detikNews - Jakarta, Pendanaan tiga kartu 'sakti' yang diluncurkan Presiden Joko Widodo sempat dipertanyakan sumbernya oleh DPR. Kepala Pokja UKM Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Ari Perdana, menjelaskan dana tersebut jelas sumber dan dasar hukumnya.

"Sumber dana bukan dari CSR, ini memang murni dari APBN. Yang kami pakai sekarang adalah apa yang sudah disepakati dari dana perindungan sosial," kata Ari dalam diskusi "Menguji Kartu Sakti Jokowi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2014).

Tiga kartu sakti yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dan sudah dianggarkan dalam APBNP 2014. Data para penerimanya juga berdasarkan data dari program kesejahteraan masyarakat masa Presiden SBY.

"Kartunya yang baru, program tidak. Misalnya KIS penerimanya mereka yang sudah terdaftar di penerima jaminan nasional," jelas Ari.

Di kesempatan yang sama, politisi PDI Eva K Sundari mengatakan kartu sakti merupakan penyempurnaan dari program kartu sakti pemerintahan sebelumnya. Tidak ada tambahan budget atau pos baru di APBN untuk mendanai program ini.

"Semua sumber pendanaan dari APBNP menggunakan rekening yang dikelola oleh Kementerian Keuangan cadangan bantuan sosial dan bantuan fiskal dan itu sudah disetujui DPR pada saat pemerintahan SBY. Pos anggarannya pos Menteri Keuangan no rekening 99 poin 008," jelas Eva.

"Kalau soal bedanya, ada bedanya tapi tunggu APBN selanjutnya. Mbak Khafifah (Mensos Khafifah Indar P) bilang KKS itu cash transfer yang perbaikan dari sebelumnya tunai. KIP semakin sensitif terhadap kelompok cacat, tunawisma dan bayi kelompok miskin. Sedangkan KIS bukan hanya pengobatan tetapi juga untuk pencegahan," jelas Eva. (slm)