Karo, (Analisa). Kawasan kumuh di wilayah perkotaan, Kabupaten Karo masih ada dijumpai. Hasil survei wilayah kumuh mencapai 133 hektare, yang tersebar di 9 kelurahan Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi.

Disampaikan Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi tahun 2018, Pe­merintah Kabupaten Karo berhasil menurunkan kawasan kumuh sampai 83 persen. Untuk mencapai angka 0 hektare permukiman kumuh maka pada tahun ini Karo berusaha menu­runkan luas kawasan kumuh, yang tersisa 16 persen.

Hal itu disampaikan Nasib pada pem­bukaan acara Lokakarya Pro­gram Kotaku 2019, yang dihadiri para camat, kepala desa, OPD, Selasa (22/10) pukul 12.00 WIB di Hotel Rudang Berastagi.

Menurutnya lokakarya merupa­kan program kota tanpa kumuh, salah satu perwujudan dari komitmen pe­me­rintah untuk penanganan kawa­san kumuh. Pelaksanaan program Kotaku dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun platform kolabo­rasi antara pemerintah, masyarakat dalam upaya pencegahan dan pena­nganan pemukiman kumuh dengan menempatkan pemerintah daerah sebagai nakhoda masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pe­merintah pusat sebagai pendamping.

“Tahun 2020 program Kotaku da­pat memfokuskan pada bidang drai­nase, sebab selama ini, kita tahu dan terlihat di sudut Kota Karo sering mengalami kebanjiran, akibat dari penataan drainase kurang baik,” ujar Bupati Karo Terkelin Brahmana menambahkan.

Harapan bupati, ke depan jadikan lo­kakarya ini menjadi pemahaman stra­tegi dan wawasan menjadi tanpa kota ku­muh. “Ini harus jadi persepsi kita se­mua, jangan hanya fokus kepada yang tidak bermanfaat, tapi bermanfaatlah bagi masyarakat,” katanya. (dik)