Nasional
Sabtu, 10 Desember 2022
Halaman
5
Hasil Survei
17,28% Aparatur MA Berpotensi
Timbulkan Masalah
Antara/andrisaputra
PERUBAHAN PERILAKU:
Sekelompok kera hitam Sulawesi (macaca nigra) muncul di tepi jalan yang
membawa kemasan minuman yang dibuang oleh warga di Kawasan Cagar Alam Gunung Sibela Desa Kampung
Makian, Pulau Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Jumat (9/12). Perilaku satwa liar yang dilindungi
tersebut kini kian berubah akibat perilaku warga setempat yang sering membuang sampah plastik dan bekas
minuman di sekitar lokasi Cagar Alam meskipun telah dilarang dan diingatkan oleh petugas BKSDA setempat.
Jakarta, (Analisa)
Wakil Ketua Mahkamah Agung
(MA) bidang Non-Yudisial Sunarto
menyebutkan berdasarkan survei
Indeks Integritas Nasional yang
dilakukan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) mengungkapkan se-
kitar17,28%aparaturMAdanbadan
peradilan berpotensi menimbulkan
masalah seperti korupsi.
"Dari hasil survei itu Mahkamah
Agung mendapatkan hasil 82,72%.
Jadikesimpulankami,terutamasaya
pribadiada17,28%aparaturMAber-
potensimenimbulkanmasalah,"kata
Sunarto di Jakarta, Jumat (9/12).
Diamenyebutkansekitar17,28%
aparatur MA maupun badan per-
adilanyangberpotensimenimbulkan
masalah menjadi pekerjaan rumah
yang mesti diselesaikan.
Meskisebatasberpotensi,Sunarto
memandang perlu antisipasi sedini
mungkin. Apalagi, sesuai dengan
cetak biru yang disusun lembaga
tersebut, MA ingin mewujudkan
badan peradilan yang berwibawa.
"Jadi, kalau tahun 2035 ada
(hakim) yang kena operasi tangkap
tangan lagi atau melanggar hukum,
maka cetak biru itu gagal," jelasnya.
Oleh karena itu, mantan Hakim
TinggiPengadilanTinggiGorontalo
tersebut mengatakan perlu kerja
keras agar 17,28%atau sekitar tujuh
hakim dari 47 hakim agung di MA
terus diingatkan supaya tidak
menimbulkan masalah seperti terli-
bat kasus korupsi.
"Itu potensi belum tentu melaku-
kan. Tapi Insya Allah 82% sisanya
itu tidak tersentuh walaupun nama-
nya dijual kemana-mana," ujar dia.
Sunarto juga menyinggung soal
hakim yang sedang terjerat kasus
hukum.
MA memastikan tidak akan
mengintervensi kasus yang sedang
menjerat hakim agung maupun
hakim yustisial serta para pegawai
yang berada di bawah naungan
lembaga itu oleh KPK.
"Kamimenghormati.Kalaukami
berkomentar nanti kelihatan ada
intervensiataumempertahankanatau
membela korps, itu tidak boleh,"
tegasnya.
Sunarto kembali menegaskan,
MAmemastikanakanmenghormati
setiapproseshukumyangdilakukan
oleh lembaga antirasuah tersebut.
MA menyakini KPK melakukan
suatu tindakan sudah sesuai kewe-
nangan nya.
Terakhir,HakimAgungkelahiran
Sumenep 1959 tersebut menyakini
sebagai lembaga penegak hukum,
KPK pasti memahami regulasi atau
aturanhukumsehinggamenetapkan
duahakimagungmaupunduahakim
yustisial sebagai tersangka.
Dibersihkan Setahun
Pada kesempatan yang sama
Sunarto optimis bisa membersihkan
para aparatur bermasalah dalam
waktusatutahunapabilamempunyai
kewenangan penyadapan layaknya
KPK.
"Saya janji dalam waktu satu ta-
hun, sebanyak 17,28% yang berpo-
tensi bermasalah itu kami habisin,"
kata Sunarto.
Sayangnya, sebut Sunarto, MA
tidakmemilikikewenanganataukua-
sa menyadap aparatur yang berpo-
tensibermasalahlayaknyaKPKatau
Polri.
"Bagaimana kami menyeberangi
Selat Sunda, tetapi tidak dikasih
pelampung, sementara ombaknya
segitu," katanya menganalogikan.
Akan tetapi, di tengah keterba-
tasan yang ada, MA berjanji akan
terusbekerjamaksimalmemperbaiki
keadaan,terutamamasalah-masalah
yangterjadidilingkunganperadilan.
Meskipun baru sebatas berpo-
tensi, MA memandang perlu antisi-
pasi sedini mungkin terhadap apara-
tur di lingkungan MA. Apalagi, se-
suai dengan cetak biru yang disusun
lembaga tersebut, MA ingin mewu-
judkan badan peradilan yang ber-
wibawa.
(Ant)
Jakarta, (Analisa)
TimforensikdariRumahSakitCipto
Mangunkusumo (RSCM) dan Rumah
Sakit Bhayangkara menyatakan satu
keluarga yang beranggotakan empat
orang yang meninggal di dalam rumah
di Kalideres, Jakarta Barat, meninggal
karena sakit.
"Dengan jelas dan yakin kami dapat
nyatakan penyebab kematian Bapak
Rudiyantoadalahpenyakitpadasaluran
cernadanIbuReniadalahkelainanpada
payudara," kata Ahli Forensik Rumah
SakitBhayangkaradr.AsriMPralebda
di Jakarta, Jumat.
Dia juga menyatakan penyebab
kematian dua orang lainnya yakni
Budiyanto dan Dian, juga disebabkan
oleh penyakit.
"Sebab kematian yang pasti Pak
Budiyantoadalahseranganjantungyang
baruatauakut,sebabkematianIbuDian
adalah gangguan pernapasan yang
disertaipenyakitpernapasan,"kataAsri.
Asri juga menyatakan pemeriksaan
kepadakeempatjenazahjugamenyata-
kan tidak ada tanda-tanda kekerasan.
Padakesempatanyangsama,Kepala
Instalasi Forensik RSCM dr. Ade Fir-
mansyah Sugiharto menyatakan hasil
otopsi pada keempat jenazahmenemu-
kanadanyapetunjukpenyebabkematian
empat orang tersebut
"Setelah kita lakukan pemeriksaan
luar dalam, kita lakukan pemeriksaan
penunjang dan akhirnya pemeriksaan
histopatologi forensik, dan kami
bersyukur bahwa ternyata masih ada
petunjuk terkait kelainan pada organ
mengarahkepadapenyebabkematian,"
ujar Ade.
Atasdasarhasilpemeriksaanforensik
tersebut dan hasil penyelidikan oleh
petugaskepolisiandilapangan,penyidik
Kematian Satu Keluarga di Jakarta
Tim Forensik Sebut Meninggal
Karena Sakit
PoldaMetroJayamenyatakantidakada
unsur pidana dalam kejadian tersebut.
Pihak kepolisian selanjutnya akan
menghentikan proses penyelidikan
dalam kasus tersebut.
"Ke depan kasus ini akan kami
hentikan penyelidikannya," kata
DirekturReserseKriminalUmumPolda
MetroJayaKombesPolHengkiHaryadi
di Jakarta, Jumat.
Penemuan meninggalnya satu ke-
luargadalamkeadaanterkuncididalam
rumah tersebut, berawal ketika ketua
RT setempat mencium bau busuk dari
dalam rumah korban pada Kamis (11/
10) sekitar pukul 18.00 WIB.
Ketua RT kemudian langsung me-
lapor ke Polsek Kalideres terkait te-
muan bau busuk itu. Bersama polisi,
ketua RT akhirnya mendobrak masuk
ke dalam rumah tersebut.
Ketika pintu utama dibuka, petugas
mendapatiempatmayatditigaruangan
berbeda, yakni ruang tamu, kamar
tengah, dan ruang belakang.
Polisilangsungmelakukanpemerik-
saan di sekitar lokasi. Setelah itu, ke-
empat korban kemudian dievakuasi ke
Rumah Sakit Polri Kramat Jati (Jakarta
Timur) untuk proses autopsi.
Polda Metro Jaya (PMJ) menegas-
kan, analisis awal penyidik terkait satu
keluarga yang ditemukan tewas di
Kalideres, bukan disebabkan oleh
kelaparan.
Penyidik PMJ juga mematahkan
dugaan yang menyebut kematian satu
keluarga itu adalah akibat aksi peram-
pokan.
Dugaanperampokanbisadipatahkan
setelah tim penyidik menemukan ada-
nya bukti digital komunikasi dari salah
satu penghuni rumah untuk menjual
sejumlah barang dari rumah tersebut.
Pihak kepolisian juga telahmelacak
danmemintaiketerangankepadapihak
pembeli barang tersebut dan atas dasar
keterangandantemuanpenyidik,maka
dugaan perampokan bisa dipatahkan.
Pemeriksaan terhadap tiga orang
saksi terkait kasus tersebut juga
mengungkapkan fakta bahwa ada
anggota keluarga tersebut yang telah
meninggalsejakMei2022,namuntidak
dilaporkan.
Secara total, tim penyidik telah me-
meriksa 28 orang saksi yangmengarah
kepada pengungkapan kasus tersebut.
Nihil Indikasi Pidana
Pihak penyidik PMJ juga menyebut
tidak ada indikasi tindak pidana dalam
kasus kematian satu keluarga berang-
gotakan empat orang di Kalideres,
Jakarta Barat.
"Tidak ditemukan adanya peristiwa
pidana yang menyebabkan kematian
empat orang tersebut," kata Direktur
Reserse Kriminal Umum Polda Metro
Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi di
Jakarta, Jumat.
Hengki menyatakan tidak adanya
indikasi bunuh diri maupun pembu-
nuhan dalam kasus tersebut.
Kesimpulanpenyidikjugadidukung
olehkesimpulantimlaboratoriumforen-
sik, tim kedokteran forensik, tim psi-
kologi forensik, dan ahli sosiologi aga-
ma.
Atas kesimpulan tersebut, pihak
kepolisian akan menghentikan proses
penyelidikan kasus tersebut.
"Ke depan kasus ini akan kami hen-
tikan penyelidikannya," kata Hengki.
Kesimpulan yang didapat dari hasil
penyelidikan gabungan menyatakan
bahwakeempatorangtersebutmening-
gal secara wajar.
(Ant)
Antara/hafidz mubarak a
PERALATAN LABORATORIUM FORENSIK:
Ketua Dewan Pengawas (Dewas)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) dan
anggota Dewas KPK Albertina Ho (kiri) mendengarkan penjelasan petugas KPK tentang
alat yang digunakan dalam laboratorium forensik saat dipamerkan pada peringatan
Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Jakarta, Jumat (9/12). Peralatan
laboratorium forensik digunakan untuk mendalami barang bukti kasus korupsi yang
bermuatan digital agar KPK tidak terkecoh dengan pelaku korupsi yang memindahkan
hasil kejahatannya ke ranah digital.
Jakarta, (Analisa)
Ketua Umum DPP Ikatan Avdokat Indonesia (Ikadin)
Adardam Achyar menyatakan Ikadin pada periode
kepengurusan2022-2027fokuspadakonsolidasi,kelembagaan
dan pembenahan struktur organisasi dari pusat hingga daerah.
"Program Ikadin ke depan tidak banyak-banyak. Pertama,
konsolidasikelembagaan,yaknimembenahistrukturdaripusat
sampai daerah,” kata Adardam keterangannya di Jakarta,
Jumat.
Selain itu, pihaknya akan melakukan pembenahan
administrasi keanggotaan, integritas advokat, meningkatkan
pelayanan dan penyuluhan hukum, serta akan lebih responsif
menanggapi segala perkembangan penegakan hukum.
“Juga segala perkembangan menyangkut penegak hukum
dan segala perkembangan yang menyangkut dengan politik
hukum. Jadi, mungkin Ikadin akan lebih fokus kepada
perkembangan politik hukumnya,” kata dia.
Ikadin juga tetap konsisten mendukung Perhimpunan
Advokat Indonesia (Peradi) sebagai satu-satunya organisasi
advokat,sebagaimanayangdiamanatkanUUAdvokatNomor
18 Tahun 2003.
“Bagi Ikadin, mendukung Peradi berarti melaksanakan
perintah undang-undang. Keberadaan Peradi sebagai satu-
satunyaorganisasiadvokatsejalandenganspiritIkadin,yakni
diperlukan satu organisasi advokat yang memiliki wewenang
untuk melakukan ujian, pengangkatan, pengawasan, dan
pendidikan advokat,” ucapnya.
Sebelumnya, Ikadin menggelar pelantikan pengurus DPP
Ikadin periode 2022-2027 pada Kamis malam, 8 Desember
2022. Pelantikan itu merupakan kelanjutan dari Musyawarah
Nasional(Munas)XIkadindiSurabaya,JawaTimur,pada29-
30 September 2022.
“Munas tersebut telah menetapkan saya sebagai ketua
umum dan diberikan kewenangan untuk menyusun
kepengurusan.Kepengurusandimaksudyangkamikukuhkan
(8 Desember 2022),” katanya didampingi Ketua Dewan
PenasihatDPPIkadinOttoHasibuban,KetuaHarianSuhendra
Asido Hutabarat, dan Sekjen Rivai Kusumanegara.
(Ant)
Ikadin Benahi Struktur
Organisasi Pusat-Daerah
Makassar, (Analisa)
Tim Tangkap Buron Kejaksaan
Tinggi Sulawesi Selatan bersama tim
Kejaksaan Agung (Kejakgung) mem-
bekuk Arwin bin Mappiase, terpidana
kasuskorupsipengadaanalatkesehatan
(alkes) dan kedokteran di RSUD
Sawerigading Kota Palopo tahun
anggaran2008yangtelahdivonispidana
lima tahun penjara.
"Yang bersangkutan terpantau di
depanKompleksPerumahanGreenHills
Residence 2 Jatisari, Kecamatan Jati
Asih, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa
Barat. Selanjutnya, tim Tabur berhasil
menangkap dan mengamankan terdak-
wa," ujar Kepala Seksi Penerangan dan
HukumKejatiSulselSoetarmisaateks-
pospenangkapanitudiMakassar,Jumat.
TerpidanaArwinsudahmenjadibu-
ron selama 13 tahun setelah dipanggil
secara patut untuk segera menjalani
hukuman, namun tidak beritikad baik
danmelarikandiri.KejariPalopokemu-
dian menyampaikan kepada Kejati
Sulsel agar Arwin dimasukkan daftar
pencarian orang (DPO).
Penangkapan buron perkara tindak
pidanakorupsiini,kataSoetarmi,setelah
Diburon 13 Tahun
Kejati Sulsel Bekuk Koruptor
Alkes Palopo
Magelang, (Analisa)
Sebanyak 264 kerajaan dan lembaga
adat yang tergabung dalam Masyarakat
Adat Nusantara mengikuti Festival Adat
Budaya Nusantara II yang berlangsung 9-
10 Desember 2022 di Kompleks Candi
Borobudur,KabupatenMagelang,Provinsi
Jawa Tengah.
"Tujuandarifestivalinimemangkhusus
hanya untuk silaturahmi, karena memang
di festival ini kami bisa berkumpul, saling
tukar pikiran," kata Ketua Dewan Pendiri
Masyarakat Adat Nusantara (Matra)
KGPAA Mangku Alam II di Magelang,
Jumat.
Dia menuturkan, Festival Adat Budaya
Nusantara II mencakup acara deklarasi na-
sionalpararaja,sultan,danpemangkuadat
di Nusantara untuk melestarikan adat dan
budaya, mencegah konflik, dan menjaga
keutuhanNegaraKesatuanRepublikIndo-
nesia.
MenurutMangkuAlam,Borobudurdipi-
lih sebagai lokasi festival karena Matra
pertama kali dideklarasikan di kompleks
candi tersebut.
"KenapawaktudeklarasiMatramemilih
Borobudur, karena ini sebuah kebanggaan
kita. Matra tidak suka membuat acara-
acara yang sifatnya adat yang sakral itu di
hotel. Kami selalu berusaha (meng-
Festival Adat Budaya Nusantara II
264 Kerajaan dan Lembaga
Adat Terlibat
Jakarta, (Analisa)
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
danKebudayaan(KemenkoPMK)mengingatkanpentingnya
pencegahananemiapadaibuhamilgunamendukungkesehatan
ibu dan bayi.
"Pencegahan anemia pada ibu hamil sangat penting guna
mencegah berbagai masalah kesehatan," kata Deputi Bidang
KoordinasiPeningkatanKualitasKesehatandanPembangunan
Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto dihubungi di
Jakarta, Jumat.
Agus mencontohkan kejadian anemia pada ibu hamil
meningkatkan risiko melahirkan bayi stunting.
"Anemia pada ibu hamil berpotensi menjadikan bayi yang
dikandung pertumbuhannya kurang optimal selain itu juga
meningkatkan risiko pendarahan saat proses melahirkan,"
katanya.
Dia menambahkan, upaya pencegahan kejadian anemia
pada ibu hamil dapat dilakukan dengan berbagai hal, salah
satunya memastikan pemenuhan asupan gizi seimbang bagi
ibuhamilselamamasakehamilan.Selainitu,menjagakesehatan
reproduksi dan juga melakukan pemeriksaan rutin selama
masa kehamilan, seperti memeriksa kadar hemoglobin.
"Jika diperlukan bisa juga dengan mengonsumsi tablet
tambah darah dan rutin melakukan pemeriksaan agar dapat
mengetahui kondisi ibu dan bayi yang dikandung selama
kehamilan," katanya.
Agus menambahkan Kemenko PMK terus berupaya
mendorong peran keluarga dalam pendampingan ibu hamil
guna mencegah kejadian anemia.
Kemenko PMK, tambah dia, juga mengajak seluruh
kementeriandanlembagauntukmeningkatkankomitmendan
kolaborasi lintas sektor terkait rencana penyelenggaraan
Gerakan Ibu Hamil Sehat.
(Ant)
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel R. Fe-
brytriantomenugaskantimTaburyang
dipimpinKepalaSeksiEIntelijenKejati
Sulsel Erfah Basmar ke Jawa Barat
untuk memantau pergerakan terpidana
danbergerakcepatmenangkapnyapada
Kamis (8/12) pukul 18.10 WIB.
Armin merupakan pimpinan PT
Artha Abadi Alkes Arindo yang ber-
tindaksebagaikontraktoruntukpenga-
daan Alkes di RSUD Sawerigading
Palopo dengan nilai proyek Rp4 miliar
yang dananya bersumber dari APBN
tahun 2008 sebesar Rp2,8 miliar dan
APBD Kota Palopo Rp1,2 miliar.
Selain Armin, dalam kasus ini juga
melibatkanmantan Kepala Tata Usaha
RSUD Palopo Zakaria Bijak.
Atas perbuatan terpidana, negara
mengalami kerugian sebesar Rp2,28
miliar. Jaksa penuntut umum Kejari
Palopo awalnya menuntut terdakwa
pidana penjara dua tahun enam bulan
dan denda Rp100 juta, subsider enam
bulan kurungan serta membebankan
terdakwa membayar uang pengganti
sebesarRp988.928.013.
Majelis hakim Pengadilan Negeri
Palopomenjatuhkanvonisberdasarkan
putusannomor462/Pid.B/2009/PN.Plp,
tertanggal 29 Oktober 2009 dengan
menyatakan perbuatan terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana
korupsi secara bersama-sama.
Terdakwa dijatuhi pidana penjara
satu tahun delapan bulan dan denda
Rp100 juta dengan ketentuan apabila
dendatidakdibayarakandigantipidana
kurungan selama tiga bulan penjara.
Terdakwa juga dihukummembayar
uangpenggantisebesarRp988.928.013.
Jika tidak membayar sesudah putusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap
maka harta benda disita untuk dilelang
menutupi biaya uang pengganti.
Merasa tidak puas atas putusan itu,
terdakwamengajukanbanding,namun
Pengadilan Tinggi Makassar menguat-
kanputusandenganmenjatuhkanpidana
selama lima tahun dan denda Rp200
juta serta dihukum membayar uang
pengganti sebesar Rp988.928.013.
Selanjutnya terdakwa kembali
mengajukan upaya hukum kasasi,
namunMahkamahAgungmenyatakan
permohonankasasidariterdakwaArmin
ditolak.
(Ant)
adakannya) di sebuah tempat peninggalan
bersejarah," katanya.
Ia mengatakan bahwa di sela Festival
Adat Budaya Nusantara II juga dilakukan
pemberian gelar atau kekancingan kepada
puluhan sentono dalem dari Praja Mangku
Alam.
"Mereka yang mendapat kekancingan
dari Praja Mangku Alam selain yang me-
miliki trah, orang umum pun boleh kalau
memangniatnyainginmelestarikanbudaya
dan ingin mengabdi kepada Mangkua-
laman," katanya.
"Merekabebasuntukbergabungdengan
Mangkualaman dengan catatan bisa men-
jaga nama baik Raja Mangku Alam. Jika
tidak bisa menjaga nama baik akan kami
copotkembaligelarnya,"iamenambahkan.
PenerimagelardariPrajaMangkuAlam
antara lain Kartika Oman, yang mendapat
undangan dari keluarga KGPAA Mangku
Alam untuk menerima kekancingan.
"Alhamdulillahsayatelahmendapatkan
kekancingan ini. Sebenarnya dari tahun
2018 penobatannya di Yogyakarta, kali ini
untuk penghargaannya," kata Kartika.
"Meskipun telah menjadi tour leader
(pemimpintur)internasional,23tahunmen-
jelajahi dunia, tetapi saya tetap membawa
kultur dan budaya Indonesia," ia menam-
bahkan.
(Ant)
Kemenko PMK:
Pencegahan Anemia pada
Ibu Hamil Penting
Jakarta, (Analisa)
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) mendukung
pemberantasan korupsi dengan digi-
talisasi penanganan yang menggu-
nakan analisis "big data".
"BPKP menggalakkan upaya digi-
talisasi penanganan korupsi, salah
satunyadenganmenggunakan 'bigdata
analytic',"kataKepalaBPKPMuham-
madYusufAtehdalamketerangannya
di Jakarta, Jumat.
Atehmengatakankecurangantidak
hanya terjadi di lingkungan pemerin-
tahansaja.Akantetapi,indikasikecu-
rangan terjadi juga pada lingkup yang
lebih luas yakni sektor bisnis di Indo-
nesia.
"BPKP melalui 'big data analytic'
Pemberantasan Korupsi
BPKP Dukung Gunakan Analisis 'Big Data'
berhasil mengungkap fakta-fakta
menarik mengenai tata kelola bisnis
yang bergerak di industri strategis,"
ucap dia.
Menurut dia dengan teknik pengo-
lahandatatersebut,BPKPmampume-
ngungkap sederet fakta pelbagai du-
gaan permasalahan, kecurangan yang
nantinya dijadikan bahan identifikasi
dan menemukan indikasi aliran dana
dalam rangka pelacakan aset dan pe-
mulihanataskerugiankeuangannega-
ra/korporasi yang timbul akibat ke-
curangan.
"Laboratorium forensik digital
BPKP mendukung upaya proses
deteksi dan penanganan kecurangan
yang dibutuhkan penyidik APH (apa-
rat penegak hukum)," tuturnya.
Selanjutnya, kata dia dalampence-
gahan BPKP juga telah membentuk
"MasyarakatPembelajarAnti-Korup-
si" sebagai wujud pemberantasan
korupsi.
Kemudian, lanjut Ateh FCP atau
Fraud Control Plan sebagai suatu sis-
tem pengendalian di organisasi yang
dirancang untuk mencegah, menang-
kal dan mendeteksi secara dini ke-
mungkinanterjadinyapenyimpangan
atau kecurangan.
Berikutnya, kata dia melalui IEPK
atau indeks efektifitas pengendalian
korupsi dapat dilakukan pengukuran
kemajuan seluruh upaya pencegahan
dan penanganan risiko korupsi dalam
organisasi.
(Ant)
