Analisadaily (Medan) – Tanah ulayat selalu menjadi perhatian baik masyarakat maupun pemerintah dan tidak jarang menimbulkan perbedaan pandangan serta sering pula memakan korban.
Tapi begitu pun, proses penyelesaian konflik tanah adat yang ada sekarang masih berlanjut dan pemerintah berjanji akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan mengatakan, masyarakat adat juga berkomitmen akan terus memperjuangkan haknya. Apalagi, tanah adat adalah tempat menggantungkan hidup. AMAN juga berjanji tidak akan mengambil yang bukan haknya.
"Kami tidak akan menuntut tanah adat yang bukan hak kami. Tapi jika itu merupakan hak-hak yang harusnya kami terima, kami akan terus berjuang untuk mendapatkannya", kata Abdon dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke V di Tanjung Gusta, Medan, Minggu (19/3).
Selama ini, lanjut Abdon, perjuangan menuntut hak masyarakat adat semata-mata hanya untuk kesejahteraan masyarakat adat. Ini dilakukan karena selama ini terkesan diabaikan dan tidak diakui oleh negara.
Selain itu ketika konflik terjadi, masyarakat juga harus berhadapan dengan aparat keamanan yang menjadi tameng perusahaan.
"Oleh karena itu, AMAN menilai ada ketakutan untuk mengakui kedudukan masyarakat adat atau tanah masyarakat adat. Padahal, sejak lama masyarakat adat yang mendiami suatu daerah selalu dapat hidup berdampingan dengan para pendatang.
"Bahkan jika ada perusahaan yang selama ini telah mendiami tanah adat, mereka bersedia untuk melakukan dialog untuk mengambil jalan keluar yang baik," pungkasnya.
