Jakarta, (Analisa). Media massa harus mampu melayani kebutuhan masyarakat akan informasi, bukan semata-mata keinginan masyarakat akan informasi.

“Yang terjadi acap kali yang dilayani media bukan kebutuhan publik melainkan keinginan publik untuk tahu,” kata Tenaga Ahli Dewan Pers, Winarto, dalam jumpa pers yang diadakan Komisi Nasional Antikeke­rasan Terhadap Perempuan di Jakarta, Rabu (16/1).

Dikatakannya, pelaksanaan dari melayani keinginan publik yang berlebihan akan membuat sebuah berita menjadi over-exposed. Hal itu akan menjadi masalah ketika dalam pemberitaan terjadi kesalahan informasi.

Karena itu, media harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan menghormati privasi objek berita, termasuk dalam peliputan di kepolisian.

“Polisi mungkin membuka identitas objek berita kepada media. Namun, media memiliki kewajiban melakukan kontrol diri,” tuturnya.

Selain melayani kebutuhan masyarakat akan infor­masi, media juga harus berpegang pada kepentingan umum dalam pemberitaannya.

Pengabaian terhadap kepentingan umum akan menimbulkan pelanggaran terhadap privasi narasum­ber atau objek berita.

“Hak media meliput adalah perpanjangan tangan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Namun, kecenderungan media saat ini tidak memperhatikan kepentingan umum,” katanya.

Komnas Perempuan mengadakan jumpa pers terkait dengan pemberitaan tentang pelacuran daring yang melibatkan artis.

Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amirud­din menya­yangkan ekspos yang berlebihan pada pe­rempuan korban pelacuran daring hingga pemberitaan yang melebihi proses pengungkapan kasus yang baru berjalan.

“Pemberitaan seringkali mengeksploitasi korban, membuka akses informasi korban kepada publik hing­ga pemilihan judul yang pada akhirnya membuat ma­syarakat berpikir korban pantas menjadi korban kekerasan dan pantas dihakimi,” katanya. (Ant)