Karo, (Analisa). Presiden Joko Widodo tetap me­mantau per­kem­bangan penanganan pe­ng­ungsi korban erupsi Gu­nung Sina­bung di Kabupaten Karo.

Hal ini ditandai dengan ke­datangan tenaga ahli Kepre­sidenan, BNPB dan tim Ke­men­terian PU-PERA ke Ka­bu­pa­ten Karo diterima Bupati Karo, Ter­kelin Brah­mana, SH di ruang rapat Bu­pati Karo Kabanjahe, belum lama ini.

Tim yang berkunjung itu, Staf Pre­siden Yuni Rus­dinar sebagai Wakil Deputi I bidang pengendalian pem­ba­­­ngun­an program prioritas, Ferdi Al­­fris­­ka dan Adde Reza Arafat. Dari BN­PB diwakili Ir. Gatot Sudjono seba­gai Ka­budit Pemu­lihan dan Pening­katan Sosial, Drs Darwin Si­tinjak, MM, sebagai Kabsub­dit Esti­masi Pembia­yaan, Afif Alfian, SE sebagai Kasi Pe­mu­lihan Ekonomi dan Rambat Pra­setya Adi sebagai Kasi Esti­ma­si Pembiayaan Pemba­ngu­nan. Mewakili tim Re­kom­pak Kementerian PU-PE­RA, Wi­jang Wijanarko, Te­guh Muh Abduh dan Sentot Sederajat.

Sekdakab Karo, dr. Sabe­rina MARS menyampaikan permasalahan yang di­ha­dapi Karo saat ini, dalam penanga­nan pengungsi erupsi Gunung Sina­bung, yakni masalah pengungsi yang sudah meng­ungsi, pengungsi yang tidak mengungsi dan masalah ada pengungsi yang sudah direlo­kasi dan be­lum direlokasi.

Saat ini, ada 3 desa yang direlokasi ke Desa Relokasi Siosar, yaitu Desa Bekerah, Simacem dan Suka Meriah. Namun baru 180 kepala ke­luarga yang mendapat­kan la­han pertanian melalui proses pengungsian, sedang sisanya masih dalam proses. Sekolah darurat juga sudah dibangun di Siosar.

Relokasi tahap kedua untuk warga empat desa lain dengan jumlah 1.683 kepala keluarga. Keempat desa itu, Gurukinayan, Kuta Tonggal, Beras­tepu, dan Gamber. Ren­cananya, tahap kedua, empat desa ini akan relokasi mandiri.

Terkendala

Sekdakab secara khusus meminta bantuan kepada BNPB, agar membantu Pem­kab Karo dalam mempercepat pemberian bantuan dana un­tuk pena­ngan­an pengungsi Si­na­bung, meng­ingat dana bantuan dari pusat terkendala akibat proses pertanggung­jawaban da­na bantuan 2013-2015 belum mendapat perse­tu­juan dari BNPB.

Bupati Karo, Terkelin Brahmana menyampaikan sesuai dengan permin­taan pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Utara agar Kabupa­ten Karo me­nampung dan me­naikkan anggaran untuk pena­nganan pengungsi Sina­bung, saat ini Pemerintah Kabupaten Karo sudah menaikkan angga­ran ben­cana.

Namun, saat ini masih ada kendala yang dihadapi, yaitu mengenai kartu sakti seperti kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera, dan Kartu In­do­nesia Sehat belum seluruhnya da­pat diberikan kepada para pengungsi. Pada­hal, mereka ini merupakan pri­oritas.

“Semua ini sudah disam­pai­kan kepada Kementerian Sosial dan hingga saat ini masih dalam proses, untuk itu diminta agar staf kepresidenan dapat memfasilitasi hal itu,” katanya.

Terkait relokasi tahap ke­dua, ini masih disosialisasikan dan dirembuk­kan dengan ma­syarakat desa. Saat ini tinggal masyarakat dari Desa Gamber yang belum disosialisasikan, meng­ingat warga desanya masih banyak yang terpencar sehingga perlu dikumpulkan terlebih dahulu sebelum diso­sialisa­sikan.

Terkait menggenai laporan peng­guna­an anggaran dana siap pakai dari BNPB, hal ini sudah disampaikan BPBD Ka­bupaten Karo kepada BNPB namun masih belum mendapat tang­gapan apakah pertang­gungjawaban itu sudah sesuai dengan standar yang diminta oleh BNPB. Masalah laporan pertanggungjawaban yang terkendala ini, mengakibatkan dana siap pakai untuk tahap selanjutnya belum bisa dicair­kan dari BNPB.

“Saya minta agar masalah ini dapat dibantu solusinya dan dana bantuan dari BNPB dapat dipercepat,”ujar Terkelin.

Kurang Representatif

Dansatgas tanggap ben­cana erupsi Gunung Sinabung, Dandim 0205 TK Letkol Agus Sitepu menyampaikan per­ma­­salahan yang dihadapi di la­pa­ngan, seperti masalah tem­pat pengung­sian yang kurang representatif sehingga masih ada pengungsi yang tidur ber­alaskan tanah. Sarana dan prasarana seperti tempat tidur, MCK, air bersih dan lokasi pengungsian masih tetap menjadi kendala.

Dana dari BPBD Kabupa­ten Karo untuk keperluan lo­gis­tik juga sudah 5 bulan mengalami kendala sehingga Dansatgas, Wakapolres dan Bupati Karo, harus mengupa­yakan bantuan dari pihak keti­ga untuk menangani masalah dari setiap posko pengung­sian.

Menanggapi hal itu, tenaga ahli staf kepresidenan Yuni Rusdinar menyam­paikan pe­nanganan, Sinabung memang berbeda dengan penanganan Merapi atau daerah lainnya.

Sinabung sudah memakan waktu yang lama dan pusat memahami kesu­litan yang dialami Pemkab Karo. Untuk itu, pusat dan daerah harus lebih antisi­patif untuk masa­lah-masalah yang ada, kata­nya.

“Saat ini kita harus fokus pada masalah pengungsi dan kedatangan tim kali ini atas perintah presiden untuk men­dengar secara langsung masa­lah yang saat ini sedang diha­dapi, untuk me­ngetahui apa solusi yang harus dihadapi. Untuk itu, buat rencana yang terbaik untuk daerah,” kata­nya.

Buat Format

Terkait masalah dana siap pakai yang belum dicairkan dari BNPB, Yuni meminta kepada BNPB agar membuat suatu format pertanggung­ja­waban yang harus diikuti Pem­kab Karo, sehingga hal seperti ini yaitu ketidak­sink­ronan pertanggung­jawaban yang dibuat daerah dengan standar yang diminta BNPB, sehingga ke depannya hal seperti ini tidak terjadi lagi.

Menanggapi permasalahan dana siap pakai yang belum dapat dicairkan karena ter­ken­dalanya pertanggung­jawaban dana 2013-2015 yang belum dapat diterima BNPB, pihak BNPB kemudian berkoordi­nasi dengan Deputi BNPB di Jakarta.

Hasil koordinasi yang di­sampaikan Gatot Sudjono, dana siap pakai untuk pena­nganan bencana memang ada asal pertanggungjawaban benar maka tidak ada masalah. Setiap dana yang ada memang harus dipertanggungja­wab­kan. Jika ada laporan ming­guan dan bulanan maka tidak akan ada masalah.

Menanggapi hal itu, Sekda­kab Karo meminta kepada setiap SKPD yang terkait da­lam penggunaan dana agar se­gera memperbaiki semua surat-surat yang ada untuk segera dibawa ke Jakarta. (dik)