Sekolah dengan Akreditasi Kedaluwarsa Rugikan Siswa

Medan, (Analisa). Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2016 sekaligus Humas Unimed, Muhammad Surip mengatakan banyak sekolah di daerah memiliki akreditasi yang kedaluwarsa. Hal ini berdampak pada proses SNMPTN yang sudah dibuka sejak Januari 2016.

Sekolah yang memiliki akreditasi kedaluwarsa  karena tidak diurus secara periodik berpengaruh pada jumlah kuota yang diterima sekolah. 

Sekolah dengan akreditasi yang baik harusnya bisa memperoleh kuota lebih besar namun karena tidak diperbaharui maka sekolah dengan akreditasi yang kedaluwarsa dianggap sebagai sekolah yang tidak terakreditasi. Sekolah yang tidak terakreditasi hanya mendapatkan kuota SNMPTN sebesar 10 persen. 

"Jadi jika sampai penutupan masa pengisian data di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sekolah tidak mengurus akreditasi secepatnya, maka siswa akan jadi yang dirugikan, itu tanggungjawab kepala sekolah bukan tanggungjawab siswa. Kepala sekolah harus secepatnya mengurus itu," ujarnya kepada Analisa, selasa (2/2). 

Ia menambahkan hampir semua daerah mengalami masalah yang sama termasuk sekolah-sekolah favorit. Hal ini menurutnya dikarenakan kepala sekolah tidak peduli pada akreditasi sekolah padahal ini berpengaruh pada nama baik sekolah. 

"Kita di kepanitiaan tidak mau peduli dengan itu. Itu tugasnya dinas pendidikan daerah dan kemendikbud. Kita hanya menjalankan proses seleksi," ungkapnya. 

Ia mengatakan tahun ini semua siswa diundang untuk mengikuti SNMPTN melalui pengisian data di PDSS. Jika memenuhi syarat kuota maka siswa bisa mendaftar. Jumlah siswa yang mendaftar harus tidak lebih dari kuota yang diberikan kepada sekolah berdasarkan akreditasi sekolah. 

"SNMPTN ini acuannya adalah prestasi akademik. Semua proses dilakukan secara online. Selain siswa mendaftar dia harus mengunggah bukti portopolio. Khususnya prodi yang membutuhkan keterampilan khusus seperti seni, tari, musik dan olahraga. Dari panitia secara sistem akan mengecek semuanya berdasarkan beberapa indikator dan kuota prodi masing-masing," tambahnya. 

Ia menambahkan siswa diberikan kebebasan untuk menentukan apakah akan mengambil jalur SNMPTN atau jalur lainnya. Hanya saja sekolah didorong untuk tetap memenuhi kuota yang disediakan. 

Siswa yang dinyatakan lulus namun tidak mengambil kesempatan akan dicatat oleh panitia pusat dan sekolah dinilai tidak mampu mendorong siswa agar mengambil kesempatan yang telah diberikan. 

"Dua tahun terakhir banyak sekolah yang tidak mau mengisi PDSS dengan alasan siswanya tidak ada yang lulus pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi  mereka enggan mengisi lagi. Tapi itu sudah jadi tanggungjawab kepala sekolah. Ada instruksi dari pusat ke kepala sekolah untuk mengisi data siswa baik ada dan tidak ada yang mendaftar itu jadi tanggung jawab kepala sekolah," ungkapnya. 

Unimed dan USU yang menggelar jalur SNMPTN berencana akan melakukan sosialisasi pengisian PDSS dan pendaftaran SNMPTN di daerah-daerah di seluruh kabupaten/kota bekerjasama dengan Dinas Pendidikan provinsi pada tanggal 9-12 Februari mendatang. Hal ini guna memberikan pemahaman dan mendorong sekolah agar berpartisipasi. 

"Kendala yang dihadapi beberapa tahun belakangan banyak sekolah yang mengisi PDSS itu di akhir-akhir deadline. Kalau banyak yang mengisi pada saat-saat itu kan jaringan terganggu, di detik-detik terakhir itu pula banyak sekolah yang mengeluhkannya ke kampus.Padahal kampus tidak diberikan akses untuk itu, karena itu langsung ke pusat," ujarnya. (amal)

()

Baca Juga

Rekomendasi