Pekanbaru, (Analisa). Ratusan masa terga­bung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Per­ke­­­bunan (FKPPP) SPSI Riau, menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Riau. Mereka menuntut agar Pemprov Riau menegur BPJS karena tidak mem­berikan pelalayanan yang layak bagi anggota mereka.

Tuntuan lainnya meminta agar Disnaker Riau menaik­kan upah minimum yang mereka terima dari perusa­haan, karena tidak sesuai dengan harapan. Selain itu me­reka juga meninta agar Pemprov mengubah nama RS Petala bumi menjadi RS Pekerja.

Pengurus Unit Kerja (PUK) FKPPP SPSI Kabu­paten Kampar, Sofian, me­ngatakan, sejauh ini pela­yanan BPJS di daerah mereka sangat tidak me­muas­kan.

Peralihan pelayanan kese­hatan mereka dari tanggung­jawab perusahaan ke BPJS sangat jauh perbedaan. Saat ditangani perusahaan semua keluhan tenaga kerja ditanga­ni dengan baik dan memuas­kan.

“Kami sangat kecewa dengan BPJS, tidak ada tanggungjawab, bahkan kami tidak diterima. Jika pun diterima pelaya­nannya di­per­lambat, kami ini mau berobat dan kami bayar iuran, mana yang katanya BPJS bagus itu, bohong semua,” kata Sofian, Rabu (1/6).

Hal yang sama juga disampaikan oleh buruh perkebunan dari Kabupaten Siak, Sahrizal, banyak kasus yang terjadi terhadap rekan-rekannya yang ingin berobat ke pus­kesmas ataupun RS rujukan BPJS. Selalu diper­sulit dan juga diremeh­kan. Bahkan ada buruh yang tidak diterima saat akan berobat karena memakai kartu BPJS.

"Bukannya makin enak pakai BPJS ini malah makin buruk. Gaji kami kan di po­tong, yah layanilah kami dengan baik jangan biarkan kami terlantar saat berobat. Bagaimana kalau orang yang kritis dite­lantarkan begitu saja," katanya.

Sementara itu, Pemprov Riau, melalui Kadis Kese­hatan Andra Syafril, yang menerima para pendemo mengatakan, akan menyam­paikan aspirasi dari para buruh. Baik itu tentang BPJS, upah minimum, pelayanan rumah sakit dan juga soal perubahan nama Rumah Sakit Petala Bumi menjadi Rumah Sakit Pekerja.

“Kita akan mencoba ber­koordinasi dengan pihak-pihak yang menjadi tuntutan dari pendemo. Nanti kita panggil BPJS, Diskes Kota dan juga pertemuan dengan Disnaker untuk upah. Kalau untuk peru­bahan nama RS itu nantin kewenangan pimpinan," ujar Andra.

Setelah diterima, ratusan masa dari FKPPP SPSI, mem­bubarkan diri dengan tertib dan menunggu unda­ngan dari Pemprov Riau untuk menyelesaikan dengan pihak yang dituntut. (pbn)