Analaisadaily, (Sidikalang)-Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Permukiman (PLP) pada Dinas Cipa Karya dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Maruli Berasa mengatakan, pemerintah sedang intens melakukan penataan Kota Sidikalang. Hasil mulai terlihat sejak ditangani tahun 2014. Tujuan utama adalah melahirkan permukiman bersih dan sejuk.

Dijelaskan, tahun 2015, jenis kegiatan meliputi  perbaikan drainase, pemasangan pavling blok, pedestrian, pengaturan gang-gang kebakaran, pengecoran bahu jalan dan pemasangan hotmix di beberapa ruas. Alokasi biaya disebut Rp10 milliar lebih. Diyakini, proyek  tersebut rampung sesuai kontrak. Selanjutnya, lokasi lain disentuh tahun 2016.

Menurut Berasa, masyarakat sangat dewasa. Umumnya, rakyat menyambut program. Tidak ditemukan kendala berarti ketika lahan  pekarangan mereka  harus  dilepas.

Seorang  pemilik jajanan serba ada di Jalan Merdeka, Togar Togarotop, Rabu (16/12) mengatakan,  dari sisi profil, memang ada kemajuan. Lumayan mantaplah. Hanya saja, kalau ditelisik lebih jauh, proyek dimaksud mengabaikan prinsip efisiensi. Itu disebabkan perencanaan yang kurang matang. Di sisi lain, pengawasan juga lemah.

Togatorop yang juga  pengurus Partai Gerindra mencontohkan,  pemasangan penutup parit di Jalan Merdeka  (seberang usaha-red) jauh dari  pertimbangan teknis dan cara berfikir rasional. Lebar parit  hanya sekitar 50 centimeter tetapi  penutup  malah jauh dari ukuran normal.  Berapa uang percuma di sana? Jika dicermati, potensi pemborosan sangat tinggi. Eksesnya,  besar bahu jalan  jadi berkurang.

 “Jangan bangga dulu kalau orang bilang makin baik. Setiap pengeluaran anggaran mesti memegang  konsep efisiensi dan efektifitas” kata  Togatorop yang juga  pengusaha sembako.

Dia juga menjelaskan, seputar pemasangan hotmix yang dinilai mubajir di Jalan Dairi/Niaga simpang Sisingamangaraja  Bawah. Tahun 2014, sudah dilapis. Tahun ini, malah ditambal lagi. Kerjaan apa itu?   Hal-hal sedemikian bakal  melahirkan masalah hukum di kemudian hari.  Pengecoran bahu jalan tahun 2014, sudah banyak rusak.

Dari jauh, terlihat banyak perbaikan. Namun, harus  mengedapankan   kualitas dan pengematan biaya.  Perlu jaminan, berapa tahun masa pakai sebuah bangunan termasuk pengaspalan. Rasa bangga masyarakat jangan berubah cibiran hanya karena ulah oknum tertentu. Togatorop mengusulkan,  penyimpangan  terhadap penguasaan lahan harus ditertibkan tanpa pandang bulu. Diduga, sejumlah lorong masih dikuasai penduduk.  Kalau dibiarkan, resikonya sangat fatal. Ketika terjadi kebakaran, kerugian  dipastikan membengkak malah mungkin menelan korban jiwa. Sehubungan itu, pemberian  ijin mendirikan bangunan (IMB) perlu  selektif dan diawali kunjungan lapangan.