Jakarta, (Analisa). Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, menegaskan, pergantian Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang baru tidak ada unsur politis. "Kenapa? Enggak ada. Enggak ada," kata Menhan Ryamizard di Jakarta, Senin (22/10).
Menhan Ryamizard menjelaskan, perombakan di struktur KKIP memang karena sudah waktunya karena orang-orang lama yang ada dalam struktur tersebut memang sudah perlu diganti.
Purnawirawan jenderal bintang empat itu memastikan, pelantikan struktur baru KKIP itu akan dilaksanakan pada Selasa (23/10). Ada dua orang yang akan mengisi posisi sebagai Wakil Ketua Pelaksana KKIP. "Lihat saja nanti (komposisinya). Yang pasti wakilnya dua. Ada Irjen juga," ungkapnya.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu juga menepis isu yang menyebut Tim Pelaksana KKIP ada yang dekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Ryamizard menegaskan, tidak ada kubu-kubuan dalam pembentukan struktur Tim Pelaksana KKIP tersebut.
"Kenapa kubu Prabowo? Saya temannya Prabowo, memang saya kubunya? Saya satu liting dengan Prabowo, saya satu liting dengan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," ujarnya.
Menurut Menhan, tidak boleh ada permusuhan dalam membangun Indonesia meskipun berbeda pandangan politik karena semua anak bangsa harus bersatu.
"Enggak ada masalah. Memang harus musuh-musuhan? Enggak boleh. Masa soal partai kita harus musuh-musuhan, enggak bagus. Soal partai, kita NKRI pecah enggak boleh," tegasnya.
Ketua Tim Pelaksana KKIP Laksamana (Purn) Sumardjono dan wakilnya, Marsekal Madya (Purn) Eris Herryanto, dan jajarannya dikabarkan akan diganti.
Informasi soal pergantian di susunan Tim Pelaksana KKIP itu beredar melalui media sosial dengan adanya empat lembar surat berkop KKIP dengan nomor 28/KKIP/X/2018.
Dalam informasi yang beredar itu, susunan pengurus Tim Pelaksana KKIP yang baru adalah Marsekal Madya TNI (Purn) Ismono Wijayanto sebagai Ketua Tim Pelaksana Harian.
Berbeda dari susunan kepengurusan sebelumnya, struktur KKIP yang baru ini diisi oleh dua orang wakil ketua, yakni Letnan Jenderal TNI Thamrin Marzuki dan Mayor Jenderal TNI Mar (Purn) Yussuf Solichien. Sebelumnya, posisi Wakil Ketua Tim Pelaksana KKIP hanya diisi satu orang saja.
Tak hanya itu, keberadaan perwira tinggi TNI aktif di kepengurusan juga menjadi perbedaan pengurus baru dengan yang lama. Ada Letjen TNI Thamrin Marzuki yang saat ini masih menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Thamrin Marzuki merupakan perwira tinggi TNI AD lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1984.
Sementara, Ismono Wijayanto juga pernah menjadi Irjen Kemhan pada periode 2014-2016. Dia merupakan purnawairawan perwira tinggi TNI AU lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1983.
Adapun Yussuf Solichien merupakan Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) periode 2018-2023. Yussuf juga pernah menjadi Ketua Bidang Kerja Sama dan Pemasaran di KKIP sebelumnya.
Yussuf merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI AL lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-19 tahun 1973.
Yussuf sendiri disebut-sebut dekat dengan mantan pemimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang juga rival dari Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019, Prabowo Subianto.
Bukan menyogok
Terpisah diberitakan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, alokasi anggaran dana operasional desa dan dana kelurahan bukan bertujuan untuk menyogok kepala desa dan lurah di tahun politik.
"Jadi para kepala daerah itu (mengatakan) 'Pak, kami tuh mengelola dana desa tapi kami tidak punya dana untuk administrasi kami, bagaimana mengelola desa'. Dasarnya seperti itu, bukan untuk 'sogokan', enggaklah kalau itu," kata Moeldoko di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin.
Terkait adanya kontra pendapat terkait rencana pemberian anggaran untuk kepala desa dan lurah tersebut, Moeldoko menyebut hal itu wajar terjadi di tahun politik mengingat Presiden Joko Widodo menjadi petahana dalam Pilpres 2019.
"Ya namanya juga tahun politik, semuanya juga menjadi konsumsi politik. Sebenarnya belum keputusan, ini (masih) sebuah wacana yang bergulir lalu direspon," tambah Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja tersebut.
Mantan panglima TNI itu mengatakan keputusan Presiden Jokowi memberikan "tunjangan" kepala desa dan kelurahan tersebut didasarkan atas keluhan dari para kepala daerah.
"Intinya begini lho, Pemerintah mendengarkan untuk dana kelurahan itu sebenarnya, yang saya tahu, sementara ini ya itu seperti dana pimpinan," katanya.
Dalam pembukaan Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna XX di kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali, Jumat (19/10), Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah akan mengalokasikan anggaran kelurahan mulai 2019.
"Dan mulai tahun depan, ini perlu saya sampaikan, terutama untuk kota akan ada yang namanya anggaran kelurahan," kata Presiden di hadapan ribuan kepala desa dan perangkat desa se-Indonesia di Bali. (Ant)
