Banda Aceh, (Analisa). Lembaga Wali Nanggroe diharapkan bekerja maksimal dalam men­jalankan tugasnya. Wali Nanggroe diminta menjalankan tugas se­bagaimana amanat Undang-Undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No 9/2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

“Lembaga Wali Nanggroe juga harus menjadi pemersatu masyarakat Aceh, tempat masyarakat mengadu, tempat masyarakat Aceh mencari solusi dan menyelesaikan persolan secara adat istiadat,” kata Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, saat meresmikan Kompleks Pendopo (Meuligo) Wali Nanggroe Aceh di Lampeuneurut, Aceh Besar, Rabu (13/4). Pembangunan meuligo tersebut meng­­habiskan dana Rp97 miliar.

Dijelaskannya, tujuan pembentukan Wali Nanggroe adalah untuk mempersatukan masyarakat Aceh, meninggikan dinul Islam, mewu­judkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga per­damaian, menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh dan mewujudkan pemerintahan Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

“Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab lembaga Wali Nanggroe sesungguhnya tidaklah ringan. Untuk mendukung kinerja itu dibutuhkan tim dan alat kerja yang memadai, termasuk fasilitas kantor dan pera­latan kerja untuk mendukung aktivitas sehari-hari,” katanya.

Zaini menambahkan, Kompleks Meuli­goe Wali Nanggroe Aceh yang berada di Jalan Soe­karno-Hatta tersebut mulai dibangun sejak 2010 di atas tanah seluas 13 hektare.

Di dalam kompleks bangunan terdiri atas Meuligo Wali, rumah dinas wali, wisma ta­mu, musala, gedung Katibul Wali, reservoir air, rumah genset dan pos satpam.

“Kami berharap, dari meuligo ini ada pe­ngu­atan adat dan budaya Aceh agar budaya ki­ta tetap lestari. Kesatuan masyarakat Aceh harus lebih nyata,” ujarnya.

Karena itu, Gubernur Zaini Abdullah meminta kepada semua pihak terkait agar fasilitas dan sarana yang telah ada tersebut dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik sehing­ga kompleks ini dapat pula berfungsi sebagai rumah bagi semua adat dan budaya Aceh.

Sementara, Wali Nanggroe, Malik Mahmud berharap, dengan ditepungtawarinya (peu­sijuk) meuligoe tersebut, kinerja lembaga wali nanggroe menjadi lebih terfokus dan terarah.

Selanjunya, Malik Mahmud mengajak seluruh jajaran untuk bekerja lebih optimal dan profesional.

“Mudah-mudahan ini membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Aceh. Walaupun kegiatannya sederhana, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah SWT. Insya Allah yang kita lakukan diridhai-Nya,” ujarnya.

Kepala Dinas Cipta Karya Aceh, Zulkifli menyebutkan, Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran senilai Rp97 miliar untuk membangun kompleks Meuligoe Wali Nanggroe Aceh sepanjang 2010-2015.

Dirincikan, gedung utama akan berfungsi sebagai gedung pertemuan, rumah dinas sebagai kediaman wali, serta wisma tamu sebanyak 24 kamar untuk tamu. Saat ini juga sedang dibangun Kantor Sekretariat Wali Nanggroe serta sejumlah fasilitas lain.

Peresmian meuligo itu juga dihadiri Ka­polda Aceh Irjen Pol Husein Hamidi, Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, dan se­jumlah kepala SKPA. (rfl)