Medan, (Analisa). BKKBN Pusat mewacanakan Pe­nyu­luh KB (PKB) dan petugas la­pa­ngan keluarga be­rencana (PLKB) akan menjadi pegawai di bawah nau­ngan BKKBN Pusat.

“Jadi BKKBN Pusat akan me­ner­bitkan sertifikasi setelah mereka di­berikan orien­tasi dan pendidikan. Diadakan kapasitas peningkatan kemampuannya. Tapi penda­ya­g­unaannya ada di kabupaten/kota,” ujar Kepala BKKBN Pusat dr Surya Chandra Surapaty Kamis (2/7), dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara.

Meskipun pegawai pusat, namun kedua petugas ini bukan merupakan pe­gawai negeri. "Bisa bekerja de­ngan waktu tertentu baru diangkat oleh pusat. Mereka akan diberikan pen­didikan dan pening­katan kapa­si­tasnya," katanya.

Menurutnya, dengan diang­kat­nya petu­gas tersebut menjadi pe­ga­wai pusat, PKB dan PLKB tidak bisa pindah kerja seenak­nya saja. Ka­­takanlah mereka dipindahtu­gas­kan oleh bupati atau walikota yang se­­­­lama ini terjadi. "Karena selama ini ma­cam tidak ada induknya PKB/PLKB itu. Sehingga banyak terjadi ke­kurangan, baik kuantitas maupun kua­litas," tandas­nya.

Makanya, sambungnya, dari kekura­ngan-kekurangan yang dira­sakan selama ini, hal ini dapat segera dia­tasi oleh BK­K­BN Pusat. "Jadi bu­pati nanti mendaya­gu­nakan. Kre­dit poin dari bupati/walikota. Me­reka yang melaporkan kepada kami di pusat apakah berhak naik pangkat, apakah berhak dapat diberi peng­har­gaan dan lain-lain. Jadi bukan be­rarti dia pegawai pusat tidak mau be­kerjasama sampai ke bawah. Me­reka tetap membina kerjasama," jelas­nya.

Selama ini, lanjutnya, secara nasional pe­tugas ini tinggal 15.000. "Pa­dahal kita butuh 80.000. Jadi ba­nyak berkurang, ba­nyak pensiun. Jadi kalau petugas PKB dan PLKB ini berkurang, otomatis tidak ada lagi petugas yang berbicara soal KB di ti­ngkat desa. Di awang-awang semua. Antara ada dan tiada tugas BKKBN," jelas­nya.

Selain itu, dia mengharapkan agar pen­ca­paian program KB di Suma­tera Utara lebih baik dibanding tahun se­belumnya. "Saya yakin, Sumatera Utara ini tidak akan ketinggalan se­perti provinsi besar lain­nya seperti di Pulau Jawa," ungkapnya.

Berdasarkan hasil sensus 2010, laju pertumbuhan penduduk di provinsi ini men­capai 1,11 persen, dan dibawah rata-rata nasional 1,49 persen. "Rata-rata nasional bukan menurun, tapi meningkat. Jadi pertambahan penduduk secara nasional 4,5 juta setahun. Jadi kalau satu persennya sama dengan satu negara penduduk di Singapore. Kalau 10 tahun kemudian, berarti ada sepuluh negara penduduk Singapore yang masuk ke Indonesia. Tapi kalau kualitasnya, saya yakin tidak sama," jelasnya.

Sebab, sambungnya, Singapura mer­upakan negara maju, mapan. Jadi, untuk mewujudkannya, harus memiliki tekad yang kuat.

Secara administratif, Kepala Perwak­il­an BKKBN Sumatera Utara, Widwiono MKes menerang­kan, Provinsi Sumatera Utara me­miliki 33 kabupaten/kota yang ter­diri dari 8 kota dan 25 Kabupaten. Jum­­lah penduduk Sumatera Utara ta­hun 2013, tercatat sebesar 113.326.307 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 155 per km persegi. Dalam pelaksanaan Program KKBPK (Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga) di Pro­vinsi Sumatera Utara. Untuk pen­capaian Peserta Baru (PB) hing­ga bulan Mei 2015, sebesar 132.267 (38,37 %) dari PPM PB sebesar 344.741. terdiri dari IUD 9.355 (282 %) dan Program Pember­dayaan Masyarakat (PPM) PB sebesar 33.225. MOW 2.947 (28,8 %) dari PPM PB sebesar 10.250 MOP 494 (13,4 %) dari PPM PB se­besar 3.673, Kondom 14.898 (95.1 %) dari PPM PB sebesar 15.­130, lm­plan 18.527 (29.0 °/o) dari PPM PB sebesar 63.950, Suntik 40.104 (37,0 %) dari PPM PE sebesar 108.308, PIL 45.­939 (41,7 %) dari PPM PB sebesar 110.156. PPM PB Pria 15.392 (81.6 %) dari PPM PB sebesar 18 853, Pencapaian PB MKJP terhadap PPM MKJP s/d Mei 2015 sebesar 31.326 (28,2 %) dari PPM sebesar 111.098.

Untuk kegiatan Program KKBPK di Sumatera Utara selama enam bulan ke depan akan lebih memfo­kus­kan kepada daerah yang masuk ke Kuadran I yaitu TFR tinggi CPR ting­gi sebanyak 7 kabu­pa­ten/kota. Kua­dran II TFR tinggi CPR rendah ada di 16 kabupaten/kota, dengan melakukan advokasi dari BKKBN Sumut be­kerjasama dengan Koalisi Kependu­du­kan Sumatera Utara dalam membantu SKPD-KB untuk melakukan advokasi ke­pada pe­ngam­­bil kebijakan di masing-ma­sing kabupaten/kota untuk mening­kat­kan pembiayaan Program KK­BPK dan juga melakukan advokasi ke­pada pemerintah ka­bupaten/kota, pro­vider, dan masyarakat agar ko­mitmen bisa menyediakan pela­ya­nan KB yang berkualitas dan merata.

Dalam rangka penguatan pro­gram KK­B­PK tingkat kabupaten/kota, Perwakilan BK­KBN Provinsi Su­matera Utara me­ngaktifkan Tim Pemantauan DAK Perwa­kilan BKKBN Provinsi yang bertanggung jawab melakukan verifikasi, moni­to­ring dan evaluasi. "Sehingga ke­ti­da­ksesuaian pelaksanaan DAK da­pat terdeteksi sejak dini. Inilah ke­gia­tan yang dilaksanakan Perw­aki­lan BKKBN Provinsi Sumatera Utara dalam mempercepat pelak­sa­naan Program KKBPK di Provinsi Su­matera Utara," ungkapnya.

Gampang-Gampang Susah

Di kesempatan sama, Bupati Ba­tubara OK Arya Zulkarnaen me­ngaku, menja­lankan program KB gam­­pang-gampang susah terutama di daerah pantai Batubara. Namun yang terpen­ting, pesan OK Arya, pe­kerjaan itu harus dilaksanakan den­gan gigih dan pasti akan berhasil. "Penyuluh KB banyak dikenal ma­syarakat sehingga tidak banyak ke­sulitannya," ujarnya.

Di wilayahnya, peserta KB tahun 2015 yang memakai kontrasepsi pa­ling tertinggi pe­ngguna Implan ya­k­ni berkisar 2.000 lebih, IUD se­kitar 350 peserta, Pil 8.300 peserta dan kondom dari yang dilaporkan 303 peserta. "Dalam menjalanan pro­­­gram untuk melaksanakan pro­gram dan penyu­lu­­han KB, tahun 2015 ini sekitar Rp 300 sampai 400 juta perdesa telah disiap­kan. Dana ini merupakan dana kabupaten kita yang salah satunya menjalankan pe­nyulu­han KB. Makanya, satu desa bisa dua sampai tiga kali dilaksa­na­kan penyulu­han," pungkas­nya. (mc)