Medan, (Analisa). Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) periode 2011-2015, mempertanyakan Maskot Kota Medan.

Demikian anggota Pansus dari Fraksi PAN Ahmad Arif dalam Rapat Dengar pendapat (RDP) bersama Kepala Bappeda Meda di ruang Banggar DPRD Medan, belum  lama ini.

"Kenapa sampai sekarang Kota Medan belum memiliki  maskot. Padahal Medan memiliki sejumlah benda yang bisa menjadi maskot seperti  patung Sisingamangaraja,  kantor pos, gedung tua dan lainnya,” tukasnya. 

Hal serupa juga disampaikan, Surianto alias Butong yang juga Ketua Fraksi Gerindra, dari hasil kunjungan kerjanya ke beberapa kota termasuk Jakarta dan Surabaya, kedua kota ini telah memiliki maskot sebagai identitas masing-masing kota.

"Sebut saja, Surabaya dengan maskot ikan hiu dan buaya, Jakarta dengan monas, kalau Medan saya kira pantasnya bisa ke depankan Istana Maimon," ungkap pria asal daerah pemilihan Belawan ini. 

Kepala Bappeda Medan, Zulkarnain, mengakui meski sampai sekarang belum menetapkan satu maskot pun, namun tidaklah sulit bagi kota yang banyak meninggalkan gedung sejarah ini, bisa dijadikan maskot.

Kota Tua

"Medan kota tua, mungkin bisa kita sepakati saja medan kota tua, bukan pula jadi kota orang tua. Karena, Medan itu paling mampu jaga kota tuanya terlepas permaslahan dihadapi, "paparnya.

Namun demikian, dari warisan sejarah Ini harus terus di eksplorasi, melalui regulasinya, tentunya melalui jalinan kerjasama.

Lebih lanjut, Zulkarnain menerangkan terkait realisasi pembangunan bahwa indikator atau variabel pembangunan dari jalan. Namun, tidak semata-mata pembangunan belaka, lebih pada  kualitas secara keseluruhan.

Sebagai catatan, dalam 5 (lima) tahun ini ada penambahan jalan lokal untuk kewenangan hirarki.

Karena, dalam tahun 2016 sampai dengan 2020 diakui Kepala Bappeda ini, ada penambahan fly over, jalan lingkar, jalan alternatif dengan titik ke daerah kawasan Pasar Melati.

"Itu harus kita buka, fly over selatan, sistem konektifitas dan pertumbuhan jalan harus didorong," tukasnya.

Belum Maksimal

Sebaliknya, Parlaungan dari Fraksi Demokrat  menilai SKPD belum maksimal jalankan program. Namun, dalam pembangunan Kota Medan di sini dapurnya (Bappeda).

"Saya ingin SKPD ikut bertanggung jawab tentang visi misi walikota selama tahun pembangunan 2011-2015," tukasnya.

Lebih lanjut  Surianto kembali  mengharapkan  dalam menghadapi MEA tahun 2015 ini, Pemko Medan didesak harus juga memikirkan kebijakan yang tepat.

"Mereka (negara asing) bisa masuk untuk barang dijual di sini saja. Seperti beras impor, maunya dijual di tempat khusus, ga di semua kedai. Begitu juga dokter akan berpraktik bebas, maka harus ada kebijakan untuk ini," tukasnya. (aru)