Halaman
10
Sabtu, 10 Desember 2022
Antara/ArifFirmansyah
LELE BIOFLOK:
Anggota Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Harkat memanen ikan lele sangkuriang (clarias
gariepinus) yang dibudidayakan dengan sistem bioflok di Harkat FarmHouse, Kelurahan Cimahpar, Kota Bogor, Jawa
Barat,Jumat(9/12).BudidayaikanleleyangmerupakanbantuanDirektoratJenderalPerikananBudidayaKementerian
KelautandanPerikanantersebutmampumenghasilkansebanyak1tonikanleleyangkemudiandipasarkanmelaluimedia
sosial dengan harga jual Rp25 ribu per kilogram.
OJK Terbitkan
Ketentuan Batas Maksimum
Pemberian Kredit BPR-BPRS
Aturan diterbitkan dalam rangka
menjaga stabilitas dan mendorong pe-
ningkatan kontribusi BPR dan BPRS
dalam pertumbuhan ekonomi melalui
peningkatan portofolio kredit atau
pembiayaan sektor riil dengan tetap
mengedepankan prinsip kehati-hatian
dan pengelolaan risiko.
Direktur Humas OJK Darmansyah
dalam keterangan resmi di Jakarta,
Jumat (9/12), mengatakan POJK 23/
2022 ini diterbitkan dengan memper-
hatikan keselarasan kebijakan penga-
turan melalui pendekatan principle
based dan harmonisasi dengan keten-
tuan Batas Maksimal Pemberian Kre-
dit (BMPK) dan Batas Maksimal Pe-
nyaluran Dana (BMPD) yang berlaku
bagi bank umum.
Harmonisasi juga dilakukan de-
ngan ketentuan terkini lainnya yang
berlaku bagi BPR dan BPRS seperti
ketentuan Penilaian Tingkat Keseha-
tan yang baru terbit tahun ini, serta
pelaporan secara daring melaluiApli-
kasi Pelaporan OJK (APOLO) oleh
BPR dan BPRS.
OJKmemandang perlunya dukung-
an berkesinambungan terhadap stabili-
tas dan kinerja BPR dan BPRS, oleh
karena itu POJK 23/2022 ini juga men-
cakup kelanjutan pengaturan menge-
Jakarta, (Analisa)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23Tahun 2022 tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pem-
biayaan Rakyat Syariah (BPRS).
nai pengecualian dari ketentuan BM-
PK BPR dan BMPD BPRS untuk
penyediaan dana atau penyaluran dana
dalam bentuk penempatan dana antar
bank.
Penempatan dana tersebut dalam
rangka penanggulangan potensi dan
atau permasalahan likuiditas BPR dan
BPRS lain paling banyak 30 persen
dari modal BPR atau BPRS dengan
persyaratan tertentu, sebagaimana saat
ini diatur dalam kebijakan stimulus
Covid-19 yang akan berakhir pada 31
Maret 2023.
Darmansyah menjelaskan POJK ini
sekaligus mencabut POJK Nomor 49/
POJK.03/2017 tentang Batas Maksi-
mum Pemberian Kredit Bank Perkre-
ditan Rakyat dan PBI No.13/5/PBI/
2011 tentang Batas MaksimumPenya-
luran Dana Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah.
Beberapa penyesuaian pengaturan
dalam POJK 23/2022 ini antara lain
mengenai cakupan Pihak Terkait,
perlakuan BMPK dan BMPD tertentu,
dan penyampaian laporan BMPKBPR
BMPD BPRS.
Penyempurnaan ketentuan BMPK
BPR dan BMPD BPRS diharapkan
dapat mendorong keberlangsungan
usaha BPR dan BPRS sebagai bank
yang cerdas, adaptif, kontributif, dan
berdaya tahan dalam memberikan
akses keuangan usaha mikro dan kecil
(UMK) serta masyarakat dalam ling-
kup daerah atau wilayahnya.
Adapun beberapa pokok ketentuan
antara lain penyediaan dana atau
penyaluran dana kepada seluruh
pihak terkait ditetapkan paling tinggi
10 persen dari Modal BPR atau
BPRS.
Pihak terkait adalah perorangan,
perusahaan, atau badan yang mem-
punyai hubungan pengendalian de-
ngan BPR atau BPRS, baik secara
langsung maupun tidak langsung,
melalui hubungan kepemilikan, hubu-
ngan kepengurusan, dan/atau hubung-
an keuangan.
Sementara penyediaan dana atau
penyaluran dana dalam bentuk pe-
nempatan dana antar bank pada BPR
atau BPRS lain yang merupakan
pihak tidak terkait ditetapkan paling
tinggi 20 persen dari modal BPR atau
BPRS.
Penyediaan dana dalam bentuk
kredit atau penyaluran dana dalam
bentuk pembiayaan kepada satu pe-
minjam atau nasabah penerima fasili-
tas pihak tidak terkait ditetapkan pal-
ing tinggi 20 persen dari modal BPR
atau BPRS.
Selain itu penyediaan dana dalam
bentuk kredit atau penyaluran dana
dalam bentuk pembiayaan kepada satu
kelompok peminjam atau kelompok
nasabah penerima fasilitas pihak tidak
terkait ditetapkan paling tinggi 30
persen dari modal BPR atau BPRS.
(Ant)
Medan, (Analisa)
Program percepatan dan
perluasan digitalisasi yang
dijalankan pemerintah dae-
rah (Pemda) berkolaborasi
bersama Satuan Tugas (Sat-
gas) Tim Percepatan dan
Perluasan Digitalisasi Dae-
rah (TP2DD) yang dibentuk
oleh Bank Indonesia (BI),
akan menguntungkan dae-
rah. Sebab, penerapan digi-
talisasi banyak memiliki
keuntungan antara lain
mampu mengurangi resiko
kebocoran anggaran.
Hal itu dikatakan Direk-
tur Eksekutif Kepala Kantor
Perwakilan Bank Indonesia
(BI) Sumut Doddy Zulverdi ketika ditanya Analisa, Kamis
(8/12) di kantornya terkait keuntungan bagi pemerintah
daerah (Pemda) bila menerapkan digitalisasi untuk
penerimaan dan pengeluaran anggaran di pemerintah
kabupaten/kota se-Sumatera Utara (Sumut).
“Keyakinan kita semua bahwa kalau seluruh transaksi
keuangan daerah baik itu penerimaan (pajak, retribusi),
pengeluaran (belanja) dilakukan secara digital dan elektronik
tanpa menggunakan uang cash, pertama itu kita yakini lebih
efisien.Sebab,tidakbanyakmenggunakanorang,bisalebihcepat,
tidakharusdatangkebank,kekantor,masyakatyangakanbayar
pajak, retribusi dan lain-lain itu lebih cepat, penerimaan dan
pengeluaran pemerintah lebih cepat,” jelad Doddy.
Selain lebih cepat, kata Doddy, juga tepat sasaran, bisa
mengurangi resiko kebocoran anggaran. Menurut Doddy
Zulverdi yang juga Ketua Badan Musyawarah Perbankan
Daerah (BMPD) Sumatera Utara, ada banyak kasus yang
terjadi di Indonesia, seperti contoh yang dilakukan
Pemerintah Kota (Pemko) Medan, telah melakukan elek-
tronifikasi pembayaran parker.
Terbukti, katanya, penerimaan parkir yang diterima
Pemko Medan itu meningkat luar biasa, karena kebocoran
yang selama ini terjadi dari pendapatan parker jadi ber-
kurang, karena langsung masuk secara digital. “Dan itu
semua terjadi dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran
pemerintah daerah, dan kita sangat mendukung itu,” kata
Doddy.
Terkaitpenerimaanpemerintahdaerahdarimasyarakatakan
lebih cepat karena masyarakat pas mau bayar pajak baik itu
pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor
(PKB), retribusi dan lainnya, masyarakat harus datang ke
kantor, macet di jalan, dan semua itu tidak efisien serta lama
lagi waktunya. Sekarang ini, kata Doddy, kalau sudah ada
dokumennya tinggal dibayar saja pakai fasilitas bank.
Begitu juga dengan pengeluaran, bila belummenerapkan
digitalisasi maka pemerintah harus menggunakan uang cash,
uang itu diterima penyedia jasa, misalnya pemerintah
membuat atau membeli produk UMKM untuk keperluan
dinas. Karena menggunakan uang cash itu harus membu-
tuhkan waktu pengambilan uangnya, ada aspek keama-
nannya juga, uangnya diterima lama.
“Kalau pakai elektronik kan atau digital, begitu ditransfer
langsung masuk ke bank penerima, lebih efisien, lebih cepat
dan lebih aman serta kebocoran berkurang dan itu terbukti
di banyak daerah yang sudah menerapkannya,” kata Doddy.
Sejauh ini di Sumut menurut Doddy, di level kabupaten kota
sudah banyak menerapkannya, dan kota yang mendapatkan
penghargaanatauhadiahdaripemerintahpusatuntuktingkatkota
adalahKotaTebingtinggidiSumatera.Doddy tidakmengetahui
persis bagaimana penilaiannya karena BI tidak terlibat, tapi
sepengetahuannya Kota Tebingtinggi lebih tertib dari sisi
melaporkan. Dan diakui Doddy, KotaMedan sebenarnya sudah
cukup bagus.
(mul)
Medan, (Analisa)
Memasukipenghujungtahun2022,
parainvestordipasarmodalumumnya
akan segera merealisasikan rencana-
rencana investasi yang belum dilaku-
kan sepanjang tahun dan menyiapkan
strategiinvestasinyauntuktahun2023
mendatang.
Secara historis, sejak tahun 2012
hingga2021,IndeksHargaSahamGa-
bungan (IHSG) selalu mengalami ke-
naikanpadaakhirtahun.Halitukarena
para investor, baik ritel maupun in-
stitusi berupaya agar kinerja porto-
foliomerekalebihbaik,sehinggapada
saat liburan akhir tahun para investor
berharap agar mereka bisa tenang dan
tidak terlalu memperhatikan naik dan
turunnya harga saham.
“Karena itu, umumnya investor
akanlebihbanyakmengalokasikanda-
na investasi pada saham-saham blue
chips atau saham-saham dengan kapi-
talisasi pasar yang besar dan tercatat
di papan utama Bursa Efek Indonesia
(BEI). Saham-saham blue chip tidak
sefluktuatif saham-saham yang ada di
papan pengembangan dan papan
lainnya. Hal ini karena umumnya in-
vestoryangmengalokasikaninvestasi
ke saham jenis ini merupakan tipe
investor-investor jangka panjang,”
terangKepala Kantor Perwakilan BEI
Jakarta, (Analisa)
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus
Gumiwang Kartasasmita menyampaikan
bahwa Indonesia tengah mengejar untuk me-
manfaatkanpotensipasarprodukhalalglobal.
“Kami melihat betapa besar potensi
pasar dan permintaan produk-produk halal.
Bukan hanya untuk domestic market, tapi
juga global. Potensi market ini yang ingin
kami kejar, khususnya untuk ekspor, kalau
dalam negeri itu otomatis, industri kita
tidak boleh ketinggalan kereta,” kata Men-
perinAgus Gumiwang di Jakarta, Jumat (9/
12), saat menghadiri gelaran Indonesia
Halal Industry Awards (IHYA) 2022,yang
dihadiri Menteri Koordinator Perekono-
mian Airlangga Hartarto.
Menperin menyampaikan banyak pro-
duk halal yang justru menguasai pasar glo-
bal, diproduksi oleh negara dengan mayo-
ritas non-muslim.
Oleh sebab itu, lanjutnya, Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) melakukan
inisiatif untuk memberikan penghargaan
melalui IHYA untuk mendorong agar se-
makin banyak perusahaan-perusahaan in-
dustri masuk ke pasar global dan meme-
nuhi permintaan produk halal global.
Kebijakan pemerintah dalam pember-
dayaan industri halal, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri
Nasional, pada 2020-2024 dilakukan me-
Doddy Zulverdi
Penerapan Digitalisasi Mampu
Kurangi Resiko Kebocoran
Jakarta, (Analisa)
Menteri Koordinator Bidang Pereko-
nomian Airlangga Hartanto menyatakan
ekonomi Indonesia mampu menunjukkan
pencapaian impresif di berbagai leading
indicator di tengah tantangan kondisi keti-
dakpastian global saat ini.
“Di tengah kondisi ketidakpastian dan
eskalasi dampak the perfect storm global,
perekonomian kita justru menunjukkan re-
siliensi dengan capaian impresif di berbagai
leading indicator,” katanya di Jakarta,
Jumat (9/12).
Airlangga menuturkan pencapaian ini
tidak terlepas dari serangkaian kebijakan
extraordinary measures dengan konsep
people first policy yang diambil pemerintah
dalam program penanganan Covid-19 dan
pemulihan ekonomi nasional.
Vaksinasi sebagai game changer dalam
penanganan pandemi terus diakselerasi
yang hingga saat ini tercatat telah dilakukan
sebanyak lebih dari 445 juta dosis.
Hingga 6 Desember 2022, vaksinasi
dosis pertama tercatat telah diberikan
sebanyak 203.759.538 atau 86,83 persen
dari target sedangkan dosis kedua sebanyak
174.345.886 atau 74,3 persen dari target.
Kemudian dosis ketiga sebanyak
67.235.823 atau 28,65 persen dari target
dan dosis keempat sebanyak 959.495 atau
4,17 persen dari target.
Pemerintah juga telah melakukan
vaksinasi booster kedua untuk lansia guna
memitigasi dampak sub varian baru omi-
cron dan menetapkan PPKMLevel 1 untuk
semua kabupaten dan kota.
Seiring semakin terkendalinya kasus
Covid-19, perekonomian nasional untuk
2022 mampu mencatatkan kinerja solid de-
ngan pertumbuhan 5,72 persen (yoy) pada
kuartal III atau 1,81 persen (qtq) dan tetap
memiliki prospek untuk bertengger pada
5,2 persen (yoy) pada akhir tahun.
Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh
5,39 persen (yoy) dan PMTB tumbuh 4,96
persen (yoy) sedangkan sektor transportasi
dan pergudangan serta akomodasi dan
makanan minuman juga kembali pulih.
Prospek positif itu diperkirakan terus
berlanjut pada 2023 yaitu ekonomi nasional
diperkirakan tumbuh 5,3 persen (yoy)
sejalan dengan skenario sejumlah lembaga
internasional yang memprediksi ekonomi
Indonesia tahun depan tumbuh 4,7 persen
sampai 5,1 persen.
Pertumbuhan impresif turut didorong
kinerja ekonomi spasial yang menguat di
berbagai wilayah mulai dari Pulau Jawa
56,39 persen, Sumatera 22 persen, Kali-
BEI Beberkan Strategi Investasi
Akhir Tahun
Sumut,PintorNasution,Jumat(9/12).
Ia mengatakan, pada akhir tahun ini
terutama di bulan Desember juga men-
jadi waktu bagi para investor untuk
kembali melakukan evaluasi atas por-
tofolio investasi. Ada beberapa langkah
yang bisa dilakukan yakni pertama, me-
ngevaluasiperkembanganhasilinvestasi,
kedua, mencari informasi mengenai
outlook atau prediksi atas situasi pasar
finansial, sehingga bisa melakukan
penyesuaian komposisi portofolio.
“Kemudian, ketiga, mengevaluasi
apakah komposisi portofolio saat ini
masihsesuaidenganjangkawaktudan
tujuan investasi yang ingin dicapai.
Setelah evaluasi dilakukan, maka ha-
silnya akan menjadi dasar untuk me-
lakukan rebalancing portfolio. Con-
tohnya, di awal tahun komposisi por-
tofolioseoranginvestorsebanyak70%
ada di saham dan 30% di obligasi.
Kemudian,padakuartalketigamenje-
langakhirtahunternyatapotentialgain
saham melebihi keuntungan dari in-
vestasi di obligasi. Sehingga terjadi
perubahankomposisimenjadi90%da-
na dalam bentuk saham dan 10%dana
obligasi,” jelasnya.
Disebutkannya,padaprosesevalua-
siitulah,investorharusmemperhatikan
apakah dana investasinya telah ber-
kembang sesuai dengan harapan dan
tujuankeuanganyangtelahditetapkan
sebelumnya.Karena,seiringberjalan-
nya waktu, perubahan dapat terjadi
padaprofilrisiko,portofolioinvestasi,
tujuan, dan jangka waktu investasi
setiap investor.
“Oleh karena itu, perlu dilakukan
rebalancing portfolio yang bisa dila-
kukan dengan cara pemindahan (swit-
ching) antar kelas aset, ataupun
penambahan dana baru secara berkala
(dollarcostaveraging).?Bagiinvestor
denganprofilrisikomoderatyangingin
mengejar ketertinggalan, bisa mema-
sukkan sedikit porsi saham untuk me-
ningkatkanimbalhasilpadaportofolio.
Sementara untuk investor yang kon-
servatif,sebaiknyatidakmemasukkan
produk saham ke dalam portofolio-
nya,” pungkasnya.
Sedangkan, untuk investor tipe
agresif,imbuhnya,bisamengisisemua
portofolio dengan instrumen saham
atau mengalokasikan sedikit ke surat
utang negara atau obligasi korporasi
sebagai pengaman jika pasar saham
sedang mengalami guncangan.
“Pemilihanprodukinvestasimenje-
langakhir tahundanprospek investasi
di masa depan akan memberikan
peluang untuk para investor di pasar
saham mewujudkan tujuan keuangan
jangka panjangnya,” tukasnya.
(tiwi)
Jakarta, (Analisa)
Bank Indonesia (BI) memperkira-
kan inflasi pada Desember 2022
mencapai 0,37 persen dibandingkan
bulan sebelumnya (month-to-month/
mtm).
Direktur Eksekutif Kepala Departe-
men Komunikasi BI Erwin Haryono
dalam keterangan resmi di Jakarta,
Jumat (9/12), menyebutkan perkiraan
tersebut berasal dari Survei Peman-
tauan Harga (SPH) pada minggu
kedua Desember 2022.
Komoditas utama penyumbang in-
flasi Desember 2022 sampai dengan
minggu kedua yaitu telur ayam ras
sebesar 0,07 persen (mtm), serta beras,
BI Perkirakan Inflasi Mencapai 0,37%
tomat dan emas perhiasan masing-
masing sebesar 0,03 persen (mtm).
Di samping itu, daging ayam ras,
minyak goreng dan rokok kretek fil-
ter masing-masing menyumbang
inflasi sebesar 0,02 persen persen
(mtm), serta cabai rawit, kangkung,
bensin, dan tarif air minum PAM
masing-masing menyumbang pada
inflasi sebesar 0,01 persen (mtm).
Sementara itu, terdapat sejumlah
komoditasyangmenyumbangdeflasipada
periodeiniyaitucabaimerahdanbawang
merahdenganandildeflasimasing-masing
sebesar0,01persen(mtm).
Bank Indonesia terus memperkuat
koordinasi dengan pemerintah dan
otoritas terkait serta mengoptimalkan
strategi bauran kebijakan untuk
menjaga stabilitas makroekonomi dan
sistem keuangan guna mendukung
pemulihan ekonomi lebih lanjut.
Sebelumnya Bank Indonesia (BI)
dalam RencanaAnggaran Tahunan BI
(RATBI) menargetkan inflasi Indeks
Harga Konsumen (IHK) pada 2023
menurun ke level 3,61 persen diban-
dingkan periode yang sama tahun
sebelumnya (year-on-year/yoy).
Selain mengendalikan inflasi, pada
tahun depan BI juga akan terus
mengendalikan nilai tukar rupiah agar
lebih stabil, bahkan lebih menguat ke
level Rp15.070 per dolar AS.
(Ant)
Jakarta, (Analisa)
Pemerintah memperkuat peran Komite
Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP)
dalam pengelolaan isu terkait fasilitasi per-
dagangan di Indonesia seiring dengan dina-
mika perekonomian global yang semakin
tidak menentu.
Plt Deputi Bidang Koordinasi Pernia-
gaan dan Industri Kementerian Koordinator
(Kemenko) Bidang Perekonomian selaku
Ketua Pelaksana Harian KNFP Susiwijono
Moegiarso mengatakan dinamika pereko-
nomian global perlu direspon untuk men-
jaga kinerja perdagangan Indonesia.
“Perkembangan dinamika pereko-
nomian global perlu direspon dengan baik
oleh negara-negara di dunia termasuk In-
donesia,” katanya, di Jakarta, Jumat (9/12).
Penguatan KNFP bertujuan untuk
mendorong kemudahan berusaha, kelan-
caran arus barang bahan baku/penolong
kebutuhan industri dan barang konsumsi
maupun perekonomian Indonesia pada
umumnya.
Fasilitasi perdagangan sendiri bertujuan
meningkatkan perdagangan global melalui
peningkatan transparansi dan simplifikasi
prosedur ekspor dan impor guna memper-
cepat pergerakan, pelepasan dan pembe-
basan atau release and clearance barang,
termasuk barang dalam transit.
Indonesia telah membentuk KNFP pada
2018melaluiKeputusanMenteriKoordinator
Bidang Perekonomian Nomor 199 Tahun
2018jo.Nomor284Tahun2018dengantugas
mengoordinasikan penanganan isu fasilitasi
perdagangan yang berkaitan pelaksanaan
WorldTradeOrganization(WTO)sertaTrade
FacilitationAgreement (TFA).
Komite ini diketuai oleh Menteri Koor-
dinator Bidang Perekonomian denganWa-
kil Ketua I Menteri Perdagangan danWakil
Jakarta, (Analisa)
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM)
menginginkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) diberi kesempatan untuk membuat produk baru
yang sesuai dengan spesifikasi produk pasar internasional
maupun usaha besar.
“Maka dari itu perlu dilakukan pembinaan UMKM dan
bantuan uji coba membuat prototipe oleh K/L (Kementerian/
Lembaga) teknis dan perguruan tinggi serta pendampingan
sertifikasi, pembiayaan, dan desain produk. Hubungan
kemitraan ke depan dapat membentuk dan memperkuat
ekosistem Hexahelix rantai pasok yaitu pemerintah, per-
guruan tinggi, pengusaha, komunitas, media, dan per-
bankan,” ucap Deputi Bidang UKM Kemenkop Hanung
Harimba dalam keterangan resmi, di Jakarta, Jumat (9/12).
Lebih lanjut dia menyatakan saat ini pemerintah me-
ngajak industri yang berbasis nilai tambah menjadi
penggerak kinerja ekspor melalui sejumlah insentif.
Sejumlah industri kreatif antara lain furnitur,
homedecor, dan homeware, kata dia, memiliki keung-
gulan kompetitif dibanding negara lain, karena tak ada
negara dengan kepemilikan limpahan bahan baku
sebagaimana Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai
ekspor furnitur dari kayu nasional pada September 2022
mencapai 395,5 juta dolar AS atau sekitar Rp5,62 triliun.
Demi meningkatkan capaian ekspor dari sektor furnitur,
Hanung menganggap perlunya kemitraan antara usaha besar
dan pelaku UMKM.
“Sesuai arahan Presiden untuk membentuk kemitraan
UMKM dengan usaha besar dalam rantai produksi global
meningkatkan peluang UMKM naik kelas, saya mengha-
rapkan kemitraan ini tercipta pada level yang sama. (Selain
itu) diharapkan agar menguntungkan kedua belah pihak,
memberikan peluang bagi UKM untuk masuk pada rantai
pasok utama, tidak terbatas pada supply bahan pendukung,
dan memberikan transfer teknologi, dan pendampingan
kualitas produk UKM,” ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) Srie Nurkyatsiwi mengatakan upgrad-
ing UKM dapat ditempuh melalui peningkatan kemitraan
usaha antar usaha mikro kecil dan usaha menengah besar,
peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi
wirausaha, peningkatan penciptaan peluang usaha dan start
up, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan
Industri 4.0.
(Ant)
Ekonomi RI Mampu Tunjukkan
Pencapaian Impresif
mantan 9,42 persen, Sulawesi 7,11 persen,
Bali Nusra 2,74 persen dan Maluku Papua
2,43 persen.
Kondisi inflasi nasional yang sempat
dipicu oleh kenaikan harga BBM pada Sep-
tember dan melaju hingga sebesar 5,71
persen pada Oktober pun relatif telah
terkendali dan turun menjadi 5,42 persen
pada November.
Tingkat inflasi Indonesia terhitung lebih
baik dari banyak negara lainnya sepertiAr-
gentina 88 persen, Turki 85,5 persen, Unit-
ed Kingdom 11,1 persen dan Uni Eropa
10,7 persen.
“Artinya dengan tantangan yang sama
tapi Indonesia bisa mengelola lebih baik
angka-angka tersebut walaupun di Indone-
sia kenaikan harga energi “dibeli” oleh pe-
merintah,” ujar Airlangga.
Menurutnya, perkembangan positif in-
flasi tidak terlepas dari pengaruh sinergi
kebijakan yang erat antara pemerintah
pusat dan daerah, Bank Indonesia, Tim Pe-
ngendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-
TPID) serta Gerakan Nasional Pengen-
dalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Pemerintah juga telah melakukan upaya
stabilisasi harga melalui kebijakan 4K yaitu
keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan,
kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
Meski dibayangi potensi penurunan
harga komoditas dan pelemahan permin-
taan global, capaian positif turut terjadi di
neraca perdagangan yang pada Oktober
2022 surplus 5,67 miliar dolar AS atau
melanjutkan surplus selama 30 bulan
berturut turut sejak Mei 2020.
Surplus neraca perdagangan itu merupa-
kan imbas dari kinerja ekspor tahun ini
yang menguat didominasi oleh peningkatan
harga komoditas ekspor khususnya pada
komoditas ekspor utama Indonesia seperti
batu bara, CPO dan besi baja.
Pada November 2022, sektor manu-
faktur juga menunjukkan kinerja positif
dengan capaian PMI Indonesia yang tetap
terjaga di level optimis pada posisi 50,3.
Terakhir, akselerasi pertumbuhan ekono-
minasionaltahuninisekaligusdidukungoleh
peningkatan kinerja leading indicator di
sektor ketenagakerjaan yang terus membaik
dalam kemampuan menyerap tenaga kerja
meski didominasi sektor pertanian.
Dibanding Agustus 2021 yang masih
tercatat 6,49 persen, tingkat pengangguran
terus mengalami penurunan menjadi 5,86
persen pada Agustus 2022 diikuti penu-
runan jumlah penduduk usia bekerja ter-
dampak Covid-19 menjadi sebanyak 17,17
juta orang.
(Ant)
Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan
Diperkuat Perannya
Ketua II Menteri Keuangan serta berang-
gotakanMenteri dan Kepala Lembaga yang
mengelola isu fasilitasi perdagangan. Ter-
dapat juga Pelaksana Harian, Koordinator
Bidang, dan Sekretariat untuk mendukung
pelaksanaan tugas KNFP.
Dalam rangka penguatan kelembagaan,
akan dilakukan revisi Kepmenko Pereko-
nomian Nomor 199 Tahun 2018 jo. Nomor
284 Tahun 2018 dengan beberapa pokok
perubahan.
Pokok perubahan itu antara lain menge-
nai pembaharuan struktur organisasi,
sinkronisasi susunan keanggotaan, per-
luasan cakupan tugas dan fungsi KNFP ser-
ta memperjelas mekanisme kerja dan tugas
masing-masing struktur KNFP.
KNFP juga telah melaksanakan Rapat
Koordinasi di Jakarta pada Rabu (30/11)
dengan kesepakatan berupa ProgramKerja
KNFP Tahun 2023 yang mencakup empat
agenda yaitu penguatan kelembagaan,
pengembangan enquiry point, monitoring
dan evaluasi serta sosialisasi.
Lebih lanjut, untuk penguatan koor-
dinasi isu fasilitasi perdagangan secara na-
sional, maka seluruh Kementerian/Lem-
baga (K/L) yang mengelola isu fasilitasi
perdagangan diminta menyampaikan
informasi dan berkoordinasi dengan KNFP
melalui Sekretariat KNFP.
Seluruh K/L anggota KNFP menye-
pakati untuk memberi dukungan dan
komitmen pada KNFP sesuai dengan peran,
tugas dan fungsinya masing-masing sesuai
Kepmenko mengenai KNFP.
“Satu hal yang perlu saya garisbawahi
yaitu sinergitas. Dukungan penuh dan kon-
kret dari seluruh anggota KNFP ini yang
mampu menggerakkan roda KNFP secara
menyeluruh dan berkesinambungan,” ujar
Susiwijono.
(Ant)
Indonesia Kejar Potensi Pasar
Halal Global
lalui penyusunan kebijakan industri halal.
Hal tersebut berupa penguatan infras-
truktur industri halal, penerapan sistem
jaminan produk halal, pemberian insentif
fiskal dan non fiskal industri halal, serta
kerja sama internasional dalam rangka
akses bahan baku halal.
MenperinAgus menyampaikan Kemen-
perin tahun ini telah memfasilitasi sertifi-
kasi kompetensi untuk auditor halal dan
penyelia halal. Kemudian memfasilitasi
sertifikasi industri halal dengan target
10.050 industri.
Dalam pelaksanaan kegiatan IHYA 2022
Kemenperin melibatkan berbagai pemang-
ku kepentingan lintas sektor dari kalangan
lembaga pemerintah, non-pemerintah,
industri, organisasi masyarakat, asosiasi,
dan akademisi, mulai dari tahap penyu-
sunan kategori, hingga penjurian dan
penetapan rekomendasi pemenang.
“Kami juga melakukan berbagai per-
baikan dengan belajar dan berkaca pada
pelaksanaan tahun lalu, IHYA 2021. Salah
satunya yang paling penting adalah per-
baikan dari segi pendaftaran dan penilaian
peserta,” ujar Menperin Agus.
Adapun dari 315 peserta yang telah men-
daftarkan melalui portal resmi IHYA 2022,
setelah melalui tahap verifikasi secara
administrasi dan penilaian, maka tersaring
menjadi 52 peserta yang dinominasikan
sebagai pemenang IHYA 2022.
(Ant)
UMKM Diberi Kesempatan
Bikin Produk Global
