Paluta, (Analisa). Belasan massa yang ter­gabung dalam Per­gerakan Mahasiswa Paluta menggelar de­monstrasi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kantor Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas Utara, Selasa (15/3).

Massa mendesak kejak­saan Negeri Gunung Tua agar memeriksa kadis PU, pertambangan dan energi bersama kroninya yang terlibat dalam dugaan korupsi penyimpangan dana realisasi anggaran belanja modal tahun anggaran 2014 dan berbagai kasus korupsi lainnya.

Untuk kadis kehutanan dan perke­bunan terkait dugaan penyimpangan dana pembuatan pembangunan konservasi tanah dan air dan pembuatan hutan tanaman rakyat serta memberikan sanksi PT Hexa Setia Sawita yang diduga tidak melaksanakan CSR.

Menariknya, peserta aksi membawa replika pocong sebagai bentuk kekesalan terhadap dua lembaga tersebut. Massa juga nyaris me­ngamuk di kantor kehutanan dan perkebunan akibat tidak jelasnya pelaksanaan CSR PT Hexa Setia Sawita dan massa meminta segera menin­jak­lanjuti aspirasi mereka.

“Atasnama Rakyat dan Keadilan, kami dari DPP PMP meminta agar Kadis PU dan PE serta rekanannya di periksa karena sekongkol telah me­ngurangi volume bangunan, kami punya data dari hasil temuan BPK,” teriak Ketua DPP Pergerakan Mahasiswa Paluta (PMP) Hendra Suran Rambe di halaman Kantor PU dan PE, Selasa (15/3).

Kekurangan volume sesuai temuan BPK itu di antaranya, pembangunan gedung kantor BP2TPM senilai Rp117.7­75.054, kemudian kekurangan volume pembangunan gedung Kantor Disdukcapil senilai Rp120.659.274. Selain itu kekurangan volume pada pe­ningkatan pekerjaan jalan me­nuju pondok pesantren Darus­salam Parmeraan, Kecamatan Dolok senilai Rp21.968.450.

“Ini bukan lagi dugaan tapi sudah nyata karena ini meru­pakan temuan BPK,” tam­bahnya.

Sementara Koordinator aksi Roni Ya’cub Azahari. Dalam orasinya Roni menyebut adanya kekurangan volume pada pe­kerjaan pe­ningkatan jalan juru­san Sababangunan menuju Saba Sitaul-taul senilai Rp5.116.904, kekurangan volume pada pe­kerjaan pening­katan jalan jurusan Tanjung Sirang-Garoga, Kecamatan Padang Bolak senilai Rp21.001.620, selanjutnya peningkatan jalan ju­­rus­­an Mar­laung-Tanjung Raya, Keca­matan Si­mangambat senilai Rp50.412.836, keku­rangan peningkatan jalan Panasahan-Batu Run­ding, Kecamatan Dolok senilai Rp­79.209.556.

Kekurangan volume pada peningkatan jalan jurusan Su­ngai Durian-Nagarundeng seni­lai Rp204.071.256 serta keku­rangan volume pada pekerjaan pembukaan jalan jurusan Desa Sijantung Julu senilai Rp4.­909.080.

Masih kata Koordinator aksi, atas dasar inilah, massa meminta kepada Kejari Gunung Tua agar memeriksa Kadis PU dan PE serta oknum yang terlibat dalam seluruh proyek yang telah menjadi temuan BPK itu.

Sekitar 30 menit massa PMP sam­paikan orasinya, Kasubbag Umum pada Dinas PU dan PE Paluta Asnawi Harahap menemui massa dengan penga­walan dari Polres Tapsel dan Satpol PP Paluta. Asnawi kepada massa PMP mengatakan bahwa Kadis PU dan PE Paluta sedang tidak berada di tempat di karenakan ada tugas luar. Kepada massa dirinya meminta untuk menyerahkan berkas tuntutan agar di sampaikan kepada pimpinan yakni kepala dinas.

“Pak kepala dinas sedang tidak berada di tempat. Tuntutannya nanti akan kita sampaikan ke pimpinan,” pungkasnya.

Usai mendengar jawaban dari pihak Dinas PU dan PE Paluta, massa lalu membubarkan diri. (ong)