Analisadaily (Medan) - Pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 sudah di depan mata. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengharapkan agar semua pihak terutama Bupati/Wali Kota dapat mengisi keterbatasan penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Bupati dan wali kota di daerah, isi semua kekurangan ini dengan tidak ada kepentingan perorangan maupun kelompok. Lakukan ini untuk kepentingan masyarakat, dan sesuai dengan aturan, khususnya untuk masyarakat Sumut,” kata Edy Rahmayadi saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu tahun 2019 dengan Forkopimda Provsu, KPU dan BAWASLU, Bupati/Wali Kota, Kapolres serta Dandim se-Sumatera Utara, di aula Rajal Inal Siregar, Lt. 2 Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, Jumat (15/2).
Edy juga mengingatkan agar Bupati dan Wali Kota bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang sebentar lagi akan berlangsung. “Tolong hentikan kebohongan, rekayasa yang dibuat selama ini. Mari kita tegakkan kejujuran di republik kita ini. Bebaskan rakyat dalam pesta demokrasi ini. Sehingga kemakmuran kita dapatkan,” ucapnya.
Terkait perekaman e-KTP bagi warga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Edy mengharapkan perekaman ini dapat segera dilakukan. “Percepatan perekaman e-KTP bagi penghuni lapas agar dimaksimalkan dan disegerakan. Diharapkan akhir Februari 2019 ini sudah selesai,” ujarnya.
Terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Edy menegaskan bahwa Pemprovsu selalu memegang teguh netralitas dalam Pemilu 2019 mendatang. “Pemprovsu meneriakkan netralitas paling keras. Bebaskan rakyat dalam pesta demokrasi ini,” tegasnya.
Mengenai hambatan yang krusial dalam penyelenggaraan Pemilu ini, Edy mengaku belum ada. Namun jika ini mungkin terjadi, Edy mengatakan TNI/Pori selalu siap untuk mengamankannya. “Sementara ini kerawanan khusus tidak ada, namun TNI/Polri siap bila itu terjadi apalagi pesta demokrasi ini sudah semakin dekat,” kata Edy.
Pihak Kemanan Siap Amankan Pemilu 2019
Wakapoldasu, Brigjen Pol. Mardiaz Kusin Dwihananto, mengatakan, pihak kepolisian daerah Sumatera Utara siap untuk mengamankan tahapan-tahapan Pileg dan Pilpres 2019.
“Kami menyediakan personel, sarana dan prasarana pada tahapan Pemilu untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang dapat mengganggu keamanan pada tahapan Pemilu 2019. Seperti telah melakukan operasi Mantab Brata, dan kegiatan-kegiatan Cipta Kondisi,” ujarnya.
Wakapolda juga meminta agar para Bupati/Wali Kota dapat bekerjasama dengan kepolisian. “Tolong diinformasikan situasi-situasi dan daerah mana yang rawan di daerahnya masing-masing,” ujarnya.
Pangdam I Bukit Barisan, Mayor Jenderal, TNI Muhammad Sabrar Fadhilah menegaskan, TNI menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 tetap netral. “Yakinlah bapak/ibu dengan netralitas TNI. Kami akan tetap menjaga dan berpedoman kepada netralitasi yang harus kami lakukan. Namun bapak/ibu juga harus ikut menjaga netralitas TNI, ” ujar Pangdam.
Pangdam juga mengakui banyak persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Dia berharap dengan semangat demokrasi ini nantinya untuk kabupaten/kota akan muncul semangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi kemajuan daerahnya. Hal itu dilakukan untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan melalui wilayahnya masing-masing.
“Tolong itu dibangun, belum ada kata terlambat, walaupun waktunya mepet untuk terus melakukan pekerjaan yang begitu banyak dan tidak mudah. TNI siap membantu,” sebut Pangdam.
