Medan, (Analisa). Ketua DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi Sumatra Utara, Pendi Sebayang, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya menyusul tidak hadirnya Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi, pada Seminar dan Forum Anggota (Fora) Inkindo Sumut di Ballroom Hotel Adimulia, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (12/11).
Seminar dan Fora Inkindo Sumut itu seyogianya diharapkan menjadi forum strategis bagi Gubsu untuk mengetahui persoalan dan hambatan yang dihadapi para konsultan Inkindo Sumut selama ini, sekaligus menjadi forum memantapkan kemitraan mewujudkan Sumut yang bermartabat.
Pendi mengatakan ada dua hal utama yang terus disuarakan Inkindo kepada Gubsu, yakni penerbitan peraturan gubernur (pergub) soal keberpihakan terhadap konsultan maupun pelaksana konstruksi di Sumut, maupun soal biaya langsung personel (remuneration/billing rate) dan biaya langsung non personel (direct cost) yang masih rendah bagi konsultan.
"Kita ingin sekali sebenarnya Pak Gubernur hadir supaya pergub itu dikeluarkan untuk mendukung konsultan atau para pelaksana di Sumut sehingga semua perusahaan yang masuk ke Sumut wajib kerja sama operasi (KSO). Dan soal pergub ini sudah kesekiankalinya kita suarakan," ujar Pendi Sebayang usai pembukaan kegiatan itu.
Yang kedua yang paling penting sebenarnya, jelas Pendi, agar Pemprov Sumut maupun pemkab/pemko di Sumut mengadopsi penerapan billing rate berdasarkan pedoman standar Inkindo ataupun standar Kementerian PUPR.
"Selama ini yang digunakan adalah billing rate dari pemko atau pemkab. Seharusnya Rp25 juta, dibikin mereka Rp8 juta sehingga memang jomblang gitu, masih lebih tinggi sewa mobil daripada gaji orang kalau sewa mobil Rp7 juta, nggak sebanding dengan keilmuan," sebut Pendi.
Sehingga, ujar Pendi Sebayang lebih lanjut, hingga saat ini banyak konsultan tak lagi sebagai konsultan. Ada juga uang terpaksa mencari pekerjaan lain ke, semisal ke perbankan dan bidang lain. Jumlah anggota Inkindo Sumut saat ini 225 dari lebih sebelumnya 400.
Penurunan anggota itu tidak terelakkan karena bidang jasa konsultansi tidak menjanjikan lagi.
"Jadi tolong, makanya kepingin sekali gubernur itu datang, bisa kita sampaikan supaya memperhatikan kita, karena konsultan inikan asetnya Provinsi Sumut, dari 220, inikan kalikan dua saja sudah 440 engineer di dalam apakah itu sipil, mekanikal, elektrikal, lingkungan," tegasnya.
Ditambahkannya seminar dengan topik Standar Pembangunan Ruang Operasi Rumah Sakit Sesuai Permenkes RI dan Fora Inkindo Sumut 'Inkindo untuk Negeri' itu adalah bagian dari upaya Inkindo meningkatkan kapasitas dan kompetensi para konsultannya.
Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan, Nouval Makhyar, yang hadir mewakili Gubsu, tidak menyinggung soal desakan keberpihakan Pemprov Sumut kepada para konsultan.
Namun dia berjanji akan mengusulkan agar para konsultan Sumut dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan program pembangunan Pemprov Sumut.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan DPN Inkindo, Irviandi Basuki, mengapresiasi terlaksananya seminar dan Fora Inkindo Sumut itu. Irviandi mengatakan perlu desain-desain inovatif para konsultan Inkindo menyikapi perkembangan era industri 4.0.
Hadir pada acara itu Sekretaris Inkindo Sumut Besri Nazir, Bendahara Yanuar Mahdi, Ketua Panitia Jonathan Tarigan dan sejumlah Ketua DPP Inkindo seperti dari Jakarta, Yogyakarta, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumbar, Kalsel, Aceh, Lampung serta para pimpinan asosiasi konsultan lainnya di Sumut dan asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan. (rel/rrs)
