Pekanbaru, (Analisa). Badan Pengelola Ke­u­ang­an dan Aset Daerah (BPK­AD) Riau membuka klinik bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD.

Pembukaan klinik untuk mengan­tisipasi terjadinya tunda bayar pada kegiatan yang ada di seluruh OPD, di lingkungan Pemprov Riau,

Dalam dua hari BPKAD telah mene­rima sebanyak 20 OPD yang datang de­ngan membawa langsung data-data yang akan diselesaikan oleh BPKAD guna merasio­na­lisasikan anggaran yang ada di OPD, pascakeluarnya surat resmi dari Sekdaprov Riau beberapa hari yang lalu.

Kepala BPKAD Riau, Syahrial Abdi, mengatakan, pihaknya membuka klinik untuk memberikan penjela­san terkait dengan manaje­men kas daerah.

Klinik tersebut bertujuan untuk melakukan pendam­pi­ngan kepada OPD guna menyisir mana kegiatan yang bisa dilakukan efesiensi, sebagai upaya menutupi defisit anggaran dan meng­an­­tisipasi adanya tunda bayar.

“Yang sudah masuk itu ada 20 OPD, kami meminta setiap OPD yang datang membawa data lengkapnya. Selama ini rasionalisasi tidak berjalan sempurna, makanya dibuka klinik ini. Terbukti sudah banyak yang mene­rima hasil klinik,” kata Syahrial, Rabu (7/11).

"Penyakit OPD itu kan mereka yang tahu. Kalau mereka tak cerita mana kita tahu apa persoalannya. Sepanjang OPD bawa data keluhan, Insya Allah hanya butuh waktu 10-15 menit untuk di diagnosa, mana yang harus dipangkas,” kata Syahrial.

Tapi sepanjang OPD tak mengetahui apa persoalan di instansinya, lanjut mantan Penjabat Bupati Kampar ini, ma­ka proses pendampingan membutuh­kan waktu sedikit lama.

“Upaya ini karena kita ingin mencoba menghapus defisit di tahun anggaran berjalan. Jadi itu yang kita lakukan menin­daklanjuti surat Sekda kemarin," kata­nya.

Dengan telah di laku­kannya pe­mang­­kas­an angga­ran yang telah dilaku­kan, maka kekhawatiran tunda bayar pada tahun ini, yang akan dibayarkan pada APBD 2019 tidak akan terjadi.

Karena menurut Syahrial, dari hasil pemangkasan masih banyak OPD yang me­nganggarkan anggaran yang tidak penting. Mulai deri pembelian kursi, meja, bangunan, dan kegiatan-kegiatan yang bisa di PL kan.

“Jadi kita targetkan tidak ada tunda bayar dari hasil klinik ini. Banyak ke­giatan yang tidak penting dan bisa ditunda untuk dilaksanakan di tahun depan. Berapa yang telah dipangkas itu nanti akan disampaikan Sekda,” kata Syahrial.

Sebagaimana di beritakan sebelum­nya, Pemprov Riau ditargetkan bisa mera­­siona­lisasikan anggaran yang ada pa­da seluruh OPD. Hal ini dilakukan meng­­ingat tunda bayar dari pemerintah pusat masih terus berlanjut. Ditar­getkan rasionalisasi anggaran mencapai Rp1 triliun. (pbn)