritas, dan terdakwaAndri Irvandi.
"Bentuk kerja samanya dengan
menyusun dokumen-dokumen yang
diperlukanuntukpenerbitansurat ber-
hargaMTNtersebut.Apabila, seluruh
persyaratantelahterpenuhimakaMTN
sudahbisaditerbitkan,"kataRobertson
di hadapanmajelis hakimdiketuai Sri
Wahyuni yangdigelar secaravirtual.
JaksalalumengatakanAndriIrvandi
menawarkankepadaterdakwaMaulana
AkhyarLubisagarBankSumutmelalui
dananyamenginvestasikandengancara
membelisuratberhargaMediumTerm
Notes (MTN)yangditerbitkanolehPT
SNP tersebut. Akibat dari perbuatan
tersebutnegaramengalamikerugiandari
total pendanaanRp202miliar.
Jaksa menambahkan, perbuatan
kedua terdakwa patut didugamenga-
lihkanmenyembunyikanataumenya-
markan asal usul harta kekayaan per-
buatan.Ternyata,terdakwaAndritelah
menerima sejumlahuangdari PTSNP
dengan cara dikirimolehArif Efendi.
Lalu terdakwa Andri, mentransfer
kembalikepadaterdakwaMaulanaAkh-
yar Lubis, sebesar Rp514 juta, Nurul
Nadhira selaku PimpinanMarketing
Global PTBankSumut sebesarRp200
jutadenganempat kali cicilan.
RizalPahleviHasibuanselakuKomi-
sarisUtamaBankSumutjugamenerima
Rp100jutaadalahperbuatanyangtelah
mencampurkan harta kekayaan sah
denganhartakekayaanyangdiketahui.
"Patut diduga hasil tindak pidana
yaitu korupsi yang dikenal dengan
tipologiAsiaPasificGrouponMoney
Laundering (APG) atau yang dikenal
sebagaiMinglingyangbertujuanagar
transaksi yang dilakukan seolah-olah
bersumber hasil dari kegiatan usaha
yangsah,sehinggaasalusulhartakeka-
yaan tidakdiketahui berasal dari hasil
tindakpidana," jelas jaksa.
(Bersambung ke hal. 8)
Medan, (Analisa)
PimpinanDivisiTreasuryPTBankSumutMaulanaAkhyar
Lubis (52) danDirekturKapitalMarket PTMNCSekuritas
Andri Irvandi,diadilidiPengadilanTipikorpadaPengadilan
Negeri (PN) Medan, Senin (6/7). Keduanya didakwa
melakukankorupsidantindakpidanapencucianuang(TPPU),
terkait pembelian surat berharga PTSunprimaNusantara
Pembiayaan (PTSNP).
Polemik Ekspor Benih Lobster
Menteri Edhy: Izin Diterbitkan
Tim Terpadu
Jakarta, (Analisa)
Pembukaan kran ekspor benih lobster
mematiksilangpendapatstakeholder.
Menteri Kelautan danPerikananEdhy
Prabowo menolak tudingan adanya
perlakuan istimewakepadapihak tertentu
terkaitpemberianizineksporbenihlobster.
Dia berdalih, yang memutuskan bukan
dirinya, tetapi timlintasdirektorat.
"Yangmemutuskan (perusahaanmana
yang boleh mengekspor benih lobster)
bukan saya, tetapi tim. Surat pemberian
izin itu tidak dari menteri, tetapi dari tim
yangsudahada,"kataMenteriEdhydalam
Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV
DPR, Senin, (6/7).
Menteri Edhymengungkapkan,siapapun
yang ingin mendaftar maka berkas
pendaftaran akan diserahkan kepada tim.
Tim lintas direktorat tersebut yang nanti
akan memutuskan sesuai regulasi yang
berlaku apakah suatu perusahaan sudah
memenuhi syarat ataubelum.
Menteri Edhy Prabowo memastikan,
prosesseleksiuntukmenjadieksportirbenih
lobsterterbukauntuksiapasajabaikperusa-
haanmaupunkoperasi berbadanhukum.
Selama mereka yang mengajukan
memenuhipersyaratandankualifikasi,KKP
tidakakanmempersulit.Bahkanagarproses
seleksi hingga ekspor berjalan sesuai
prosedurdanketentuanhukum,semuaDirjen
dilibatkantermasukbagianinspektorat.
"Ada cerita-ceritanya saya yang me-
nentukansalahsatuperusahaan.Tidakbenar
itu. Sudah ada timnya. Timbudi daya, tim
perikanantangkap,karantinanya,termasuk
sayalibatkanirjen.Semuanyaterlibat,ikut
turuntangan,"tegasnya.
Kritikan Susi
Terpisah,mantanMenteriKelautandan
Perikanan Susi Pudjiastuti merespons
kebijakanpembukaankeranekspor benih
lobster yangdilakukanolehMenteriEdhy
Prabowo.Diamengakutidakrelajikaekspor
benih lobsterdibuka.
"Sayamemang tidak rela bibit lobster
diekspor. Saya rakyat biasayang tidakrela
bibit diekspor," ujarnya dikutipdari akun
Twitter resmimiliknya
@susipudjiastuti
,
Senin(6/7).
CuitanpemilikSusiAir inimerupakan
responsdariberitadetikcomyangberjudul
'DPR Bela Edhy Prabowo Soal Ekspor
Benur:AdaMantanMenteriBelumRela'.
Di situ, diamemberikan respons dengan
memberi emoticon tepuk tangan.
Sebelumnya,AnggotaKomisi IVDPR
dari Fraksi GerindraDaroriWonodipuro
menyebut polemiksaat inimasihadacam-
pur tangan dari menteri lama yang belum
relamelepas jabatannya. Darorimerupa-
kan salah satu pihak yang mendukung
ekspor benih lobster dibuka.
"Ada mantan menteri belum rela me-
lepaskan jabatannya.Kokyangdirecokin
lobster?" kata Darori saat rapat kerja
bersamaEdhy, Senin (6/7).
Meskitidakdiucapkansecaragamblang,
SusimerasapolitisiPartaiGerindratersebut
menyindirdirinyayangmemangmemimpin
KKPselamaperiode2014-2019.(Ant/dtc)
Antara/aditya pradana putra
SILATURAHMI POLITIK: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri)
dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) berpamitan kepada
wartawan usai menyampaikan keterangan kepada wartawan usai silaturahmi politik di
kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (6/7).
Silaturahmi politik kedua partai politik yang dilakukan secara tertutup itu membahas
pentingnya stabilitas di antara Parpol dan wacana koalisi dalam Pilkada serentak 2020.
(Berita terkait di hal. 8)
Antara/septianda perdana
SIDANG KORUPSI: Pemimpin Divisi Treasuri Bank Sumut yang menjadi terdakwa kasus korupsi Maulana Akhyar Lubis (kanan) bersama Direktur Kapital Market MNC Sekuritas Andi Irvandi (kiri) mengikuti
sidang perdana dengan cara daring secara langsung di Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Sumatera Utara, Senin (6/7). Kedua terdakwa tersebut diduga melakukan korupsi dalam pembelian surat berharga Bank
Sumut atas penawaran MNC Securitas yang merugikan keuangan negara senilai Rp202 milliar.
Antara/rony muharrman
ANAK GAJAH: Pawang (mahout) memandikan induk
gajah sumatera jinak yang bernama Ngatini dan anaknya
Damar yang baru berusia empat hari di Taman Wisata
Alam (TWA) Buluhcina, KabupatenKampar, Riau, Senin
(6/7). Anak gajah jinak berjenis kelamin jantan ini lahir
pada Jumat (3/7) yang lalu dari pasangan gajah jinak
jantan Robin dan betina Ngatini dengan berat 50 kg.
Tiga Mantan Pemeriksa
Pajak Divonis
Jakarta, (Analisa)
Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor)Jakartamemvonisberbedatigamantanpemeriksa
pajakdiKantorPajakPenanamanModalAsing(KPPMA)
Jakarta,yakniHadiSutrisnodanJumaritigatahunpenjara,
sedangkanrekannyaMuhammadNaimFahmilimatahun
penjara.
Majelis hakimmenyatakanketigamantanpemeriksa
pajakiniterbuktibersalahbersama-samamenerimasuap
96.375dolarAS (sekitarRp1,34miliar) dari pengusaha
terkait penetapan restitusi PTWahanaAutoEkamarga
(WAE).
VonisitudibacakanKetuaMajelisHakimSuparmandi
PengadilanTipikor Jakarta, Senin (6/7)malam.
"Mengadili, menyatakan terdakwa I Hadi Sutrisno,
terdakwa II Jumari dan terdakwa IIIMuhNaimFahmi
terbukti secarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukan
beberapatindakpidanakorupsisecarabersama-samadan
berlanjut sebagaimana dakwaan pertama," kataKetua
MajelisHakimSuparmandiPengadilanTipikor Jakarta,
Seninmalam.
Putusan ituberdasarkandakwaanpertama dari Pasal
12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31/
1999 sebagaimana diubah denganUUNomor 20/2001
tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi joPasal
55Ayat (1) ke-1KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
"MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaIHadiSutrisno
danterdakwaIIJumariberupapidanapenjaraselamatiga
tahundanpidanadenda sebesarRp200 juta subsider satu
bulankurungan,"kataSuparman.
TerdakwaIIIMuhNaimFahmiberupapidanapenjara
selama lima tahundanpidana denda sebesarRp200 juta
subsider duabulankurungan, kataSuparman.
Vonis tersebut lebih rendahdibanding tuntutan jaksa
penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Hadi
SutrisnodanJumaridijatuhihukumanlimatahunpenjara
dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan
sedangkanMuh NaimFahmi dituntut hukuman enam
tahun penjara ditambah dendaRp250 juta subsider tiga
bulankurungan.
Hakimjugamenyebuthal-halyangmemberatkanadalah
tidak mendukung program pemerintah memberantas
korupsi, perbuatan terdakwamengakibatkan dampak
negatifterhadappenerimaannegara.Sedangkanterdakwa
MuhNaimtidakmemberikanketeranganterusterangdan
berbelit-belit.
"Halyangmeringangkanparaterdakwabersikapsopan,
punya tanggungankeluarga dan sudahmengembalikan
uanghasil kejahatankeKPK," tambahhakimSuparman.
(Bersambung ke hal. 8)
Poldasu Selidiki Kasus PDP
Diambil Paksa
Medan, (Analisa)
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut)
akanmenyelidikikasuspengambilanpaksajenazahpasien
dalampengawasan (PDP) oleh keluarga yang terjadi di
RumahSakitUmumDaerah(RSUD)drPirngadiMedan
serta di Rumah Sakit Umum (RSU) Madani. Hal ini
disampaikanKabidHumas Polda Sumut, Kombes Pol
TatanDirsanAtmajasaatditemuiwartawan,Senin(6/7).
"Kasusnyaakankitaselidiki,"ungkapnya.
Sebab,jelasTatan,dalamkasusinidapatdikenakansanksi
pidana.Sanksitersebut,terangdia,tertuangdalamKUHP
Pasal212,214dan216tentangmelawanpetugasataupejabat
yangdiberiwewenang(dalamhalinipetugaspihakrumah
sakit),KUHPPasal335Ayat1,danUndangUndangKarantina
Nomor6Tahun2018,dimanapadaUndang-UndangKarantina
itu,sambungdia,ancamanhukumannyasatutahunkurungan
penjaraataudendaRp100juta.
Ditanya apakah sudah ada laporan polisi terkait ini,
Tatanmengakubelumadamemperolehnya.Karenanya,
iamengatakan,pihakkepolisianmasihmenunggulaporan
resmi dari pihak rumah sakit.
"KitamasihmenungguLPdari pihakRS. Tapi begitu
pun, nanti tetapakankitasiapkanLPmodelA," jelasnya.
Untuk itu,Tatanmengimbaukepadamasyarakat agar
terus dapat mentaati protokol kesehatan. Termasuk
protokol tentangpemulasaran jenazahbaikpasienPDP
maupunpositifCovid-19.
KapoldaSumut IrjenPolMartuani Sorminmengaku
sangat menyayangkan fenomena jenazah pasien PDP
Covid-19yangdiambil paksakeluarganyamarak terjadi
di Indonesia beberapa waktu terakhir. Karenanya dia
mengimbau kepada masyarakat, khususnya di Sumut
supayamematuhi aturan terkait penangananCovid-19
gunamemutusmata rantai penyebarannya.
Terpisah, Kasubbag Hukum dan Humas RSUD dr
PirngadiMedanEdisonPerangin-anginyangdikonfirmasi
tentangrencanatindaklanjuthukum,mengakujikapihak
rumahsakittidakadamembuatlaporanpolisi.Sebelumnya
diajugamengatakan,bahwakasusinimemangdiserahkan
pihaknyakepadapihakkepolisianuntukmenanganinya.
"Kami nggakadabuat pengaduan," tandasnya.(zie)
Sumber: covid19.go.id & covid19.sumutprov.go.id | Data: 6 Juli 2020, 18.00 WIB
(tambah 1.209 kasus)
64.958
31.798 3.241
267
484
108
1.798
(+70)
29.919
(+814)
(+20)
(+23)
(+7)
(+4)
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook