Bogor, (Analisa). Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertam­bangan akan mengawal pembentukan Holding BUMN Industri Pertambang­an, menuju Holding yang besar, kuat dan lincah. Holding tersebut meliputi PT Antam (Persero) Tbk, PT Timah (Per­sero) Tbk, PT Bukit Asam (Per­sero) Tbk, dan PT Inalum (Persero).

Sikap Serikat Pekerja BUMN Industri Pertambangan ini untuk menanggapi rencana pemerintah, utamanya Ke­menterian BUMN untuk membentuk Holding BUMN Industri Pertambangan yang terdiri dari beberapa per­u­sahaan.

Upaya tersebut dilaksanakan dalam acara konsolidasi dengan tema “Me­nyongsong Holding BUMN Industri Pertambangan yang Besar, Kuat dan Lincah” di  Bogor pada 1-2 Desember 2016. Acara dihadiri per­wakilan Serikat Pekerja dari PER­PANTAM (Persatuan Pegawai Antam), SPSI PUK Antam, SPBA (Serikat Pegawai Bukit Asam), IKT (Ikatan Karyawan Timah), SP LEM SPSI Inalum Kantor Peleburan dan Kantor Paritohan.

“Seluruh Serikat Pekerja yang akan tergabung dalam Holding BUMN In­dustri Pertambangan menyatakan akan mengawal pembentukan Holding BUMN Industri Per­tambangan yang besar, kuat dan lincah sehingga dapat memberikan konstribusi yang lebih besar kepada bangsa dan negara,” kata Ivan Eko Yudho Ginting selaku Wakil Ketua PUK SP LEM SPSI PT Inalum (Persero) yang turut hadir pekan lalu di Bogor.

Ivan juga menyatakan Holding tersebut perlu meng­utamakan kesejah­teraan pegawai masing-masing perusa­haan. “Fokus pembahasan mengenai kesejah­teraan pegawai, standardisasi kompetensi serta struktur organisasi dan jaminan keberlangsungan Holding BUMN Industri Pertambangan,” tegasnya.

Staf Khusus Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin selaku narasumber menyatakan ada satu kesatuan tujuan strategis dalam memosisikan Holding BUMN Industri Pertambangan sebagai bidang strategis, yang berarti mem­punyai privilege dalam menjalankan bisnisnya dan dibesarkan demi kepen­tingan bangsa dan negara.

“Pentingnya strategi menguasai cadangan dan sumber daya mineral dengan mengupayakan kekuatan pendanaan untuk melakukan akuisisi atas perusahaan-perusahaan tambang yang sudah melakukan produksi, serta mening­katkan hilirisasi produk melalui kerjasama investasi dengan perusahaan pengolahan tambang global,” ucap Budi yang juga mantan Dirut PT Bank Mandiri.

Sementara itu, Asisten Deputi Bi­dang Usaha Pertam­bangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Bagya Mulyanto sebagai perwakilan pemerintah me­nyatakan ada empat alasan mengapa pemerintah mem­bentuk Holding BUMN Industri Pertambangan, yaitu belum optimalnya pengolahan nilai tambah atas mineral, tidak meratanya sumber daya alam mineral di wilayah Indonesia.

“Juga keterbatasan kemampuan pendanaan investasi terkait hilirasi dan industri pertambangan di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh pihak asing,” ucapnya dalam agenda yang sama.

Seluruh serikat pekerja melalui Forum Konsolidasi yang dibentuk pada acara tersebut, menyatakan akan membawa dan memperjuangkan hasil-hasil pembahasan kepada seluruh stakeholder BUMN. (rel/nai)