Analisadaily (Medan) - Pesantren dan alumninya sudah banyak berkontribusi dalam perpolitikan dan pembangunan nasional. Maka di tahun-tahun politik seperti saat ini, pesantren dan alumninya harus mengambil peran serta memberi masukan bagi kemaslahatan umat.
Hal itu disampaikan praktisi sosial dari UIN Sumatera Utara, Ahmad Khairuddin MSi, di Medan. Dikatakannya, sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, pesantren memiliki sejarah dan kontribusi panjang dalam perpolitikan nasional.
"Jadi memang pesantren dan alumninya tidak bisa lepas dari perpolitikan di tanah air," kata Ahmad Khairuddin, Jumat (20/4).
Ahmad Khairuddin yang juga alumni Ponpes At Toyyibah Labuhanbatu itu menggarisbawahi, pesantren dan alumninya tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan politik. Terutama menepis anggapan bahwa agama dan pesantren itu tidak bisa dibawa ke ranah politik.
Selain itu, pesantren dan alumninya harus mengambil bagian dalam kepemimpinan yang peduli dengan agama dan tidak memberi peluang pada orang-orang yang terkesan khawatir dengan politisasi agama.
"Segelintir orang menyoal politisasi agama. Yang tepat justru sesungguhnya politik di tanah air harus mendapat payung agama agar sesuai Pancasila. Berketuhanan Yang Maha Esa. Jadi politik itu harus diagamaisasi dengan konsep agamaisasi politik. Memisahkan agama dengan politik itu sekuler. Pesantren dan alumninya tidak bisa picing mata dengan berkembangnya sekulerisme di tanah air," kata dia.
Kalau sudah sekuler, sambung dia, jika ada momen politik pemilihan kepala daerah misalnya, maka akan pemimpin yang didapat dari politik sekuler adalah pemimpin tidak jujur, amanah dan adil. "Dalam Islam, agama mengajarkan kejujuran, keadilan dan amanah. Lalu bagaimana jadinya kalau agama dipisahkan dari ranah politik," imbuh Ahmad Khairuddin.
Menurut dia, kepemimpinan yang menuruti perintah agama itu akan hadir ke tengah-tengah masyarakat di segala situasi.
"Negara dan pemimpin hadir di kasus anak terlantar, hadir di tengah masyarakat yang terkena bencana dan lain sebagainya. Kehadiran itu terwakili melalui dinas sosial atau kementerian terkait. Dan secara umum, itu semua agama yang memayunginya," ujar Ahmad Khairuddin.
Untuk itu, dia kembali menegaskan bahwa pesantren dan alumninya harus mengambil peran dalam setiap kontestasi politik dan memberi masukan bagi kemaslahatan umat.
"Jika ada sesama alumni pesantren yang berbeda pilihan dalam kontestasi, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan itu juga perintah agama," tukasnya.
