Analisadaily (Medan) – Hasil hitung cepat pemilihan calon Gubernur Sumatera Utara, menempatkan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus tertinggal sementara dari pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah.
Melihat hasil ini, Pengamat Politik dari Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Arifin Saleh Siregar mengatakan, kandidat yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pilgub Sumut hampir dipastikan kembali menelan kekalahan.
“Ini harus jadi bahan evaluasi partai jika tidak ingin kejadian serupa berulang. Kekalahan itu, tidak terlepas dalam membuat kebijakan," kata Arifin, Kamis (28/6).
Arifin menjelaskan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, terlalu memaksakan kehendak untuk memajukan kadernya dalam pertarungan di Pemilihan Gubernur Sumut.
Menurutnya Arifin, elite Parpol tidak dapat memberi informasi valid mengenai kondisi dan karakteristik warga Sumatera Utara, sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai harapan.
"Kalau elite PDIP benar-benar tahu dan mengerti karakter Sumut, hasilnya akan berbeda. PDIP tidak akan kalah tiga kali berturut-turut di daerah ini," jelasnya.
Mengusung mantan Walikota Blitar dan mantan wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai calon Gubernur Sumut sebenarnya masih memungkinkan, jika disokong pilihan calon Wakil Gubernur yang mampu mengangkat elektabilitasnya.
"Seharusnya, Wakil Djarot dalam Pilgub Sumut ini mengangkat elektabilitasnya. Tapi, ego Parpol terlalu dikedepankan dengan memasangkan Djarot dengan Sihar," ungkapnya.
Arifin menuturkan, pemilihan Sihar Sitorus justru membuahkan persoalan, memperkuat politik identitas. Masyarakat terbelah, dan sayangnya pasangan diusung PDIP mendapat bagian yang lebih kecil.
Ia berpendapat, PDIP seharusnya belajar dari Pilgub Sumut sebelumnya. "Sebelumnya, dua tokoh yang diusung, kalah dalam Pilgub Sumut," tambah Dekan FISIP UMSU tersebut.
Beberapa hasil quick count menyatakan pasangan, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah unggul sementara atas Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus. "Tapi, hasil finalnya adalah menunggu penghitungan manual dan rapat pleno KPU," ujar Arifin.
