Analisadaily (Medan) - Menjelang proses pemilihan kepala daerah, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, para pemuka ulama memberikan harapan terkait proses berjalannya pesta demokrasi.
Salah satunya Kiyai Mukhlis Syam. Menurutnya, semua pihak harus menjunjung tinggi nilai-nilai tasamuh yang ada di dalam islam. 'Tasamuh' artinya tenggang rasa atau toleransi.
"Di Indonesia ini terdiri banyak golongan, baik agama dan suku. Maka, seperti yang ada di dalam Alquran, bagiku agamaku, bagimu agamamu," katanya, Senin (25/6).
Mukhlis menyebut, Pilkada merupakan urusan hablum minannas, urusan segenap manusia bukan hanya kepada saudara seiman saja.
"Urusan hablum minallah itu urusan vertikal kepada Allah, pribadi ke pribadi, tetapi kalau horizontal, bagaimana kita mengurus dengan sesama manusia," ungkapnya.
Posisi Islam yang rahmatan lilalamin, kata Mukhlis, harus sebagai mediator dan perekat semua umat manusia, bukan sebagai media pemecah belah.
"Di dalam islam sendiri ada yang qunut, ada yang tidak, ya sah-sah saja," ungkapnya.
Dijelaskannya, dahulu Nabi Muhammad SAW menggunakan Piagam Madinah sebagai media pemersatu semua kalangan yang berada di kota suci itu.
"Bahkan Rasul berdiri saat ada jenazah yahudi lewat, ketika ditanya sahabat, kata Rasul penghormatan sesama umat manusia," ungkapnya.
Mukhlis berharap ke depan Sumut dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Oleh karenanya ia mengajak seluruh umat Islam untuk salat istikharah setelah salat Subuh ketika akan memilih di tanggal 27 Juni nanti.
"Bila kita terus berselisih paham, kapan negara ini mau maju? Mari kita bersatu dan menjaga negara ini agar tetap aman," ungkapnya.
Bagi Mukhlis, ada kesesuaian antara Piagam Madinah dengan Pancasila yang ada dewasa ini. Keduanya sama-sama memelihara persatuan dan kepentingan penduduk wilayah atau negara tersebut.
"Ingat, perjuangan para ulama menegakkan negara ini, kita merdeka juga karena banyak ulama yang berjuang. Beliau-beliau itu memperjuangkan untuk semua umat yang ada di Indonesia ini. Pancasila itu juga karena persetujuan para ulama yang mengakomodir semua kalangan," ungkapnya.
Mukhlis menjelaskan, ia akan memberikan tausiyah di sebuah acara, di mana ada kalangan kedua Paslon Pilgubsu di dalamnya. Semuanya menurutnya harus bersatu menjaga kedamaian dan ketentraman.
"Semuanya harus berjuang, kita tak boleh bermusuhan," ungkapnya.
Hal senada disampaikan ulama lainnya, Thamrin Munthe. Baginya, di dalam Alquran telah dimuat jelas bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa bangsa. Umat Islam hendaknya harus menjadi perekat segala perbedaan yang ada.
Ia menyayangkan bila ada oknum yang ingin merobek persatuan dan kesatuan bangsa.
"Sistem Undang-Undang kita sudah mengatur tata cara pemilihan Gubernur dan Wagub. Lebih lanjut juga mengatur bagaimana cara mengelola sebuah daerah. Keduanya tidak bisa melangkah di luar yang telah digariskan," ungkapnya.
Menurutnya bila ada oknum yang ingin menambah partisi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Thamrin yakin umat Islam telah dewasa menanggapinya.
"Semuanya baik, bila ada yang mengajak salat Subuh berjamaah lalu mengawal proses pemilu itu baik,saya mengajak semua salat lima waktu juga berjamah," ujarnya.
H Abdul Muluk Siregar, salah seorang tokoh masyarakat menyebutkan, Pilkada di Sumut kali ini bukan mencari siapa yang terbaik, tetapi mencegah yang terburuk menjadi pemimpin.
Dalam Pilkada seharusnya mewujudkan pemimpin yang mampu membuat pihak atau kelompok yang kalah tetap merasa menang dan terayomi, bukan merasa terasingkan.
"Masyarakat Sumut harus bersatu dan memilih pimpinan yang bisa melayani dan mengakomodir semua masyarakat tanpa membedakan suku, ras dan agama ataupun kelompok manapun," tandasnya.
