detikNews - Jakarta, Dengan adanya kenaikan dana Bantuan Sosial (Bansos) dalam APBD 2015, Mendagri Tjahjo Kumolo punya kekhawatiran. Ia berharap agar dana Bansos tidak disalahgunakan oleh pasangan calon incumbent dalam Pilkada Serentak 2015.

Dari 269 daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak Desember nanti, 89 di antaranya diikuti oleh pasangan calon incumbent. Tjahjo meminta agar kenaikan dana Bansos tidak digunakan untuk kepentingan kampanye.

"89 Daerah ini ada yang peningkatannya sampai 1.000 persen dana bansos. Tapi Kemendagri berpikir positif, mudah-mudahan dana Bansos itu yang meningkat itu tepat sasaran," ungkap Tjahjo dalam acara Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Gedung Ecopark, Ancol, Jakut, Kamis (12/11/2015).

Tjahjo pun mewanti-wanti kepada kepala daerah yang akan kembali maju dalam Pilkada jika diketahui adanya pelanggaran terkait dana Bansos. Sudah pasti proses hukum yang akan bermain di situ.

"Jangan menyalahkan siapa-siapa. Kalau nanti dikemudian hari ada (Bansos) tidak tepat sasaran, tidak cair, ada pemotongan yang tidak benar, sehingga mengakibatkan aparatur di daerah dan DPRD ada masalah hukum, karena rekomendasi KPK ada," tegas menteri asal PDIP itu.

Sementara itu mengenai pengurangan anggaran Pilkada di sejumlah daerah yang disebut menjadi masalah oleh KPU, menurut Tjahjo memang ada tawar menawar dari pihak DPRD. Namun apa yang sudah disepakati harus tetap dijalankan.

"Hanya Pemda biasalah, mengajak bargaining kembali. Itu yang sudah kami tentang, apapun yang sudah ditandatangani itu harus diwujudkan, kedua termin yang sudah ada harus segera dicairkan, uangnya ada kok. Tinggal mengeluarkannya jangan sampai dihambat," ucap Tjahjo.

"Apapun, Pilkada ini harus serentak. Walaupun efektif efesien itu kalau dilihat dari anggaran itu ada peningkatan. Kalau biasa Rp 4,8 triliun, ini mencapai Rp 7,3 triliun," sambungnya.

Terlepas dari berbagai permasalahan yang masih ada, Tjahjo berharap agar Pilkada serentak tahap awal dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi ia mengingatkan agar dana Bansos dan hibah tidak disalahgunakan dalam Pilkada.

"Secara prinsip mudah-mudahan Pilkada 2017 ke depan, tidak ada diskusi, tidak ada pembahasan masalah yang berkaitan dengan dana bansos dan hibah. Harus sesuai dengan tujuan, tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan," tutupnya. (ear)