Medan, (Analisa). Ketua PHRI Sumut demisioner Layari Sinukaban menyatakan, Muyawarah Daerah (Musda) PHRI Sumut yang bakal dilangsungkan bulan depan harus melahirkan kepengurusan tangguh. “Dan kriterianya harus pemilik hotel bukan karyawan atau selevel manager dan general manager (GM).
Layari yang dihubungi wartawan melalui telepon, baru-baru ini., menyikapi keputusan PHRI Sumut yang mendemisionerkan kepengurusannya.
Berdasarkan surat mandat BPP PHRI Pusat bernomor 003/BPP-PHRI.XVI/2015, menyatakan kepengurusan lama PHRI sudah didemisionerkan dan sementara dijabat oleh pengurus caretaker Riyanto Sofyan. Surat ditandatangani di Jakarta 29 Januari 2015 oleh Ketua Umum PHRI Dra. SB Wiryanti Sukamdani CHA dan Sekretaris Jenderal Kosmian Pudjiadi.
Mantan anggota DPRD Sumut menegaskan akan menerima dan memperhatikan surat keputusan dari pusat. “Begitupun di PHRI Pusat saya masih korwil Aceh dan Sumbagut,” tegasnya.
Ia mengakui selama beberapa tahun ini organisasi yang dipimpinnya sudah tidak aktif. “Mohon maaf adinda ya, ini pun badan saya kurang fit. Tapi saya nyatakan Musda ke depan harus mengedepankan prinsip memajukan industri pariwisata di daerah ini.”
Pemilik Hotel
Siapa pun yang mau jadi ketua, menurutnya, harus didukung asal menjadi sosok pengemban amanah perhotelan dan restoran. “Saran saya siapa pun ketua dan pengurus adalah pemilik hotel. Jangan karyawan atau hanya GM atau petugas hotel,” katanya.
Ia sangat tidak setuju kalau PHRI itu kemudian kepengurusannya diisi oleh pekerja, karyawan atau GM hotel. “Ini yang saya dengung-dengungkan dari dulu. Pengurus itu harus pemilik,” tegasnya.
Mengapa vakum selama bertahun-tahun karena pengurus di periodenya banyak diisi karyawan dan selevel manejer hotel. Jadi saat mereka pindah, pensiun atau berhenti dari hotel maka pengurusnya tinggal saya saja sendiri. Itu yang saya alami.
Ia mengaku orang yang pro kepengurusan PHRI dari pemilik. “Kalau pemilik-pemilik hotel di Sumut ini bersatu mengurus PHRI baru kemudian bisa eksis. Coba saya merasa ditinggalkan pengurus lama dan mohon maaf karena memang kredibilitas saya jadinya menurun karena persoalan tersebut,” tegasnya.
Layari mengatakan akan terus ikut memperhatikan jalannya Musda PHRI. “Harapan saya memang begitu. Pemilik yang jadi pengurus. Kalau bukan pemilik, mereka akan menjadikan organisasi ini seperti main-mainan. Pengurus itu tidak sekadar numpang duduk.”
Menurutnya, kalau PHRI diurus manager atau karyawan gampang sekali nanti diintervensi pemilik, ujarnya. “Perlu saya katakan secara umum kita pengelola hotel di Sumut ini punya aset luar biasa. Kalau mau jadi anggota Kadin mungkin cukup punya lahan sawit sedikit. Tapi di PHRI anggota-anggotanya punya asset miliaran bahkan triliunan rupiah,” tegasnya.
Ia menambahkan selama ini kontribusi hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah pun sudah sangat nyata. “Bayangkan ada pajak 10 persen yang langsung jadi pemasukan asli daerah,” ungkapnya.
Kontribusi itu merupakan keuntungan langsung bagi daerah itu sebabnya PHRI ke depan harus berperan mendorong perbaikan hotel dan restoran di segala bidang. “Saya juga mau katakan bahwa dari hotel dan restoran lah negara lain mengenal kita.”
Sementara itu ketua panitia Musda PHRI Sumut Jafar Gultom menyatakan persiapan mereka sudah nyaris rampung menggelar Musda PHRI pada 10 dan 11 April di Grand Antares Medan. (rel/rrs)
