Oleh: Abul Muamar.

Di Indonesia, bulan Oktober dikenal se­­­bagai bulan bahasa. Bahasa yang di­mak­­­sud tentu saja adalah bahasa per­sa­tuan negara kita, bahasa Indonesia. Satu per­­tanyaan yang langsung melintas di ke­­pala saya adalah, masih pentingkah ba­­­hasa persatuan, bahasa Indonesia da­lam kehidupan berbangsa dan ber­ne­gara di mana masyarakatnya, semakin hari ter­asa semakin acuh tak acuh terhadap ba­hasanya sendiri?

Agar tak gundah sendirian, pertanyaan itu saya ajukan kepada dosen saya, guru besar Filsafat Pancasila Universitas Gadjah Mada, Profesor Armaidy Arma­wi. Konklusi dari jawaban yang beliau be­rikan adalah, bahwa bahasa Indonesia itu, bagaimanapun tetap dan akan selalu penting, bahkan sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan upaya dan cita-cita menjaga keutuhan negara ini, baik secara politis maupun secara teritorial.

Sebagai jembatan yang menghubung­kan keberagaman, bahasa sejatinya bu­kan merupakan implikasi dari geopo­litik, melainkan lebih berupa buah dari tra­­disi kultural masyarakat untuk saling me­mahami dalam perbedaan. Impian itu su­dah ada jauh sebelum bahasa Indonesia dikukuhkan melalui deklarasi Soem­pah Pemoeda pada 28 Oktober 1928. Artinya, sejak zaman dahulu pun, ma­sya­rakat kita yang beragam, memiliki ke­inginan untuk saling mengenal dan ber­bagi, dan dengan demikian, menyatu­kan masing-masing kultur bawaan mereka.

Coba bayangkan, di ruang tunggu se­buah bandara misalnya, bagaimanakah kiranya seorang Jawa yang hanya bisa ber­bahasa Jawa, dapat menyampaikan pe­san kepada orang Padang yang hanya bisa dan mengerti berbahasa Padang, untuk menjagai tasnya selagi ia pergi ke toi­let sejenak, jika bahasa Indonesia tidak ada? Bahasa isyarat memang ada, tetapi tentunya repot, bukan? Maka dari itu, sepatutnya kita bersyukur, dan berterima kasih kepada para pemuda di bulan Ok­tober 1928 yang sudah berjasa me­nah­bis­kan bahasa Indonesia sebagai bahasa per­satuan kita.

Sayangnya, dewasa ini kita lupa ber­syukur akan nikmat itu. Kita sering lupa bahwa kita bisa dengan mudah berkomu­n­ikasi dengan orang-orang di luar wi­layah kita, bahkan di luar pulau kita, karena adanya bahasa persatuan itu. Kita kerap memperlakukan bahasa Indonesia dengan sesuka hati (untuk tidak menyebut semena-mena), dan menganggap seakan itu sudah taken for granted dari sananya, dan karena itu tidak perlu terlalu dijunjung-junjung seperti yang diikrar­kan para pemuda waktu itu. Asalkan Anda dan Anda saling mengerti, asal kau dan aku saling mengerti, asalkan kita dan kalian saling mengerti, maka itu sudah cukup. Sedangkan penting tidaknya bahasa Indonesia itu, menjadi hal yang tidak lebih penting dibanding, memeriksa notifikasi dan komentar-komentar di laman media sosial.

Satu kendala besar yang kita hadapi pe­rihal bahasa persatuan ini, sebagai­mana juga halnya pada masalah yang me­nyangkut nasionalitas yang lain, ada­lah singgungannya dengan ragam lo­kalitas (kearifan lokal) yang begitu ma­jemuk di negara ini. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa persatuan NKRI, masih kerap berbenturan dengan geliat untuk mem­pertahankan kebudayaan lokal, yang dalam hal ini adalah bahasa daerah. Di Jawa, misalnya, bahkan di lingkungan universitas sekalipun, mayoritas orang-orang masih lebih senang (dan barangkali juga bangga) menggunakan bahasa Jawa dalam pergaulan sehari-hari. Demikian juga kiranya di Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Hal ini sudah berlangsung sejak bahasa Indonesia dicetuskan. Arti­nya, sampai sekarang pun, kalau kita berani mengakui, kita belum sepenuhnya men­junjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Dalam pada ini, na­sionalitas (ataupun nasionalisme) diam-diam berada dalam keadaan vis-a-vis dengan lokalitas.

Tanggalkan Bahasa Daerah di Tempat Umum

Lantas, salahkah keadaan itu? Pro­fesor Armaidy tidak menjawab­nya secara gamblang. Namun secara tersirat, beliau menyampaikan bah­wa sejak awal negara ini dibangun, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia sebagai lingua franca, semes­tinya segala hal yang berbau lokal, hanya berlaku di dalam lokal itu sendiri saja. Artinya, lokalitas jangan dibawa-bawa “keluar”. Lokalitas hendaknya dilestarikan dalam kon­teks kelokalannya sendiri. Seorang Batak, misalnya, mestinya hanya ber­bahasa Batak dengan sesama orang yang mengerti bahasa Batak da­­lam situasi dan ruang yang privat.

Pandangan ini tentu saja bisa di­sanggah dengan pernyataan seperti, “nasionalitas negara ini terdiri dari lokalitas-lokalitas yang majemuk; menanggalkan satu lokalitas sama artinya dengan mempreteli keutuhan nasionalitas itu sendiri”. Jika argu­mentasinya seperti itu, tentu saja ba­gus dan bisa diterima. Artinya, orang yang menyatakan demikian punya kesadaran penuh terhadap dua hal tersebut. Itu berarti, dia menggu­nakan bahasa daerahnya di tempat umum bukan karena dia tidak na­si­onalis, melainkan karena dia sengaja melakukannya dan penuh kesadaran. Paling tidak, ketika ada orang lain duduk di sampingnya yang tidak me­ngerti bahasa daerah yang ditu­turkannya, yang barangkali merasa risih, ia bisa cepat-cepat beralih meng­gunakan bahasa Indonesia.

Selebihnya, adakah alasan lain yang bisa jadi pembenaran untuk menggunakan bahasa daerah di tempat umum? Jika memang ada, pembaca tulisan ini barangkali bisa menyimpan­nya terlebih dahulu, dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan agar dapat dibaca dan dipah­ami khalayak banyak—termasuk saya.

Namun saya pribadi, sepakat de­ngan apa yang dikatakan oleh Pro­fe­sor Armaidy. Bahwa bagaimanapun, mau tak mau, lokalitas harus tetap be­rada di bawah nasionalitas. Sekali lagi, itu demi keutuhan negara repu­blik ini, dan demi keberlangsung­an hidup bersama dalam keberagaman.

Lawan Invasi Melalui Bahasa

Selesai dengan urusan lokalitas versus nasionalitas tadi, PR kita se­lanjutnya adalah melawan invasi me­lalui penjunjungan terhadap bahasa Indonesia. Dalam konteks sosio-li­nguistik, masuknya bahasa asing dan digunakannya bahasa asing itu dalam sebuah negara sasaran, sebenarnya sudah merupakan bentuk invasi. Apa­kah kita mau bahasa Indonesia tergantikan oleh bahasa asing, seperti bahasa Inggris atau bahasa Korea, misalnya?

Jika kita memang maunya demi­kian, tentu perkara ini se­lesai sampai di sini. Tidak ada lagi masalah yang harus dibicarakan. Akan tetapi, jika yang ada adalah sebaliknya, sudah sepatutnyalah kita sadar akan invasi laten yang dilaku­kan oleh negara asing melalui bahasa mereka. Ingat, internasionali­sasi tidak mesti berarti bahwa kita harus menggunakan ba­hasa interna­sional. Apalagi jika itu ternyata hanya sebuah indoktrinasi yang selama ini kita telan mentah-mentah.

Mungkin kita memang sudah ter­lanjur basah, apalagi melihat negara-negara lain juga demikian. Tetapi kita belum terlambat. Tidak ada kata terlambat bagi bangsa yang besar seperti bangsa kita. Sebab, bagaima­napun, bangsa yang besar pasti akan membanggakan bahasanya sendiri. Tengoklah bagaimana Prancis, Jer­man, Italia, dan Spanyol. Betapa resis­­tannya mereka terhadap gempu­ran bahasa Inggris yang dianggap sebagai bahasa internasional. Mayo­ritas penduduk di negara-negara ter­sebut bahkan anti (baca: enggan) menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari mereka, seka­li­pun sekadar mengoplosnya dengan bahasa mereka sendiri, sebagaimana kebiasaan orang-orang kita.

Lalu, bagaimana dengan kita? Ki­ta sudah sama-sama tahu. Yang paling tidak dapat dipungkiri saat ini adalah kebiasaan mencampuraduk bahasa sendiri dengan bahasa asing, dan itu dilakukan dalam percakapan sehari-hari. Kebiasaan ini bahkan telah menyebabkan orang-orang kita lebih akrab dengan kata-kata macam bully, pancake, laundry, dan resign, ketimbang merisak, panekuk, pena­tu, dan mengundurkan diri.

Sebagai penutup, perlu diketahui, bahwa di luar sana, termasuk Australia dan Tiongkok, orang-orang se­dang gencar mempelajari bahasa Indonesia. Untuk apa? Entahlah. Yang pasti kita mesti siap-siap meng­an­tisipasi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. ***

Penulis adalah jurnalis; alumnus Ilmu Komunikasi FISIP USU; mahasiswa pascasarjana Filsafat UGM.