detikNews - Jakarta, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mengambil tindakan tegas dengan memecat sejumlah politisi PPP yang melakukan pembangkangan. Tidak hanya Suharso Monoarfa dan 4 Ketua DPW PPP yang dipecat, beberapa pimpinan DPW lain yang terindikasi terlibat upaya penggulingan dikabarkan juga mendapat sanksi.

"Ada pasti ada (yang diberi sanksi). (Tapi) Belum tahu, bisa jadi DPW-DPW lain diberi sanksi. Dilihat tingkat kesalahannya, risikonya. Sebab keputusan ini tidak mungkin jika tanpa alasan. Ini mungkin menurut SDA supaya tidak berlarut-larut karena ada orang yang ingin menunggangi," ujar Ketua DPP PPP Fernita Darwis kepada detikcom, Kamis (17/4/2014).

Fernita mendukung langkah yang diambil SDA sebagai ketum PPP. Menurut Fernita, posisi SDA yang juga mandataris karena dipilih suara mayoritas dalam muktamar, bukan formatur, menjadi dasar yang kuat untuk mengambil tindakan jika partai dalam kondisi darurat.

"Itu absolut dan mutlak. Tidak perlu melalui rapat pimpinan. Lalu ketum menggunakan kewenangan sebagai mandataris karena (yang dilakukan Suharso cs) dianggap sebagai rongrongan partai," kata Fernita yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) ini.

Fernita juga menyebut SK pemecatan terhadap Suharso cs adalah sah meski tidak ditandatangani oleh sekjen. Sekjen PPP Romahurmuziy diyakini Fernita mengetahui perihal SK tersebut.

"Sekjen pasti tahu. (Tidak ditandatangani sekjen) Tidak apa-apa. Karena ketum dipilih oleh muktamar, maka jabatan di bawah posisinya adalah sama. Ketika sekjen tidak bisa, bisa diwakili. Dia tahu," ucapnya. (rmd/vid)