Harian Analisa, 29 Januari 2021 - page 12

Jumat, 29 Januari 2021
Halaman
12
PLTA dan Investasi
Penerbit
: PT.MediaWartaKencana
PemimpinUmum : SupandiKusuma
PemimpinPerusahaan : SujitoSukirman
PemimpinRedaksi/
PenanggungJawab
: H.Soffyan
WakilPemimpinRedaksi : WarDjamil
ManagingEditor
: PaulusM.Tjukrono
SekretarisRedaksi
: GunturAdiSukma
R e d a k t u r
: AnthonyLimtan,H.Hermansyah,SR.Hamonangan
Panggabean, Hendar Tusmin, Saurma, Tengku
Kamarulzaman,RizalRudiSurya,Zulnaidi,JAnto,
M.AliAkbar,HendraIrawan,DinaNurbetty.
AnggotaRedaksi
: FaisalPardede,Ridwan,FahrinMalau,RamadanZukri
Sagala,RhintoSustono,AmruLubis,MahjijahChair,
Suhayri Ramadan, M. Syahrial Mukmin, Jaholong
Sitanggang, Bardansyah, BambangRiyanto, Dedy
GunawanHutajulu,IsnainiKharisma,Nirwansyah
Sukartara,SyafitriTambunan,YogiYuwasta,Adelina
SavitriLubis,EkoSatriaHandoko,IndahPratiwi,Irin
Juwita, Nur Akmal, Ahmad Nugraha Putra, Rudi
Saputra.
Fotografer
: FerdySiregar,JunaidiGandy,KhairilUmriBatubara,
QodratAl-Qadri.
T e r b i t
: Seminggu7kali
TaripIklan
: Rp.13.000,-permm/kolom(umum)
Rp.10.000,-permm/kolom(kabardukacita)
A l a m a t
: Jl.Jend.A.YaniNo.35-49Medan20111
KotakPos:1481,TelexNo.51326
T e l e p o n
: Redaksi:(061)4156655(5saluran)
Fax.(061)4534116.
Tata Usaha : (061) 4154711 (5 saluran), 4513554,
4524136,4534279.Fax.(061)4151436.
PerwakilanJakarta
: JalanPetojoSelatan13No.16CidengJakartaPusat
Tel.(021)22638895
S I U P P
: SK.MenpenNo.023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985
Tanggal24Desember1985
DicetakOleh
: PT.SURYAMASABADIMAKMUR
Jl.PulauSolorKIMIIMabar-Deliserdang
HARIAN
INDEKSPersepsiKorupsiIndonesia2020melorot.
- Karena benur dan bansos? Hehehe
ooOoo
LIMAratusaninstansipemerintahperlupembinaansistem
merit.
- Apalagi semangat pengabdiannya.
ooOoo
GUBERNURdimintapastikanpeningkatanpemenuhanhak
anak.
- Edukasi terhadap orang tua jangan dilupakan.
ooOoo
BANYAK
sisi positif yang muncul dengan penam-
bahan atau rampungnya proyek pembangkit listrik di
daerah. Di Provinsi Aceh misalnya. Dua proyek
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sedang di-
rampungkan. PLTA Krueng Isep di Kabupaen Nagan
Raya yang dibangun tahun 2010, beroperasi pada 2019
dengan kapasitas 10 MW seraya menanti izin kontrak
dari PLN Pusat untuk 10 MW berikutnya. PLTA
Peusangan 1 dan 2 dengan kekuatan 88 MW di Aceh
Tengah diharapkan segera selesai pembangunannya.
Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat meninjau dua
proyek besar itu pekan lalu menyatakan dua PLTA ini
mendukung masuknya investasi ke Aceh.
Sangat benar. Begitu infrastruktur rampung, sisi-
sisi pembangunan bermunculan termasuk pening-
katan arus angkutan orang dan barang, sehingga
derap aktivitas masyarakat makin membaik. Sektor
perekonomian/perdagangan akan makin menggeliat.
Para pengusaha dalam negeri dan investor asing
biasanya langsung melirik ke daerah-daerah yang
memiliki infrastruktur yang baik. Khusus kehadiran
pembangkit listrik, menjadi salah satu infrastruktur
yang penting, terutama dalam rencana pengusaha
membangun proyek. Keberadaan listrik bagian
menentukan suksesnya proyek yang dirancang.
Begitu dua PLTA di Aceh rampung 100 persen dan
beroperasi penuh, pihak pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten memiliki modal besar lain saat
menawarkan sesuatu kepada pengusaha untuk
datang ke Aceh. Investasi sangat dibutuhkan guna
pembangunan berbagai sektor. Dua kabupaten di
mana dua PLTA itu terletak, tentu memiliki prioritas
tinggi masuk dalam lirikan investor. Kiranya lirikan
itu membuahkan hasil yakni dengan benar-benar
masuknya investasi ke sana, sehingga beberapa
proyek dibangun, apalagi yang terkait sektor
pertanian, perkebunan, pertambangan dan lain-lain.
Menggerakkan hati investor datang ke daerah me-
mang tak mudah. Para pengusaha secara umum
menginginkan kepastian dalam beberapa hal.
Seumpama, kepastian hukummenyangkut lahan (ar-
eal), keamanan di kawasan lokasi, sikap masyarakat
di sekitar teristimewa dalam pemberdayaan sejumlah
warga sebagai karyawan nantinya. Hal penting lain,
seperti proses perizinan, apakah sistem satu atap
tanpa pungutan liar atau masih melalui birokrasi
bertele-tele. Juga infrastruktur, terutama kondisi jalan/
jembatan menuju lokasi dan fasilitas air serta listrik.
Di sini, keberadaan dua PLTA itu, menjadi modal
menjanjikan yang menggugah minat investor.
Kini, harapan masyarakat Aceh tentunya dua PLTA
itu segera selesai. Pemprov dan pemkab setempat
diharapmemberi perhatian lebih serius agar dua PLTA
ini dikerjakan sesuai rencana dan jangan sampai
tertunda, apalagi terbengkalai. Tertunda 3 bulan
misalnya, justru akan berakibat negatif, apalagi jika
tertunda lebih lama. Jadi, peninjauan yang dilakukan
gubernur Aceh itu, kiranya berulang, sehingga dapat
langsung menyaksikan perampungan proyek, selain
menerima laporan tertulis. Ini penting, supaya dua
PLTA yang menjadi bagian dari proyek strategis bagi
pembangunan di Aceh, akan dapat dimanfaatkan
secara maksimal nantinya.
Perhatian dan dukungan dari Jakarta teristimewa
kementerian terkait dan PLN Pusat, hendaknya
maksimal. Artinya, mengikuti proses perampungan
tersebut seraya memberi petunjuk dan bantuan
konkret lainnya, agar dua PLTA itu dalam waktu
segera benar-benar dapat dimanfaatkan. Jangan
biarkan adanya urusan administrasi apalagi terkait
perizinan yang terkatung-katung. Segera proses. Jika
ada kendala, segera pula cari solusi yang tepat.
Infrastruktur penting ini harus digunakan maksimal.
Investasi besar membangun dua PLTA itu, kiranya
terbayar dengan pemanfaatan maksimal. Prinsip-
prinsip ini harus menjadi catatan penting.
Semua pihak diharapkan mendukung pem-
bangunan dua PLTA ini. Masyarakat setempat juga
diminta ikut menjaga proyek penting ini. Partisipasi
publik menjadi bagian dalam pembangunan di sektor
apapun. Karena selain berguna untuk masyarakat
setempat, proyek-proyek itu menjadi bagian dari
pembangunan daerah secara khusus dan bagian
pembangunan nasional. Semoga dua PLTA di Aceh
itu, menjadi kenyataan dalammendukung masuknya
investasi, seperti yang diharapkan gubernur Aceh.
Sekali lagi, semoga menjadi kenyataan.
Menunggu Bangkitnya
Kereta Api Tanah Deli
Oleh: Wisnu AJ
P
residen Joko Widodo (Joko
wi) mengajukan satu nama
sebaga i ca l on t ungga l
Kepala Kepolisian Republik
Indonesia (Kapolri) kepada Dewan Per-
wakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPRRI) untuk dilakukan Fit and Profer
Tes (uji kelayakan) sebagai calon Ka-
polri, untuk menggantikan Jendral Pol
IdhamAzis yang akan mengakhiri masa
tugasnya di lembaga Bhayangkara (Pen-
siun) pada akhir Januari 2021.
Dalam pengajuan calon Kapolri,
untuk yang ketiga kalinya Presiden
Jokowi, mengajukan calon tunggal dari
beberapa nama yang diajukan oleh
Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) ke
DPRRI. Mulai dari Jendral Pol Tito
Karnavian, kemudian Jendral Pol Idham
Azis, dan Komisaris Jendral (Komjen)
Pol Listyo Sigit Prabowo yangmenjabat
selaku Kepala Bagian Badan Reserse
Kriminal Markas Besar (Mabes) Polri.
Berdasarkan surat Presiden tentang
pengajuan calon tunggal Kapolri, maka
pada Rabu 21 Januari 2021, DPRRI me-
ngundang calon tunggal Kapolri Komjen
Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mela-
kukan uji kelayakan sebagai calon Ka-
polri di Komisi III DPR RI. Uji kelaya-
kan yang digelar oleh Komisi III DPRI
itupun berjalan mulus, seluruh Fraksi
yang ada di komisi III menyetujui
Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo untuk
dilantik sebagai Kapolri menggantikan
Jendral IdhamAzis yang akanmemasuki
masa pensiun.
Satu hal yang menarik dalam uji
kelayakan yang dilakukan oleh Komisi
III DPRRI terhadap Komjen Pol Listyo
Sigit Prabowo, tidak terdengar adanya
suara hingar bingar yang bernada sinis
disampaikan oleh anggota Komisi III
DPRRI kepada Listyo Sigit Prabowo
dalam sesi tanya jawab atas paparan pro-
gram yang akan dijalankan oleh Listyo
jika terpilih menjadi Kapolri. Berbeda
dengan rapat kerja Komisi IX DPR RI
dengan Menteri Kesehatan (Menkes)
Budi Gunadi Sadikin, yang dicerca de-
ngan banyak pertanyaan yang menyu-
dutkan sang Menteri oleh anggota Ko-
misi IX DPRRI dr Ribka Tjiptaning,
Ribka tidak sajamelontarkan pertanyaan
pertanyaan yang menyudutkan, akan
tetapi Kader Partai Demokrasi Indone-
sia Perjuangan (PDIP) itu menunjuk-
nunjuk kearah sang Menteri.
Pemandangan seperti itu tidak terlihat
mewarnai jalannya uji kelayakan terha-
dap Listyo. Seluruh Fraksi yang ada di
Komisi III DPRRI, malah memuji pro-
gram program yang dipaparkan oleh
Listyo apa bila terpilih menjadi Kapolri.
Bahkan Fraksi Partai Persatuan Pemba-
ngunan (PPP), yang Islami memberikan
biji buah kakao milik perkebunan PT
RSA. Kemudian Polisi memproses pe-
ngaduan PT RSA, dan mengajukan
Nenek Minah kepengadilan. Walaupun
dalam persidangan yang menjadi perha-
tian banyak dari masyarakat, vonis yang
dijatuhkan hakimdengan hukuman 1 bu-
lan 15 hari denganmasa percobaan 3 bu-
lan dan Nek Minah tidak harus
menjalani penahanan, akan tetapi seperti
yang dikatakan oleh hakim kasus itu
ringan, tapi memcedrai banyak orang.
Kasus nenek Minah, merupakan
cerminan dari keteledoran Polri dalam
menerima pengaduan PT RSA selaku
pemilik kebun. Jika Polri bersikap pro-
fesional, Polri bisa saja menyelesaikan
persoalan itu dengan kewenangannya
dan dikriksi yang dimiliki Polri. Polri di
level bawah harus memahami ini, me-
nyelesaikan sebuah kasus dengan bijak,
dengan cara dan bahasa Polri, untuk me-
nolak pengaduan dari PT RSA. Sesuai
dengan jargon " Pengabdianku terbaik,
melindungi, mengayomi dan melayani
masyarakat. Memang walaupun langit
akan runtuh hukum harus ditegakkan.
Tapi tidak serta merta pula mengabaikan
jalanmusyawarah dalammenyelesaikan
sebuah kasus .
Apa yang disampaikan oleh Listyo
dalam uji kelayakannya sebagai calon
Kapolri, tentu akan mengubah wajah
Polri ke depan. Hukum tidak akan
tumpul ke atas tajamke bawah, memang
telah dibuktikannya ketika Listyo
menjabat Kabareskrim Mabes Polri
dengan menindak tegas para kerabatnya
diintitusi Polri yang terlibat dalamkasus
hukum. Listyo tak gentar menghadapkan
Irjen Pol Napaleon Bonaparte Kepala
Hubinter Polri, dan Brikjen Pol Prasetijo
Utomo Korwas PPNS Bareskrim Polri
yang terlibat kasus boronan korupsi
Bank Bali Djoko Tjandra kemeja hijau.
Tentu apa yang dijanjikan oleh Komjen
Pol Listyo Sigit Prabowo yang akan
membawa Polri kepada perobahan
dengan mengusung konsep Polri Prosisi
menjadi harapan semua masyarakat,
terlebih dalam penegakan hukum dalam
kasus yang ia tamsilkan.
Listyo telah mencanangkan tekadnya
sebagai Kapolri dengan integritas dan
rekam jejaknya yang tidak diragukan
lagi, akan membawa Polri benar benar
sebagai intitusi penegak hukum yang
melayani dan mengayomi masyarakat,
tanpa terkecuali. Sikap tegas yang tidak
banyak bicara merupakan cerminan dari
sikap Kapolri pendahulunya Jendral Pol
Hoegeng Imam Santoso ikon Kapolri
lurus dan jujur. Sikap itu ada pada
Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. ***
Penulis adalah Sekretaris Forum Komunikasi
Anak Daerah (Fokad) Kota Tanjungbalai.
apresiasi atas kehadiran Listyo dengan
membawa pendampingPolwan berjilbab.
Dalam paparannya Listyo menga-
takan bahwa dirinya akan mengusung
konsep transformasi Polri yang presisi
(Prediktif, Responsibilitas, Transparansi
Berkeadilan). Menurutnya konsep ini
merupakan kelanjutan dari konsep
Profesional, Modern, dan Terpercaya
(Prometer) yang telah diusung oleh
pendahulunya Jendral Pol Tito Karna-
vian sebagai Kapolri. Konsep ini me-
nurut Jendral Pol Bintang tiga itu
merupakan fase lebih lanjut dari Polri
Prometer yang telah digunakan pada
periode sebelumnya, dengan pendekatan
Pemolisian berorientasi masalah .
Lebih lanjut mantan Kabareskrim
Mabes Polri itu menjabarkan Respon-
sibilitas dan Transparansi Berkeadilan
menyertai pendekatan Pemolisian pra-
diktif yang ditekankan agar setiap insan
Bhayangkara mampu melaksakan tugas
Polri secara cepat dan tepat respensif,
humanis, transparan, bertanggungjawab,
dan berkeadilan.
Responsibilitas Polri ke depan harus
dimaknai sebagai rasa tanggungjawab
yangdiwujudkandalamucapan, sikapdan
perilaku dalam melaksanakan tugas.
Semuanya ditujukan untuk meyakinkan
kepentingan dan harapan masyarakat
dalammenciptakan keamanan. Transpa-
ransi Berkeadilan di Polri mendatangme-
rupakan realisasi dari prinsip, cara ber-
pikir, dan sistimyang terbuka, akuntabel,
humanis, dan siap untuk diawasi. Trans-
paransi Berkeadilan ini penting, sehingga
pelaksanaan tugas tuga kepolisian dapat
menjamin rasa keamanan dan rasa
keadilanmasyarakat ", ujar Listyo. (CNN
Indonesia, Rabu 21/12021).
Tumpul ke Atas
Dalam menjalani uji kelayakan itu
mantan ajudan Presiden Jokowi jugame-
nyinggu tentang konsep transparansi
Polri yang presisi, tidak ada lagi hukum
yang tumpul Keatas dan tajamke bawah.
Tidak ada lagi kasus nenek Minah, atau
kasus seorang anak menggugat ibunya,
yang merupakan kasus-kasus yang
menjadi sorotan masyarakat.
Untuk kembali menyegarkan ingatan
kita terhadap kasus hukum yang dialami
oleh nek Minah perempuan tua renta
yang berumur 56 tahun yang diadili han-
ya gara-gara mengambil tiga biji buah
kakao milik perkebunan PT Rumpun
Sari Antan (RSA) terjadi pada tahun
2009 yang lalu. NenekMinah penduduk
miskin Desa Darmakradenan, Kecama-
tan Ajibarang Banyu Mas Jawa Tengah
harus menerima kenyataan pahit duduk
sebagai pesakitan dipengadilan negeri
Purwokerto, gara-gara diadukan oleh PT
RSA ke Polisi karena mengambil tiga
Menanti Gebrakan Kapolri Baru
Oleh: H Kliwon Suyoto
Tendensi Latah Smart City
Oleh: Jonathan Manullang
PILKADASerentak 2020 yang
belum lama usai kembali menjadi
panggung politik bagi para kandidat
kepala daerah yang mencari solusi
instan dengan “menjual” konsep
kota cerdas/smart city, tak terkecuali
pasangan Bobby Nasution-Aulia
Rahman yang berlaga dalam Pemi-
lihan Walkota Medan dan keluar
sebagai pemenang menurut hasil
perhitungan resmi Komisi Pemilihan
Umum. Se j ak pe r t ama ka l i
digaungkan Ridwan Kamil di Kota
Bandungmedio 2013 silam, konsep
tersebut kian menjamur dan ramai
digandrungi. Cakupannya kini tak
terbatas pada wilayah perkotaan/ur-
ban, melainkan telah merambah
kabupaten yang menaungi kawasan
kampung/pedesaan (adaptasinya
sering disebut sebagai ‘Smart
Kampung’).
Konsep smart city memang tak
lepas dari basis teknologi nirkabel/
wireless yang semakin praktis. Ha-
rapannya, ketika sistem teknologi
yang terintegrasi semacam itu
diterapkan di seantero kota, maka
masalah-masalah publik yang ter-
sebar di berbagai titik akan semakin
mudah terdeteksi sehingga pe-
nanganannya semakin cepat pula.
Sayangnya, alih-alih memaksimal-
kan pemahaman yuridis hingga
penguasaan teknis terhadap konsep
dimaksud, belakangan justru ba-
nyak politisi atau calon pejabat
publik yang latah menawarkan
reformasi kebijakan publik melalui
smart city. Mengapa demikian?
Regulasi Komprehensif
Problemmendasar pertama keti-
ka kita membicarakan penerapan
sistem kota cerdas adalah payung
hukumdalambentuk peraturan dae-
rah (perda) yang seringkali minim
atau belum ada sama sekali. Hal ini
bahkan terjadi di Bandung, kota
yang kerap dianggap sebagai pionir
konsep smart city di Indonesia
(Sholeh dkk, 2017). Pemkot Ban-
dung menyatakan telah memiliki
394 aplikasi daring yang diklaim
mampumenyelesaikan hingga 70%
masalah perkotaan. Sejak itu pula
banyak kota lain di Indonesia mulai
melirik desain smart city sebagai
inovasi teknologi informasi serta
menjadikan Bandung sebagai ru-
jukan utama.
Ketiadaan regulasi membuat
para aparatur pemerintahan yang
bertindak selaku eksekutor lapa-
ngan kebingungan membangun
skema manajemen sistem hingga
menyusun program taktis. Alhasil
penanganan atas masalah-masalah
publik seringkali terhambat akibat
ketidakmampuan mengerahkan
sistem smart city secara maksimal
praktis selama masa kepemimpinan
Ridwan Kamil di sana.
Kota Surabaya di bawah Tri
Rismaharini sempat mencoba me-
ngembangkan sistem smart city ala
mereka sendiri dan untuk beberapa
waktu berhasil dengan dibuktikan
oleh tingkat kebersihan dan tata vi-
sual kota yang amat ciamik. Namun
ternyata belum semua masalah ur-
ban teratasi dengan basis teknologi
tersebut, ditandai oleh kebijakan
relokasi yang belum memadai
hingga kuantitas limbah lingkungan
yang masih tinggi.
Terobosan smart city termasuk
dalam ranah policy innovation se-
laku bentuk gagasan kebaruan yang
diimplementasikan pemerintah
demi menuntaskan segala jenis
masalah publik (Borras & Edquist,
2013; Edquist, 2011). Terobosan
dimaksud tak bisa lepas dari sepa-
sang ciri fundamental yang mende-
finisikannya: basis teknologi serta
efektivitas pemerintahan (good gov-
ernance). Problem mendasar se-
lanjutnya terkait erat dengan basis
teknologi tersebut.
Untuk mengoperasikan sistem
smart city secara efektif dan efisien
dibutuhkan teknisi/operator/engineer
yang memahami segala seluk beluk
teknologi yang terkandung dalam
beragam aplikasi kota cerdas itu.
Smart Parkingyangdigadang sebagai
program turunan smart city pertama
di Bandung pada 2014 awalnya
menjanjikan, namun implemen-
tasinya hanya bertahan setahun
akibat ketidakpahaman pegawai
pemerintahan terkait serta masya-
rakat umum akan mekanisme pem-
bayaranparkir secara digital tersebut.
Oleh karena itu, sebelum seorang
kepala daerah memutuskan meng-
eksekusi kebijakan publik yang
bertumpu pada desain smart city, se-
baiknya segenap aparatur pemerin-
tahan di daerahnya, terutama yang
berhubungan langsung dengan ber-
bagai aplikasi teknologi yang tengah
dibangun, mendapat pelatihan/
pendidikan digital secara menye-
luruh agar kemampuan operasional
mereka meningkat seturut dengan
implementasi smart city di lapangan.
Kegagalan SDM pemerintahan
sebagai dampak lanjutan dari ren-
dahnya tingkat literasi digital akan
berimbas pada laju proses sosiali-
sasi hingga edukasi publik terhadap
pelaksanaan sistem kota cerdas di
berbagai titik area kabupaten/kota.
Padahal keselarasan/sinkronisasi
antara operator pemerintah dengan
pemahaman masyarakat umum
sangat menentukan keberhasilan
smart city di wilayah tersebut.
Smart City
Sejatinya, selain ketiadaan regu-
lasi yang jelas beserta tingkat
literasi digital SDM yang masih
rendah, terdapat sebuah poin krusial
yang melampaui keduanya: sebe-
lum suatu kabupaten/kota mene-
rapkan sistem kota cerdas, peme-
rintah kabupaten/kota itu harus
terlebih dahulu memastikan bahwa
wilayah administratifnya layak
ditinggali dan kehidupan masya-
rakatnya terjamin dengan baik.
Poin ini yang selalu dilewati
bahkan diabaikan oleh para politisi
dan/atau kandidat kepala daerah
yang menginginkan solusi instan
berbalut jargon bombastis. Be-
berapa pandangan yang populer
mengenai smart city memang ber-
kutat pada koridor pemahaman se-
putar upaya pemanfaatan yang lebih
canggih atas teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) sehingga
(Bersambung ke hal. 14)
PLN Kembali Berulah
SURAT PEMBACA
melayani keluhan-keluhan
pembaca seputar layanan publik, tidak berunsur SARA.
Kirimkan ke redaksi Analisa Jalan Jend. A. Yani No. 35-
49 Medan, atau
, fak (061)
451-4031. Surat diketik antara setengah sampai satu
folio hendaknya dilengkapi alamat, fotokopi KTP atau
identitas lainnyayangmasihberlakudanmencantumkan
nomor telepon yang dapat dihubungi. Redaksi berhak
mengedit atau tidak memuat Surat Pembaca yang tidak
memenuhi kriteria Analisa.
(redaksi)
SUDAH
hampir seminggu, PLN mema-
damkan listrik secara bergilir. Saya sendiri
tidak akan menulis surat pembaca di Harian
Analisa apabila PLN tidak semena-mena
memadamakan listrik. Bukan tanpa sebab,
melalui surat ini saya komplain tegas kepada
PLN. Dimana 3 hari belakangan, saya
melihat sikap PLN yang memadamkan listrik
sudah sangat keterlaluan ketika listrik telah
dipadamkan 10 menit kemudian lampu hidup
kembali untuk 10 menitan, lalu PLN kembali
memadamkan listrik dengan durasi panjang
yaitu sekitar 3-4 jam di hampir seluruh areal
kota Medan sebut saja di daerah Jl. K.L Yos.
Sudarso, Jl. Gaharu, Jl. Letda Sudjono
bahkan di daerah rumah saya di Jl. Wahidin
pun terkena imbas dari pemadaman se-
mena-mena yang dilakukan PLN.
Pada suatu sore hari, saya sempat ke
salah satu JNE kota Medan, karena saya
ingin mengirimkan paket. Namun tiba-tiba
terjadi pemadaman listrik terjadi, dan
seketika itu petugas JNE tersebut kemudian
membuka genset agar JNEmereka bisa ope-
rasional dan ketika genset telah dibuka, listrik
ternyata sudah hidup kembali sehingga pe-
tugas JNE mematikan genset tersebut na-
mun kembali lagi terjadi pemadaman listrik.
Hal seperti ini lah membuat barang elek-
tronik seperti kulkas, laptop, computer dan
sebagainya akan menjadi cepat rusak dika-
renakan adanya ketidak stabilan arus listrik
yang mendukung. Selain itu, pekerjaan pro-
fessional ataupun pekerjaan di kantoran akan
terganggu karena tidak semua computer
memiliki UPS (Uninterruptible Power Supply).
Bayangkan jika pegawai kantor PLN
sendiri sedang mengerjakan tugas deadline
dari atasan, dan terjadilah pemadaman listrik
tiba-tiba sehingga seketika data-data yang
telah diinput menjadi hilang sebagian dan
harus input kembali beberapa data yang tidak
sempat di auto-save computer/laptop, tentu
hal ini akan sangat merepotkan siapapun
yang bekerja.
Meski adanya alasan PLN mengatakan
daya listrik berkurang karena adanya
gangguan, seyogyanya PLN harus secepat-
nya memperbaiki kerusakan tersebut dan
tidak berlarut-larut membiarkan kerusakan itu
karena semisalnya ada masyarakat telat
bayar tagihan listrik maka PLN akan mem-
berikan sanksi tegas kepada masyarakat
tersebut. Dengan demikian, ketika kerusakan
terjadi maka PLN harus segera memperbaiki
hal tersebut karena itu adalah kewajiban PLN
dalam menjamin tersedianya listrik di kota
Medan khususnya. ***
Willy Levon SH
Jl. Lindung, Kota Medan
MM
emasuki tahun 2021,
tanah Deli – Sumatera
Utara – bakal diwarnai
dengan hadirnya laya-
nan kereta api (KA) Perintis pada
beberapa koridor, serta penambahan
jalur KA ke arah selatan sejauh ± 50 km
mendekati (belum sampai) ke Kota-
pinang, melewati kota Rantauprapat
yang selama ini menjadi stasiun akhir
hubungan KA dari kota Medan.
KA Perintis merupakan KA Penum-
pang yang tarifnya disubsidi pemerintah
melalui skema Public Service Obligation
(PSO). Direncanakan operasi KA Perin-
tis meliputi koridor Kualatanjung –
Bandartinggi – Tebingtinggi (± 38 km),
dimana antara Kualatanjung – Bandar-
tinggi (± 21 km) jalur baru yang diba-
ngun untuk mendukung mobilitas pro-
duksi dari Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Sei Mangkei ke Kualatanjung,
sedangkan Bandartinggi – Tebingtinggi
melalui jalur yang sudah ada.
Selain itu pengoperasian KA Perintis
juga direncanakan pada koridor Binjai
– Besitang (± 80 km), memanfaatkan
jalur lama non-operasional dan telah se-
lesai direhabilitasi. Ada 7 stasiun –
Kualabingei, Stabat (Gohor Lama), Tan-
jung Selamat, Tanjung Pura, Gebang, Pa-
ngkalan Berandan dan Besitang – yang
dapat dimanfaatkan masyarakat untuk
mengakses layanan KA Perintis ini.
Tanggal 2 Desember 2020, sumber di
Balai Teknik Perkeretaapian Sumbagut,
Rudi Damanikmengatakan, KAPerintis
Binjai – Besitang direncanakan mulai
beroperasi awal Februari 2021, KA Pe-
rintis Tebingtinggi – Kualatanjung
direncanakan mulai dioperasikan awal
April 2021, sedangkan jalur baru Ran-
tauprapat – Kotapinang diperkirakan
mulai beroperasi Juni 2021. Rencana ini
diharapkan tidak mengalami perubahan
lagi, agar komponen peralatan perke-
retaapian yang sudah dipasang tidak ter-
kena vandalisme. Sebagaimana penulis
saksikan sendiri di antara stasiun Tan-
jung Selamat – Tanjung Pura, banyak pe-
nambat rel (Pandrol), serta pelat ke-
rangka baja jembatan Sei Batang Se-
rangan yang hilang dicuri oknum ma-
syarakat.
Nilai Ttambah
Beroperasinya sejumlah jalur KA di
atas tentunya tidak sekedar mendukung
beroperasinya KA Perintis, tetapi juga
KA Barang pengangkut aneka produksi
dan industri perkebunan. Koridor Be-
sitang – Binjai sebagai bagian dari ko-
ridor menuju pelabuhan Belawan,
berpeluang besar mengalihkanmobilitas
angkutan Crude Palm Oil (CPO) dari
sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di
sekitar stasiunKAyang sudah dibangun.
Stasiun Besitang dapat menjadi sentra
angkutan dari sebagian wilayah Aceh
Tamiang danAcehTimur, serta sejumlah
PKS di sekitarnya. Stasiun Gebang, per-
sis di depan stasiun yang baru dibangun
juga terdapat PKS. StasiunTanjung Pura,
Tanjung Selamat dan Stabat, juga dike-
lilingi sejumlah PKS yang dapat dijadi-
kan andalan memasok komoditas ang-
kutan CPOmenuju pelabuhan Belawan.
Lebih menarik lagi pengoperasian
jalur KA baru Bandartinggi – Kuala-
tanjung dan Kotapinang – Rantauprapat,
yang berpotensi “memangkas” jarak
pengangkutan 118 km. Tentunya bila
angkutan CPO dari kawasan Selatan
diekspor melalui pelabuhan Kuala-
tanjung, tidak melalui pelabuhan Bela-
wan. Jadi, jalur KA Bandartinggi –
Kualatanjung yang semula diproyek-
sikan untukmengangkut logistik industri
dari KEK Sei Mangkei ke Kualatanjung
atau sebaliknya, logistik eks impor dari
Kualatanjung ke KEK Sei Mangkei juga
bermanfaat “memangkas” jarak tersebut.
Selain itu, dioperasikannya jalur KA
Rantaupapat – Kotapinang juga dapat
memperluas layanan KA ke arah Sela-
tan. Kalau selama ini KA Penumpang
Sribilah hanya beroperasi Medan – Ran-
tauprapat pp, nantinya menjadi Medan
– Kotapinang pp. Begitu juga angkutan
CPO dari sejumlah PKS antara Rantau-
prapat – Kotapinang yang selama ini
belum diangkut dengan KA, dapat di-
angkut melalui KA. Hal-hal yang di-
uraikan di atas tentu memberi peluang
nilai tambah (adedd value) produksi
CPO, meningkatkan daya saing (com-
petitiveness) CPO di pasar global.
Perlu Dukungan
Tentunya diperlukan komitmen para
pihak (stakeholders) – Menteri Perhu-
bungan, Gubernur Sumut, para Bupati
terkait dengan daerah asal komoditas
CPO, serta kesiapan PT KAI Divre 1
Sumbagut dan Aceh – untuk mengalih-
kan angkutan CPO dari semula meng-
gunakan truk ke angkutan KA, sehingga
kepadatan lalulintas serta biaya pera-
watan jalan raya akan berkurang.
Bentuk komitmen di atas diharapkan
tertuang dalamSurat KeputusanMenteri
Perhubungan, yang mengatur dan mem-
pertegas KA Divre 1 Sumut dan NAD
untuk mengangkut komoditas CPO dan
hasil industri perkebunan lainnya di
Provinsi Sumut dan NAD. Kemudian di-
ikuti dengan Instruksi Gubernur (Ingub)
Sumut dan NAD yang mengatur tata
laksana, pengawasan serta sanksi atas
pelanggarannya di lapangan.
Dalam konteks ini, para pihak yang
berkomitmen diharapkan dapat menem-
patkanmanfaat ekonomi secara nasional
– urgensi mengurangi kepadatan lalulin-
tas jalan raya, menghemat konsumsi
BBM dan menekan biaya perawatan
jalan raya – di atas kepentingan sektoral.
Tetapi, kemungkinan adanya pihak yang
“terusik” dengan kebijakan ini juga
harus diakomodir.
Misalnya terhadap pengusaha ang-
kutan truk yang kehilangan bisnisnya,
pemerintahwajibmengakomodir kepen-
tingannya agar usahanya tetap bertahan.
Salah satunya dengan menjadikan pihak
yang “terusik” menjadi mitra PT KAI,
menyelenggarakan pengangkutan dari
sejumlah PKS ke stasiun KA, memper-
siapkan tangki timbun CPO atau lapa-
ngan kontener (Container Yard) di
stasiun asal dan tujuan pengiriman CPO.
Kemitraan juga dimungkinkan de-
ngan merakit tangki/ketel dari truk pe-
ngangkut CPO menjadi tangki/ketel
kontainer (Container Tank), yang dapat
dimuat di atas gerbong datar (flat car)
milik PTKAI. Sedangkan truknya dapat
difungsikan sebagai head truck container
untuk feeder transport dari/ke PKS
pedalaman (hinterland).
Model penggunaan container tank ini
(Bersambung ke hal. 14)
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16
Powered by FlippingBook