Batubara, (Analisa). Rapat pembahasan perma­salahan masya­rakat Desa Sum­ber Rejo, Kecamatan Limapu­luh, Kabupaten Batubara de­ngan PT Kwala Gunung, Rabu (17/2) di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Batubara tak membuahkan hasil.

Rapat dimulai sejak pukul 10.00 Wib hingga berakhir pukul 12.30 Wib dihadiri Ptesiden Direktur PT Kwala Gunung Johan Alwi, perwakilan tokoh masyarakat, para Kepala Desa disekitar Perkebunan Kwala Gunung, Kapolres Batu­bara AKBP Muham­mad Agung Suyono, Sik, Kejari Limapuluh Eko Adhyaksono, Wakil Ketua DPRD Batu­bara Syafrizal Ramli, Ketua dan anggota komisi A DPRD Batubara, Kabag Hukum, Kabag Peme­rintahan, dan  Staf Ahli Pemkab Batubara Iskandar,SH yang juga sekaligus sebagai pemandu rapat.

Suasana sempat memanas disaat kedua belah pihak tak menemukan kesepakatan. Pi­hak PT Kwala Gunung tidak bisa meme­nuhi permintaan perwa­kilan masyarakat ter­kait perbai­kan jalan yang diminta langsung dikelola masyarakat.

Namun Presiden Direktur PT Kwala Gu­nung Johan Alwi didampingi kuasa hukum­nya Widodo tidak bisa memenuhi keinginan per­wa­kilan masyarakat Desa Sumber Rejo. Presiden Direktur PT Kwala Gunung hanya bisa memberikan Rp 1 juta setiap bulan untuk perbaikan jalan kepada pihak pemerintahan Desa Sumber Rejo.

Suasana semakin memanas ketika pihak PT Kwala Gunung dan masyarakat Sumber Rejo saling mempertahankan penda­pat ma­sing-masing. Seakan tidak ada keperca­yaan diantara kedua belah pihak.

Rapat ber­lang­sung terkesan seperti tawar menawar harga.

Kejadian ini sempat mengundang emosi dua anggota DPRD Darniah Idha Nasutiion dari PPP dan Khairul Bariah dari PAN. Idha dengan suara lantang menuturkan kekesa­lannya terhadap Pimpinan PT Kwala Gu­nung, "Sangat memalukan, rapat yang diha­diri para Muspida namun tak ada iktikad baik dari PT Kwala Gunung, sangat mema­lukan", ujarnya.

Jumar salah satu perwakilan masyarakat Desa Sumber Rejo menuturkan, Kamis (18/2) akan menurunkan 1000 massa yang akan berunjukrasa ke Polres dan DPRD Batubara menuntut agar mengusut HGU PT Kwala Gu­nung yang dikabarkan tidak jelas, ujarnya.

Kapolres Batubara AKBP Muhammad Agung Suyono, Sik dikonfirmasi Analisa me­­lalui pesan singkatnya menuturkan " saya kasihan pada masyarakat seharusnya hewan ternak itu tanggungjawab Pemkab Batu­bara sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan", ujarnya. (ap)