Belum Dapat Bantuan BNPB

Warga Gurukinayan Unjuk Rasa

Kabanjahe, (Analisa). Sejumlah warga asal Desa Gurukinayan Kecamatan Pa­yung yang selama ini tinggal di luar Tanah Karo, berunjuk rasa ke kantor bupati, Jalan Veteran, Kabanjahe, Kamis (6/4).

Warga membawa bukti-bukti, berupa surat tanah atau pajak tanah atas nama me­reka berada di Desa Guru­ki­nayan terkena erupsi Gu­nung Sinabung dan kini men­jadi kawasan zona merah. Mereka me­ngaku belum mendapat bantuan apa-apa dari BNPB melalui Pem­kab Karo sampai saat ini.

Hal itu dikatakan Maslan Sitepu, Rakutta Surbakti, Nan­de Eva Br Sembiring, Nande Samson Br Sembiring dan Nande Rasmin Br Sembiring di depan kantor bupati di sela-sela menghadang Bupati Karo, Ter­kelin Brahmana yang akan pergi.

“Kami berkisar 470 kepala keluarga asal Desa Gurukina­yan tinggal di luar Desa Gu­rukinayan masih memiliki ru­mah dan perla­dangan di Gu­rukinayan. Ini surat-suratnya. Termasuk surat bukti pemba­yaran kami membayar pajak. Daftar 470 kepala keluarga kami sampaikan ke BPBD Karo 28 September 2016 dan 28 Pebruari 2017 sudah dive­rifikasi administrasi,” katanya.

Tapi sampai sekarang be­lum ada realisasinya. Bantuan apa pun belum ada kami teri­ma. Termasuk bantuan untuk rumah dan perla­dangan seperti warga yang men­dapat bantuan Relokasi Mandiri (RM) tahap II Rp110 juta. “Kalau bupati ti­dak percaya, sekarang kita cek dan survei ke lapangan di Desa Gurukinayan untuk mem­buktikan kami benar atau tidak benar,” seru sejumlah warga mengelilingi bupati se­hingga bupati tidak bisa ber­gerak.

Unjukrasa warga dengan mem­bawa spanduk dan poster-poster dipasang di depan kantor bupati dan mengan­cam, warga akan tidur dan membuat dapur umum kalau tidak ada kepastian.

“Kami tahu, dari 778 kepa­la keluarga di luar 470 kepala ke­luarga yang ditetapkan bu­pati sebagai warga Desa Gurukinayan, yang akhirnya menerima bantuan, banyak yang fiktif. Banyak warga yang ditetapkan itu hanya sebagai penyewa yang selama ini pen­da­tang dari luar daerah Tanah Karo,” ujar Maslan Sitepu dan Rakutta Surbakti.

Melihat gejolak pendemo yang mulai ribut, Kepala BPBD Karo, Martin Sitepu mendatangi warga pendemo dan mengajak 10 warga sebagai delegasi pengunjuk­rasa masuk ke ruang kerja bu­pati untuk membahas tuntutan warga dan 10 orang delegasi ma­sih berada di dalam kantor bupati. (alex)

()

Baca Juga

Rekomendasi