Jakarta, (Analisa). Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pendekatan secara politik dan ekonomi telah dilakukan pemerintah pusat untuk pembangunan di Papua, sehingga dialog bukan lagi menjadi solusi bagi penyelesaian masalah di wilayah timur Indonesia itu.
"Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apanya lagi yang bisa didialogkan, coba? Semua sudah maksimal, jadi sudah berkali-kali ada pembicaraan seperti itu," kata Wapres kepada wartawan di Istana Wapres Jakarta, Selasa (11/12).
Pendekatan politik yang dilakukan Pemerintah untuk Papua adalah dengan pemberian wewenang pejabat daerah haruslah dijabat warga asli Papua.
"Pemerintah, politik, sudah diserahkan. Untuk jadi gubernur, bupati harus orang asli. Kalau di Aceh tidak, masih bisa orang luar Aceh jadi gubernur. Tapi kalau di Papua tidak," katanya.
Terkait ekonomi, Wapres mengatakan hak anggaran dari Pusat kepada Papua telah diberikan melebihi hak daerah lain. Bagi hasil dari keuntungan PT Freeport Indonesia merupakan salah satu contoh besarnya perhatian Pemerintah Pusat ke Papua.
Wapres menjelaskan dana yang digelontorkan Pemerintah pusat kepada Papua sudah melebihi dari keuntungan Freeport pada 2017.
"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit, di atas Rp10 triliun. Dulu pernah Rp18 triliun, sekarang di bawah itu. Yang lain katakanlah penghasilan ke Pusat mungkin Rp20 triliun -Rp25 triliun. Kita transfer ke Papua itu hampir Rp100 triliun," jelasnya.
Wapres mengatakan upaya dialog antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar juga sudah sering dilakukan untuk mencari solusi pembangunan Papua.
Namun, tidak jarang juga upaya pendekatan Pemerintah pusat tersebut "ditunggangi" kepentingan politik oleh kelompok tertentu yang menginginkan kemerdekaan Papua. Terkait hal itu, Wapres menegaskan Pemerintah pusat tidak akan memberikan kemerdekaan bagi Papua.
"Sekarang sebenarnya, opsi dialog itu juga pertanyaannya 'apa lagi yang bisa didialogkan?'. Semua sudah dikasih ke daerah (Papua), kecuali kemerdekaan," ujarnya.
Penyelamatan
Terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan, saat ini operasi penyelamatan korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Nduga, Papua, masih terus dilakukan.
"Operasi penyelamatan korban masih terus dilakukan baik di tempat kejadian maupun sekitar kejadian karena banyak juga dari para pekerja yang menyelamatkan diri secara terpecah," kata Wiranto usai menggelar Rapat Koordinasi tentang penyelesaian permasalahan Papua, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.
Hadir dalam rapat koordinasi itu, antara lain, perwakilan Polri, perwakilan TNI dan Kementerian Luar Negeri. Namun, katanya, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Polri dan TNI yang merupakan pasukan terpadu untuk operasi penyelamatan ini, maka sudah dapat diidentifikasi sebanyak 17 orang meninggal, ditembak dan dibacok.
"Kemudian, empat orang ditemukan selamat dan masih hidup, sementara empat orang lainnya masih dalam pencarian," kata Wiranto. Karena berdasarkan penuturan temannya, mereka bisa lari karena mengalami luka bacok. (Ant)
