Bersamaan dengan kegiatan tersebut, juga dilaksanakan rapat rekonsiliasi Iuran Wajib Pegawai (IWP), JKK, JKM Semester I Tahun 2017.
Kepala Kantor PT Taspen (Persero) Cabang Utama Partogi Simatupang mengungkapkan, dengan diadakannya launching integrasi ini, koordinasi antara PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Medan dengan Pemda khususnya BPKAD dalam hal kolektibilitas penyetoran iuran wajib bagi ASN serta program baru Taspen seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) dapat berjalan lancar, mudah dan baik.
“Jadi salah satu upaya Taspen agar mudah berkoordinasi dengan BPKAD adalah dengan melaunching aplikasi SIMGaji yang berintegrasi dengan SIMDA keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga data yang diperoleh Taspen dari Pemda semakin akurat, tepat dan cepat,” ujar Partogi yang baru beberapa bulan bertugas di Kota Medan ini.
Sekretaris Daerah Deliserdang Asrin Naim yang turut hadir mengungkapkan dulu SIMDA keuangan BPK dipakai, SIMDA gaji dipakai dari Taspen. “Alhamdulillah, hari ini launching sudah disinkronisasikan terintegrasi antara SIM dan keuangan BPKP dengan aplikasi Gajinya Taspen. Kepada PT Taspen terima kasih atas bantuannya sehingga Pemkab Deli Serdang merasa mendapat kemudahan,” ujarnya.
Kami (Deliserdang), lanjutnya telah dibantu oleh Taspen. Saya rasa bukan tentang aplikasi gaji saja yang dibantu Taspen, sudah banyaklah dibantu Taspen. Sehingga hak-hak pegawai yang memasuki masa pensiun itu sudah dapat dinikmatinya tepat pada waktunya.
Sekda Langkat dr Indra Solahuddin yang juga hadir menambahkan, sesuai dengan era sekarang di era teknologi, Pemkab Langkat harus terus mengikuti perkembangan teknologi. Jika tidak mengikuti apa yang sudah dilakukan PT Taspen dan BPKP ini, tentunya akan ketinggalan.
“Ini sangat baik untuk kita di era transparan. Semua transparan. Jadi tidak ada lagi pegawai yang tidak jelas. Semua, siapa pun bisa melihat. Apalagi sistem ini sudah terintegrasi,” ujarnya kemudian menambahkan lagi dengan sistem ini, jika ada orang yang ingin melakukan hal yang tidak diinginkan, sudah pasti ketahuan.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Sihar Panjaitan mengungkapkan, dengan adanya sistem digitalisasi ini akan terbangun good and clean. Dengan digitalsiasi ini, semua iuran sangat mudah dimonitor. Di bagian keuangan Pemda juga tidak ada lagi istilah menahan-nahan, yang dulu-dulunya saat dibantu BPKP masih ada ditahan-tahan.
“Jadi dengan adanya sistem ini, tidak ada lagi yang ditahan-tahan. Dan semua data juga lebih gampang dimonitor,” ujarnya
Untuk diketahui, aplikasi SIMGaji Taspen yang dibuat dan digunakan lebih dari 90 persen Pemprov, Pemkab, Pemkot di seluruh Indonesia terbukti memberi kemudahan bagi bendaharawan Pemda dalam mengelola mekanisme penggajian. Sedangkan SIMDA keuangan BPKP digunakan sejak perencanaan, realisasi hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran di penyajian neraca keuangan Pemda di seluruh Indonesia.
Turut hadir, Wakil Kepala PT Taspen Medan Sunardi, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sumatera Utara Bahtaruddin dan pejabat lainnya. (mc)
