Oleh:Alpian. Terlintas sebuah pertannyaan dari pikiran penulis, ketika melihat sebuah plang yang berada dipinggir Jalan Perintis Kemerdekaan Limapuluh. Di atas plang tersebut bertuliskan beberapa kata yang berbunyi "Kantor Bupati Batubara", namun tidak terlihat ruang kerja Bupati Batubara H OK Arya Zulkarnain SH MM maupun Wakil Bupati Batubara H RM Harry Nugroho.
Kantor yang terdapat tulisan "Kantor Bupati Batubara" tersebut merupakan bekas kantor Camat Limapuluh. Di kantor tersebut hanya terlihat ruang kerja Sekdakab Batubara Tengku Erwin SE dan ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara dr Hj Mastiana Harahap MKes serta ruang kerja sekretarisnya dan para pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara.
Namun, di seberang Jalan Perintis Kemerdekaan Limapuluh, yang lebih kurang berjarak sekitar 100 meter dari plang yang bertuliskan kantor Bupati Batubara, terlihat dua plang parkir yang bertuliskan, parkir mobil bupati dan parkir mobil wakil bupati.
Juru bicara Lintas Elemen Masyarakat Batubara (LEM-BB) Arsyad Nainggolan menuturkan kepada wartawan, mengaku merasa terkejut melihat suasana penataan perkantoran di Kabupaten Batubara. Soalnya, sudah 8 tahun usia Kabupaten Batubara, namun tata ruang dan tata wilayahnya masih belum jelas. Terlihat dari letak kantor bupatinya yang masih berstatus menumpang.
Plang kantor Bupati berada di kantor Camat Kecamatan Limapuluh lama dekat dengan lapangan bola namun anehnya ada plang parkir mobil bupati terletak jauh dari kantor bupati.
Arsyad menuturkan, ternyata bupati mengantor bukan di kantor yang ada plang kantor bupati “Bupati itu berkantor di Kantor Dinas Kesahatan yang mana pembangunan kantor dinas kesahatan itu berdampinggan dengan kantor DPRD Batubara yang di bangun di tahun 2010 sampi 2011 menelan dana hampir Rp 5 milyar. Pembangunan ini juga pernah di laporkan tentang dugaan penggelembungan harga, oleh LSM Batubara ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, namun kasusnya sampai sekarang tidak jelas, ujarnya.
Ia menambahkan, dari penulusuran, ternyata pembangunan kantor bupati itu telah di anggarkan di tahun 2008 awal pemekaran Batubara. Besar dananya Rp5,6 milyar dan sudah dilelangkan di tahun itu dengan nomor paket BB 1 dan sudah ada pemenangnya.
Saat itu Plt Bupatinya Alm Sofian Nasution dan ketika itu OK Arya masih menjabat sebagai Kadis Kelautan Batubara, entah apa yang terjadi berganti dengan Plt Bupati Batubara yaitu Syaipul Sipahutar, juga pembangunan kantor bupati tidak juga dilaksanakan.
Semula pembangunan kantor bupati direncanakan dibangun di areal perkebunan Kuala Gunung tepat di Jalan Lintas Sumatera sesuai dengan proposal pemekaran Batubara di dalamnya tertera letak Kantor Bupati Batubara di Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada saat kunjungan Tim Otonomi Daerah dan DPR RI yang membidangi pemerintahan ke Batubara juga melihat tapak perkantoran di areal Perkebunan PT Kuala Gunung.
Namun pada tahun 2009 telah terpililah OK Arya Zulkarnain sebagai Bupati Batubara yang defenitif dan di tahun 2009 -2010 juga masih ada anggaran pembangunan Kantor Bupati sebesar Rp5,6 milyar, namun sampai sekarang pembangunan itu tidak terlaksana.
Sama halnya dengan rumah dinas Bupati Batubara sampai sekarang bupati masih menumpang di arael perumahan Perkebunan PT IV Nusantara Tanah Itam Uluh. Padahal dana yang sudah dihabiskan dalam merehab, merawat, dan membangun jalan menuju ke rumah dinas tersebut sudah hampir menelan dana Rp2,5 milyar selama 5 tahun ini.
Bahkan, di tahun 2014 ini, setelah OK Arya menang kembali menjadi bupati yang kedua kali, terdengar kabar bupati juga merehab rumah di Komplek Kwala Tanjung perumahan Inalum untuk menajdi rumah dinasnya, ujar Arsyad Nainggolan.
