Medan, (Analisa). Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan mempertanyakan landasan penunjukkan kepala sekolah menjadi Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Sumut, yang baru-baru ini dilantik Gubernur Tengku Erry Nuradi.
Menurut Kepala Kantor BKN Regional VI, Prastyono C Yulianto, seorang guru atau kepala SMA/SMK sederajat bisa menjabat eselon III atau pejabat administrator asal memenuhi syarat. Namun untuk bisa menjabat eselon III, guru atau kepala sekolah tersebut harus menjadi eselon IV terlebih dulu.
"Jadi guru tersebut harus diangkat sebagai kepala seksi dulu, setelah itu beberapa lama kemudian baru bisa diangkat menduduki eselon III. Jadi untuk mendapatkan (jabatan eselon III) itu harus berjenjang," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (17/4).
Ia menggambarkan, tidak bisa langsung seorang kepala sekolah atau guru ditempatkan sebagai kepala bidang, jika tak punya kemampuan memimpin. "Misalnya dia tidak pernah memimpin (jadi kepala seksi/kepala bidang), tiba-tiba menjabat di situ. Itu kan “lucu” juga namanya," ujarnya.
Berkenaan kejadian di Disdik Sumut tersebut, Prastyono mengungkapkan bisa saja sebelumnya kepala sekolah itu pernah menjabat sebagai eselon IV saat SMA/SMK sederajat di bawah pemkab atau pemko. “Makanya setelah masa peralihan ke provinsi, guru tersebut kembali ke dinas sebagai eselon III itu tidak menjadi masalah. Menurut dia harus dikroscek lebih lanjut tentang latar belakang kepangkatan dan golongan kepala sekolah itu waktu sebelumnya,” katanya.
Diketahui, Gubsu Erry Nuradi sudah melantik 99 pejabat administrator (eselon III) di lingkungan Pemprovsu pada Senin (9/4). Salah satunya mengangkat dan mengukuhkan Amiruddin, sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Disdik Sumut. Amiruddin sebelumnya menjabat Kepala SMK Negeri 7 Medan.
Kadisdik Sumut Arsyad Lubis membenarkan bahwa ada seorang kepala sekolah negeri di Medan yang diangkat sebagai Kabid SMK saat pelantikan pejabat administrator awal April kemarin. "Tidak masalah. Itu sah-sah saja. Dia kan juga berada di struktural. Dia seorang kepala sekolah," katanya di sela-sela kegiatan puncak HUT Pemprovsu, Minggu (15/4).
Namun untuk teknis pengangkatan dari seorang kepala sekolah menjadi kepala bidang, ia menyarankan tanya ke BKD. "Saya kurang paham. Setahu saya pengangkatan itu tidak masalah dan tidak melanggar aturan," katanya.
Bantah
Informasi yang diperoleh, Arsyad diduga menerima uang Rp300 juta untuk memuluskan Amiruddin sebagai Kabid di Disdik Sumut. Tapi calon Sekdaprovsu itu membantah keras. "Gak ada itu. Mana ada itu," ucapnya sembari berlalu.
Di tempat yang sama, Gubsu yang dikonfirmasi perihal ini juga menyatakan pengangkatan tersebut tidak ada masalah. "Itu bisa. Tidak ada masalah," katanya singkat.
Sementara itu, Kepala BKD Setdaprovsu Kaiman Turnip mengatakan sesuai aturan pengangkatan seorang kepala sekolah menjadi kabid tidak masalah dan akan disetarakan pasca yang bersangkutan menjabat di posisi tersebut. "Boleh, itu tidak masalah. Sebelumnya sudah kita mintakan izin dari Kemendagri. Kalau tidak ada izin mana mungkin dia bisa dilantik," katanya.
Ia menjelaskan, pada momen pelantikan, setiap pejabat akan dibacakan menduduki jabatan baru dan sebelumnya menjabat di mana oleh Gubsu. "Jadi memang tidak masalah. Setahu saya untuk guru akan disetarakan. Secara aturan tidak ada yang dilanggar.
Apalagi sebelum dilantik tetap kita ajukan ke Kemendagri melalui Dirjen Otda. Di sana pun sudah mereka bahas itu," pungkasnya. (ns)
