PARA aktivis mengambil Swedia sebagai contoh negara yang telah menetapkan undang-undang terhadap praktik prostitusi. Hasilnya, prostitusi di jalanan berkurang hingga setengah jumlahnya. Mereka meminta sanksi diberlakukan bagi siapa pun yang ketahuan berkencan dengan pekerja seks komersial, sehingga perlahan orang meninggalkan bisnis ini.
Sementara itu, pendapat lain pun bermunculan. Misalnya, pengaturan dan keterbukaan terhadap bisnis seks dianggap sebagai langkah yang lebih baik ketimbang menjadikannya ilegal.
Di beberapa negara seperti Jerman, Austria, dan Belanda, “profesi” pekerja seks komersial bahkan setara dengan masyarakat yang menjalankan usaha lain. Walaupun tak akan menghapus stigma masyarakat, cara ini dinilai aman karena bisa membantu memperbaiki sistem kerja mereka, dan tentunya lebih terkontrol. Seperti di beberapa negara Asia, di negara-negara itu memiliki area prostitusi yang dilegalkan, hampir di tiap daerah atau di ibukota provinsi.
Setahun lalu ratusan aktivis perempuan di Eropa menyerukan pembentukan undang-undang yang mengilegalkan pekerja seks komersial di Uni Eropa. Sementara di sejumlah negara Asia, prostitusi menjadi praktik yang “dilegalkan”.
Hingga kini, tempat-tempat prostitusi legal tak pernah sepi pelanggan, belum lagi yang membuka bisnis di jalanan, tempat wisata, dan tempat lainnya yang ilegal. Bagaimana budaya Timur yang konon anti seks bebas justru melegalkan bisnis prostitusi, sementara wacana untuk menjadikan bisnis itu ilegal dimunculkan di Barat?
PBB sendiri menyerukan legalisasi prostitusi sebagai cara paling tepat untuk pencegahan penyakit menular seksual di Asia dan Pasifik, salah satunya AIDS, dalam laporannya yang dipublikasikan Oktober lalu. Seruan itu berdasarkan hasil penelitian yang tak menemukan bukti “mengkriminalkan” pekerja seks berhasil mencegah penyebaran HIV/AIDS.
Asia
Di sejumlah negara di Asia bahkan makin marak dengan perdagangan perempuan dan anak ke luar negeri sebagai penjaja seks. Kemiskinan dipercaya sebagai alasan terkuat tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada permainan oknum di institusi pemerintahan yang memang mencari keuntungan dari bisnis ini.
Kemudian bisnis prostitusi akhirnya berkembang menjadi pilihan terbaik bagi para perempuan untuk keluar dari permasalahan ekonomi. Alasannya jelas, karena hasil yang diperoleh lebih menggiurkan.
Tanpa latar belakang pendidikan dan modal besar, para pekerja seks bisa mendapatkan kesejahteraan yang selama ini diimpikan. Sementara pihak lain ikut “bermain” lantaran keuntungan yang menjanjikan itu. Kemudian menjadi rancu, bisnis ini bentuk nyata eksploitasi, atau malah wujud pemberdayaan perempuan?
Sepertinya telah menjadi lingkaran setan. Mustahil menghentikan praktik prostitusi karena melibatkan banyak pihak dengan banyak kepentingan. Merasa diberdayakan atau dieksploitasi, tergantung kepentingan masing-masing juga.
Yang pasti bisnis ini berhasil menyiptakan lahan mencari nafkah, secara tak langsung ikut pula membantu mengurangi angka kemiskinan di negara bersangkutan. mungkin, satu-satunya jalan melegalkannya agar lebih bisa dikontrol praktik maupun risikonya, seperti penyebaran penyakit kelamin. (dwc/ar)
