Analisadaily (Medan) - Panitia kerja (Panja) Komisi III DPR RI terus berkonsentrasi dan fokus untuk menuntaskan seluruh konflik lahan di areal bekas atau masih berstatus HGU milik PTPN II.

Raden Syafii yang merupakan salah satu anggota Panja, menuding keras bahwa areal yang saat ini dikategorikan bermasalah, sesungguhnya tidak lepas dari kebijakan direksi.

Politisi Gerindra yang akrab disapa Romo ini juga mempertanyakan tentang sepak terjang dan dominasi para pengusaha untuk mencaplok lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. Namun ketika rakyat yang juga berusaha di atas lahan meski hanya berstatus sebagai penggarap, justru kerap dipermasalahkan.

Maka solusi cerdas atas hal itu adalah pemberian kesempatan atau persamaan hak di depan hukum untuk mendapatkan aset negara yang dikelola PTPN II melalui persamaan hak melalui Direksi, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan.

"Di Panja Penegakan Hukum Komisi III terkait problem lahan itu sudah kami kumpulkan. Baik dari perspektif pegawai PTPN, pensiunannya dan masyarakat luas. Saya akan mendorong persoalan itu dengan maksimal dari sisi persamaan hukum supaya berkeadilan dan sesuai aturan yang berlaku," ucap Raden Syafii di Rumah Aspirasi Romo di Jalan Bunga Baldu, Medan, Senin (26/12).

Lebih lanjut, Romo menilai, janji Pemprov Sumut yang selama ini akan segera menuntaskan masalah tersebut, terkesan hanya isapan jempol semata.

"Ini karena tidak ada transparansi bagaimana penyelesaian masalah ini. Pemerintah selama ini hanya mengatakan akan memperjuangkan lahan itu untuk rakyat, tapi masalahnya rakyat yang mana.  buktinya, luas areal eks HGU yang mencapai 5800 hektar lebih, kini malah dikuasai asing, belum lagi tanah yang masih berstatus HGU yang juga turut mereka kuasai," tegasnya.

Karena itu, Romo menambahkan, sangatlah tidak berlebihan jika dikatakan fakta ini kental karena peranan direksi.

"Pihak kementerian BUMN harus bertanggungjawab atas raibnya tanah negara ini. Ini yang juga akan kita telusuri dengan cara mendesak untuk mengkonstruksi seluruh areal dengan target supaya rakyat dapat bagian" ungkapnya.